ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN BERDASARKAN KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Christina Bagenda, Sri Murni,Yuko Fitrian, Cahya Andika, Nuri Hidayati

doi:10.56338/jks.v7i12.6569

Christina Bagenda, Sri Murni,Yuko Fitrian, Cahya Andika, Nuri Hidayati Universitas Flores, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Universitas Panca Bhakti, Universitas Bakti Indonesia, Universitas Bakti Indonesia

DOI: https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6569

Keywords: Force Majeur, perjanjian, pebalatan kontrak

Abstract

Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan yang menciptakan hubungan hukum dan kewajiban antara para pihak. Di Indonesia, ketentuan force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Namun, penerapan konsep ini memunculkan tantangan, terutama dalam menafsirkan apakah suatu keadaan memenuhi kriteria force majeure. Selain itu, keberadaan klausul force majeure dalam perjanjian menjadi elemen penting untuk menentukan konsekuensi hukum yang timbul. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis force majeure, termasuk pengaturan hukum, kriteria penentu, pengaruh klausul force majeure, serta dampaknya terhadap pembatalan perjanjian. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konsep hukum kontrak. Analisis dilakukan untuk menggali pengaturan force majeure di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik internasional. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan force majeure di KUHPerdata memberikan perlindungan hukum bagi debitur, namun interpretasinya sering kali memerlukan pembuktian tambahan. Klausul force majeure dalam perjanjian dapat membantu meminimalkan sengketa dengan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai keadaan yang termasuk force majeure dan langkah hukum yang dapat diambil.

References

Aksara, B. N. D., Sumarni, S., & Mauludin, N. A. (2023). Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Diakibatkan Force Majeure (Studi Putusan Nomor: 353/PDT. SUS-PHI/2021/PN. JKT. PUSAT). Unizar Recht Journal (URJ), 2(2).
Cesaria, B. D. R., & Sharon, G. (2024). Mekanisme Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional Akibat Penetapan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Covid-19 sebagai Force Majeure. Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 6(3), 1-11.
Fibriani, R. (2020). Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi Covid-19 di Indonesia. Hukum Dan Masyarakat Madani, 10(2), 202-215.
Habeahan, B., & Siallagan, S. R. (2021). Tinjauan Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis pada Masa Pandemi Covid-19. Nommensen Journal of Legal Opinion, 168-180.
Pratama, J., & Winanti, A. (2021). Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis Akibat Pandemi Corona. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(2), 266-272.
Risma, A., & Zainuddin, Z. (2021). Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian. Jurnal Wawasan Yuridika, 3(1), 88-104.
Sujito, S., Yasa, I. W., & Wibowo, Y. A. (2024). Force Majeure atas Tidak Terpenuhinya Prestasi dalam Perjanjian di masa Pandemi Covid-19. INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global, 5(1), 37-48.