Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024

Articles

• I IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 39 TAHUN 2006 TENTANG PENERTIBAN HEWAN LEPAS DI KABUPATEN BONE BOLANGO

  suleman

  1-13

  DOI : 10.56338/mlj.v8i1.4500

  • PDF
• PROSES PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR KODE ETIK NOTARIS

  Hikmal Yusuf Argiansyah, Kayus Kayowuan Lewoleba

  14-32

  DOI : 10.56338/mlj.v8i1.4495

  • PDF
• IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

  Bambang Hartono, Aprinisa, Ardatama Pawaka

  33-49

  DOI : 10.56338/mlj.v8i1.3815

  • PDF
• DAMPAK NEGATIF TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TERWUJUDNYA STABILITAS NASIONAL

  Danar Danar

  50-64

  DOI : 10.56338/mlj.v8i1.4384

  • PDF
• PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PROSES HYBRID MEDIASI-ARBITRASE MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999

  Hanif Asror

  65-77

  DOI : 10.56338/mlj.v8i1.3758

  • PDF
• Efektifitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terkait Tindak Pidana Suap Oleh Pejabat Negara

  Diwa Hamzah

  78-91

  DOI : 10.56338/mlj.v8i1.4383

  • PDF
• A ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

  Saqinaya Ananda

  92-104

  DOI : 10.56338/mlj.v8i1.4234

  • PDF
• PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns)

  nurul ulfa, Melisa Safitri, Nurul Fajriah Febriani

  105-115

  DOI : 10.56338/mlj.v8i1.4069

  • PDF