Jurnal Kolaboratif Sains

PELAKSANAAN DIVERSI PADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN HUKUMAN PIDANA SOSIAL DI POLRESTA BENGKULU

Mochamat Dolly Indra Dolly — Mon, 03 Aug 2026 14:04:36 +0700

Temuan menunjukkan bahwa Departemen Kepolisian Bengkulu mulai menggunakan program penyelesaian sengketa alternatif sejak dini dalam proses hukum. Hal ini menjamin bahwa kasus-kasus tersebut memenuhi syarat bagi hasil alternatif, yang mencakup kejahatan yang membawa hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan tidak ada residivisme. Interaksi antara anak-anak, orang tua mereka, korban, konselor komunitas, pekerja sosial, dan peneliti yang bertindak sebagai mediator adalah cara program ini dijalankan. Perjanjian konversi dapat menghasilkan kompensasi, rehabilitasi, atau hukuman sosial dan pidana seperti pelayanan masyarakat dalam program pengasuhan anak. Namun, ada sejumlah kendala dalam implementasi program-program ini, termasuk kesulitan mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban, kurangnya kesadaran publik tentang program-program ini, kurangnya sumber daya yang tersedia bagi peneliti bagi menggunakan metode psikologis, peran yang tidak memadai bagi pekerja sosial dan konselor, dan masalah dengan implementasi dan pemantauan kegiatan kriminal dan sosial.

Ikan Tenggiri Sebagai Produk Olahan Akuakultur Melalui Pembuatan Amplang dan Kerupuk

Sucipto — Mon, 03 Aug 2026 14:05:20 +0700

Teknologi Modern dan Rekayasa DNA Akuakultur membahas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang akuakultur yang semakin maju dan inovatif. Seiring meningkatnya kebutuhan pangan serta permintaan hasil perikanan, teknologi modern menjadi salah satu solusi penting dalam meningkatkan produktivitas budidaya perairan. Melalui penerapan rekayasa DNA dan bioteknologi, berbagai organisme perairan dapat dikembangkan menjadi lebih unggul, tahan penyakit, serta memiliki kualitas produksi yang lebih baik sehingga mampu konsep dasar mengenai teknologi modern dalam akuakultur, mulai dari teknik rekayasa genetik, seleksi DNA, pemanfaatan bioteknologi, hingga penerapan teknologi molekuler dalam pengembangan organisme budidaya perairan. Pembahasan juga mencakup manfaat teknologi dalam meningkatkan efisiensi produksi, pengendalian penyakit, pelestarian sumber daya perairan, serta pengembangan sistem budidaya yang lebih ramah lingkunganmendukung.Teknologi Modern dan Rekayasa DNA Akuakultur perkembangan sektor akuakultur secara berkelanjutan. menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan budidaya perairan yang lebih inovatif, produktif, dan berdaya saing tinggi. Dengan perkembangan teknologi yang terus maju, akuakultur diharapkan mampu menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi di masa depan

The Principal's Visionary Leadership in Developing Multimedia Life Skills for Islamic Boarding School Students

Ahmad Hafi Adzkiya, Ersam Mahendrawan, Surasni — Mon, 03 Aug 2026 14:06:02 +0700

This study aims to analyze the visionary leadership of the school principal in developing students’ multimedia life skills at Pondok Modern An-Nuqthah. The research focuses on the visionary leadership strategies implemented by the principal, human resource management in support of the multimedia program, and efforts to enhance students’ competencies through the development of multimedia skills. The study employs a qualitative approach using descriptive methods. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving the school principal, teachers, multimedia instructors, and students as research informants. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions, while data validity was tested through source and technique triangulation. The results of the study indicate that the school principal exercises visionary leadership by formulating a vision focused on digital technology proficiency, human resource empowerment, strengthening a culture of innovation, and the continuous development of multimedia training programs. Human resource management is carried out through enhancing teachers’ competencies, collaborating with various stakeholders, and providing multimedia learning support facilities. This program has led to improved multimedia skills, creativity, and the students’ readiness to meet the demands of the digital age. The study’s conclusions indicate that the principal’s visionary leadership plays a strategic role in developing students’ multimedia life skills through targeted, innovative, and sustainable human resource management

Mengisi Celah Negara: Peran Gerakan Kepedulian Indonesia dalam Pemberdayaan Warga Eks Kampung Pulo Pasca Relokasi di Rusun Jatinegara Barat

Mon, 03 Aug 2026 14:06:48 +0700

Penelitian ini mengkaji peran Gerakan Kepedulian Indonesia (GK Indonesia) dalam memfasilitasi adaptasi warga relokasi eks Kampung Pulo di Rusun Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Kebijakan relokasi tahun 2015 dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung mengakibatkan dislokasi sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks bagi ribuan warga. Di tengah keterbatasan kapasitas negara, GK Indonesia hadir sebagai organisasi masyarakat sipil yang mengisi celah layanan publik melalui program sanggar belajar, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan jaringan komunitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal dan paradigma interpretivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik berdasarkan kerangka Teori Praktik Sosial Bourdieu. Temuan menunjukkan bahwa GK Indonesia membangun kepercayaan secara bertahap melalui kehadiran yang konsisten, mengakumulasi kapital budaya melalui sanggar belajar yang menghasilkan alumni berpendidikan tinggi, serta membentuk modal sosial komunitas melalui program lintas batas sosial. Kepercayaan warga kepada GK Indonesia terbukti melampaui kepercayaan kepada pengelola rusun. Namun, penurunan jumlah relawan dan minimnya dukungan institusional mengancam keberlanjutan program.

- HUBUNGAN PENGGUNAAN SMARTPHONE DENGAN KEJADIAN MIOPIA PADA ANAK SMP LABORATORIUM UNDIKSHA SINGARAJA

kaka - — Mon, 03 Aug 2026 14:07:31 +0700

Abstrak

Latar Belakang: Penggunaan smartphone pada anak dan remaja mengalami peningkatan signifikan dalam dekade terakhir seiring dengan perkembangan teknologi digital. Tingginya durasi penggunaan perangkat ini meningkatkan aktivitas visual jarak dekat yang berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan prevalensi myopia secara global, yang diperkirakan akan mencapai sekitar 50% populasi dunia pada tahun 2050. Tujuan: Meninjau secara komprehensif hubungan antara penggunaan smartphone dengan kejadian myopia pada anak dan remaja berdasarkan bukti ilmiah. Metode: Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan naratif. Sumber data diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan, meliputi studi observasional, systematic review, dan meta-analysis yang membahas penggunaan smartphone, aktivitas visual jarak dekat, serta faktor risiko myopia. Hasil: Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan smartphone dalam durasi yang lama, terutama ?2–3 jam per hari, berhubungan dengan peningkatan risiko myopia. Mekanisme yang mendasari meliputi peningkatan beban akomodasi mata, spasme akomodasi, serta elongasi aksial bola mata. Selain itu, paparan cahaya biru dari layar digital dan kebiasaan penggunaan yang tidak ergonomis (jarak pandang dekat dan minim istirahat) turut memperburuk kondisi tersebut. Faktor lain seperti kurangnya aktivitas luar ruangan, faktor genetik, dan pola perilaku juga berkontribusi terhadap perkembangan myopia. Kesimpulan: Penggunaan smartphone merupakan salah satu faktor risiko penting dalam kejadian myopia pada anak dan remaja, meskipun bersifat multifaktorial. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pembatasan durasi penggunaan, penerapan kebiasaan visual yang sehat, serta peningkatan aktivitas luar ruangan.

Kata kunci: smartphone, myopia, anak, remaja, screen time, kesehatan mata

Analisis Akar Penyebab Kecelakaan Kerja Dump Truck dengan Metode Double Ishikawa dan 5 Whys Analysis pada Perusahaan Jasa Pertambangan

Maulana Jafar Shidiq, Dewi Kurniasih, Mochammad Yusuf Santoso — Mon, 03 Aug 2026 14:08:37 +0700

Industri pertambangan memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi, terutama pada aktivitas pengoperasian alat berat seperti dump truck. Pada perusahaan jasa pertambangan yang menjadi objek penelitian, dump truck merupakan unit dengan jumlah kecelakaan tertinggi, yaitu 14 kasus dari total 33 kasus kecelakaan kerja selama tahun 2024 hingga April 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab kecelakaan kerja pada pengoperasian dump truck serta menentukan rekomendasi pengendalian yang sesuai. Metode yang digunakan adalah Double Ishikawa untuk mengidentifikasi faktor penyebab langsung dan faktor yang tidak terdeteksi, 5 Whys Analysis untuk menelusuri akar penyebab, Pareto Analysis untuk menentukan prioritas perbaikan, serta hierarki pengendalian untuk menyusun rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan kerja dipengaruhi oleh kondisi jalan hauling, muatan berlebih, kesalahan pengoperasian unit, maintenance yang belum optimal, rem blong, ketidaksesuaian unit terhadap medan, pengawasan yang belum optimal, serta pelaksanaan P5M yang belum sesuai dengan potensi bahaya. Berdasarkan Pareto Analysis, faktor penyebab dominan adalah kurangnya komitmen manajemen dalam memastikan pelatihan dan pengawasan berjalan secara konsisten, dengan persentase 37,5%. Rekomendasi pengendalian yang paling sesuai adalah pengendalian administrasi berupa penetapan pelatihan dan refreshment K3 sebagai program wajib yang dilaksanakan secara terjadwal, disertai evaluasi pemahaman dan pengawasan pelaksanaan.

Peran Artificial Intelligence (AI) dalam Meningkatkan Proses Penyelidikan Kasus Kriminal di Ditreskrimum Polda Kalimantan Selatan

Muhammad Febryan Firdaussy, Dadang Abdullah — Mon, 03 Aug 2026 14:09:25 +0700

Penelitian ini menganalisis peran, tantangan, risiko etis, dan implikasi hukum penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam proses penyelidikan tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalimantan Selatan. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui wawancara terhadap 12 penyidik dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI digunakan secara terbatas, dominan untuk fungsi administratif (penyusunan laporan), bukan analisis substantif. Kapasitas SDM masih pada tingkat dasar hingga menengah, dan frekuensi penggunaan rendah. Kendala utama adalah ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP), kurangnya pelatihan, serta data yang tidak lengkap. Meskipun AI diakui meningkatkan efisiensi dan membantu menemukan pola sulit, hasilnya belum signifikan meningkatkan kualitas yuridis berkas perkara. Tingkat kepercayaan terhadap AI moderat, dan seluruh penyidik melakukan verifikasi manual. Regulasi saat ini dinilai tidak memadai, dan terdapat konsensus kuat (100% responden) untuk perlunya regulasi khusus yang mengatur batasan penggunaan, perlindungan data, dan pertanggungjawaban hukum. Kesimpulannya, AI berpotensi besar namun implementasinya menghadapi kesenjangan tata kelola yang memerlukan intervensi kebijakan komprehensif.

Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Meningkatkan Efektivitas Operasional Dan Kinerja Karyawan Pada Umkm Multi-Unit

Mon, 03 Aug 2026 14:10:25 +0700

Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) adalah seperangkat mekanisme yang diterapkan oleh pihak manajemen guna mengatur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan operasional organisasi agar selaras dengan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Implementasi SPM berperan penting dalam memastikan seluruh proses kerja dalam organisasi berlangsung secara terarah, berdaya guna, dan berhasil guna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan SPM dapat berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas operasional serta kinerja karyawan pada UMKM yang bergerak di beberapa unit usaha sekaligus. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan perolehan data melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung, dan studi dokumentasi yang dilaksanakan di Gurki Sunju Farm. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penerapan SPM yang mencakup tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi mampu membentuk pola kerja yang lebih sistematis dan terpadu. Lebih lanjut, implementasi sistem tersebut terbukti meningkatkan efektivitas operasional melalui perbaikan koordinasi antarbagian, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta keseragaman standar pelayanan. Di samping itu, penerapan SPM juga memberikan dampak positif terhadap kinerja karyawan, yang tercermin dari meningkatnya kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan produktivitas kerja secara keseluruhan.

PRAKTIK AKUNTANSI TRADISIONAL DALAM USAHA KECIL: STUDI ETNOGRAFI PADA PEDAGANG LOKAL

bagas respati — Mon, 03 Aug 2026 14:14:42 +0700

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akuntansi tradisional yang diterapkan oleh pelaku usaha kecil, khususnya pedagang lokal, melalui pendekatan etnografi. Fokus penelitian ini adalah memahami bagaimana praktik pencatatan keuangan dilakukan, faktor yang memengaruhi penggunaannya, serta makna sosial dan budaya yang melekat di dalamnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi, melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pedagang lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan praktik akuntansi tradisional seperti pencatatan manual sederhana, bahkan sebagian hanya mengandalkan ingatan tanpa pencatatan formal. Praktik ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi akuntansi, keterbatasan akses teknologi, serta kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, praktik akuntansi tradisional tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial seperti kepercayaan, kejujuran, dan hubungan sosial antar pelaku usaha. Meskipun praktik ini memiliki keterbatasan dalam hal akurasi dan penyusunan laporan keuangan, sistem ini tetap relevan karena dinilai sederhana dan sesuai dengan kebutuhan usaha kecil. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dalam meningkatkan literasi akuntansi tanpa mengabaikan konteks budaya lokal agar pelaku usaha dapat bertransformasi menuju sistem yang lebih modern.

ABSTRACT

This study aims to analyze traditional accounting practices implemented by small businesses, particularly local traders, through an ethnographic approach. The focus of this research is to understand how financial record keeping is carried out, the factors influencing its use, and the social and cultural meanings inherent in it. The method used was a qualitative ethnographic approach, using participatory observation, in-depth interviews, and documentation of local traders. The results indicate that most businesses still use traditional accounting practices, such as simple manual record keeping, with some relying solely on memory without formal record keeping. These practices are influenced by low accounting literacy, limited access to technology, and inherited habits. Furthermore, traditional accounting practices serve not only as a means of financial record keeping but also reflect social values such as trust, honesty, and social relationships among business owners. Although these practices have limitations in terms of accuracy and financial reporting, these systems remain relevant due to their simplicity and suitability to the needs of small businesses. Therefore, an adaptive approach to improving accounting literacy, while not ignoring the local cultural context, is needed to enable businesses to transform to more modern systems

Peran Komunitas JubirWarga dalam Menyalurkan Aspirasi Warga melalui X-Petisi Warga

Mon, 03 Aug 2026 14:15:35 +0700

Penelitian ini mengkaji peran Jubir Warga sebagai perantara berbasis komunitas dalam menyalurkan aspirasi masyarakat perkotaan melalui X-Petisi Warga. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara tingginya ekspresi digital warga, khususnya generasi muda, dengan terbatasnya kemampuan institusi politik formal dalam menerjemahkan ekspresi tersebut menjadi respons kebijakan yang nyata. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan memanfaatkan dokumentasi wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, catatan proposal, jejak media sosial, serta literatur yang relevan mengenai politik perkotaan, partisipasi digital, ruang publik, dan hak atas kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jubir Warga berfungsi sebagai penerjemah sipil yang menghimpun keluhan sehari-hari masyarakat, menyederhanakan bahasa advokasi, memperluas ruang diskusi informal, serta menghubungkan aspirasi warga dengan jalur birokrasi melalui narasi berbasis data dan policy brief. Namun, advokasi yang dilakukan masih menghadapi tantangan berupa respons birokrasi yang belum merata, lemahnya mekanisme tindak lanjut, keterbatasan sumber daya, serta risiko perhatian publik di ruang digital yang cepat meredup sebelum berubah menjadi tekanan institusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa X-Petisi Warga relevan sebagai model alternatif partisipasi perkotaan, tetapi memerlukan penguatan verifikasi, jaringan warga yang berkelanjutan, serta jalur akuntabilitas yang lebih jelas.

Konflik Agraria dan Ruang Politik: ( Studi Kasus Sengeketa Tanah Antara PT Krisrama Dengan Masyarakat Suku Soge dan Suku Goban Di Desa Nangahale Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka

Wilfridus Apriliano saka, Boli Tonda Baso, Diana S A N Tabun — Mon, 03 Aug 2026 14:17:12 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik agraria dan praktik politik ruang dalam sengketa tanah antara PT Krisrama dengan masyarakat adat Suku Soge dan Suku Goban di Desa Nangahale, Kabupaten Sikka. Konflik ini dipicu oleh tumpang tindih klaim antara Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan dengan hak ulayat masyarakat adat yang telah ada secara turun-temurun. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini membedah fenomena tersebut melalui teori Produksi Ruang dari Henri Lefebvre dan teori konflik agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konflik sengketa tanah di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka merupakan konflik agraria yang bersifat kompleks dan multidimensional, yang berakar pada perbedaan klaim antara pihak PT Krisrama yang berlandaskan hukum formal dengan masyarakat adat Suku Soge dan Suku Goban yang berlandaskan hukum adat. Konflik ini tidak hanya menyangkut persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan, perbedaan nilai sosial dan budaya dalam memaknai tanah sebagai ruang hidup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik memerlukan rekonsiliasi yang mengakui keberadaan masyarakat adat serta redistribusi aset yang berkeadilan melalui kerangka reforma agraria yang sejati.

ABSTRACT

This research aims to analyze the dynamics of agrarian conflict and spatial political practices in land disputes between PT Krisrama and the indigenous communities of the Soge Tribe and Goban Tribe in Nangahale Village, Sikka Regency. This conflict was triggered by overlapping claims between the company's Cultivation Rights (HGU) and the customary rights of indigenous communities that have existed for generations. Using qualitative research methods with a case study approach, this research dissects this phenomenon through Henri Lefebvre's Spatial Production theory and agrarian conflict theory. The results of the research show that the land dispute in Nangahale Village, Talibura District, Sikka Regency is a complex and multidimensional agrarian conflict, which is rooted in differences in claims between PT Krisrama which is based on formal law and the indigenous communities of the Soge Tribe and Goban Tribe which are based on customary law. This conflict not only concerns the issue of land ownership, but also reflects the existence of power imbalances, differences in social and cultural values in interpreting land as living space. This research concludes that resolving conflicts requires reconciliation that recognizes the existence of indigenous communities and fair redistribution of assets through a genuine agrarian reform framework/

Pengaruh Persepsi Attactment Keluarga terhadap Prestasi Belajar melalui Kemampuan Problem Solving pada Anak: Systematic Literature Review

Dewi Nawangsari, I Gusti Ayu Agung Noviekayati — Mon, 03 Aug 2026 14:18:01 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis bukti empiris mengenai pengaruh persepsi attactmenet keluarga terhadap prestasi belajar anak melalui kemampuan problem solving sebagai variable mediasi. Menggunakan desain Systematic Literature Review (SLR) berbasis protocol PRISMA 2020, pencarian literatur dilakukan pada tiga database utama: Google Scholar, ERIC dan Scopus, dengan rentang publikasi tahun 2018-2025. Dari 22.274 artikel yang terindentifikasi, ditetapkan 20 artikel final yang memenuhi seluruh kriteria kelayakan untuk dianalisis menggunakan Teknik Narraatibe Synthesis. Studi yang direview mencakup konteks dari Indonesia, Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Belanda dan beberapa negara Asia lainnya. Hasil sintesis secara konsisten menunjukkan bahwa: (1) persepsi attactment keluarga yang positif berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar anak; (2) attactment yang aman berkontribusi terhadap perkembangan kemampuan problem solving; (3) kemampuan problem solving berperan sebagai mediator krusial dalam hubungan antara persepsi attactment keluarga dan prestasi belajar anak. Temuan ini memperkokoh Attactment Theory (Bowlby, 1969) dan Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2000), serta memberikan model teoritis integratif yang relevan bagi pengembangan intervensi berbasis keluarga di konteks Pendidikan Indonesia

ABSTRACT

This study aims to synthesize empirical evidence regarding the influence of perceptions of family attachment on children’s academic achievement through problem-solving ability as a mediating variable. Using a Systematic Literature Review (SLR) design based on the PRISMA 2020 protocol, a literature search was conducted in three major databases: Google Scholar, ERIC, and Scopus, covering publications from 2018 to 2025. Of the 22,274 articles identified, 20 final articles were selected that met all eligibility criteria for analysis using the Narrative Synthesis technique. The reviewed studies covered contexts from Indonesia, the United States, Malaysia, Australia, the Netherlands, and several other Asian countries. The synthesis results consistently indicate that: (1) positive perceptions of family attachment significantly influence children’s academic achievement; (2) secure attachment contributes to the development of problem-solving skills; (3) problem-solving skills act as a crucial mediator in the relationship between perceptions of family attachment and children’s academic achievement. These findings reinforce Attachment Theory (Bowlby, 1969) and Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2000), and provide a relevant integrative theoretical model for the development of family-based interventions in the context of Indonesian education.

Penanggulangan Bencana Kekeringan di Kabupaten Sabu Raijua

Kevin Lado, Wulan Faturaja, Nesanto Laoepada — Mon, 03 Aug 2026 14:18:54 +0700

ABSTRAK

Kabupaten Sabu Raijua merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang secara geografis terletak di kepulauan kecil dengan karakteristik iklim semi-arid yang rentan terhadap bencana kekeringan. Bencana kekeringan yang terjadi secara berulang di wilayah ini telah memberikan dampak serius terhadap ketersediaan air bersih, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kekeringan di Kabupaten Sabu Raijua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan dampaknya, serta mendeskripsikan upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research (studi kepustakaan), di mana data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap dokumen-dokumen resmi, laporan penelitian, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta berbagai sumber tertulis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Sabu Raijua memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup aspek mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi, dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya secara sinergis.

ABSTRACT

Sabu Raijua Regency is one of the regions in East Nusa Tenggara Province (NTT) which is geographically located on small islands with semi-arid climate characteristics that are vulnerable to drought disasters. Recurring droughts in this area have had serious impacts on clean water availability, food security, and community welfare. This study aims to analyze drought conditions in Sabu Raijua Regency, identify contributing factors and their impacts, and describe mitigation efforts carried out by the government and community. The method used is descriptive qualitative with a library research approach, where data is collected through literature studies of official documents, research reports, scientific journals, legislation, and other relevant written sources. The results show that drought disaster management in Sabu Raijua Regency requires an integrated approach covering mitigation, preparedness, emergency response, and rehabilitation aspects, involving the central government, local government, community, and other stakeholders synergistically.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN TAMBANG ILEGAL (STUDI TAMBANG EMAS DI DESA LABUAN TOPOSO KEC LABUAN KABUPATEN DONGGALA)

Moh Mahmud — Mon, 03 Aug 2026 14:19:47 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan tambang emas ilegal di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala. Fenomena maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) telah menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari kerusakan lingkungan hingga konflik sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman & Saldana. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan masih menghadapi kendala struktural, kultural, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kajian ini berkontribusi pada pemahaman tindakan konkrit yang diperlukan untuk efektivitas kebijakan penanganan PETI.

Sosialisasi Hukum melalui Program Jaksa Jaga Desa sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Hukum di Masyarakat Desa

Mon, 03 Aug 2026 14:20:52 +0700

Kesadaran hukum masyarakat desa masih menjadi isu penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, terutama dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat melalui program “Jaksa Jaga Desa” sebagai upaya preventif terhadap pelanggaran hukum di lingkungan pedesaan yang dilaksanakan di BPU Kecamatan Anggana dan dihadiri 21 Peserta yang terdiri dari perwakilan kecamatan serta masyarakat desa setempat. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan sosialisasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi penyelesaian masalah hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dasar hukum, berbagai bentuk pelanggaran hukum di desa, serta mekanisme pelaporan dan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Antusiasme peserta selama diskusi dan sesi tanya jawab menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap edukasi hukum yang mudah dipahami dan dekat dengan permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat budaya hukum (legal culture) masyarakat desa serta mendukung implementasi program Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.

ABSTRACT

Legal awareness among rural communities remains a critical issue in legal development in Indonesia, particularly in preventing legal violations driven by low legal literacy. This community service activity aims to enhance the public’s legal understanding through the “Jaksa Jaga Desa” program as a preventive measure against legal violations in rural areas. The program was held at the Anggana Subdistrict Public Service Office and attended by 21 participants, comprising subdistrict representatives and local villagers. The activity employed methods such as outreach, interactive discussions, case studies, and legal problem-solving simulations. The results of the activity showed that the community gained a better understanding of basic legal concepts, various forms of legal violations in the village, as well as mechanisms for reporting and resolving disputes through legal channels. The participants’ enthusiasm during the discussions and Q&A sessions demonstrated the high demand among the community for legal education that is easy to understand and closely aligned with the issues they face in their daily lives. This activity contributed to strengthening the legal culture of the village community and supported the implementation of the Attorney General’s Office of the Republic of Indonesia’s program to bring legal services closer to the community.

Pengaruh Persepsi Harga, Citra Merek, dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan Transportasi Online Maxim di Bandar Lampung

Ainun Khusnul Khotimah, Yuniarti Firhantin, Mudji Rachmat Ramelan — Mon, 03 Aug 2026 14:21:38 +0700

Kajian ini dilaksanakan untuk mengkaji dan menguji dampak persepsi harga, citra merek, serta kualitas layanan pada tingkat kepuasan pengguna layanan transportasi online Maxim di Bandar Lampung. Latar belakang kajian dilandaskan pada perkembangan pesat industri transportasi berbasis aplikasi di Indonesia, di mana Maxim muncul sebagai salah satu pemain utama dengan keunggulan tarif yang kompetitif namun masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas layanan dan persepsi merek dibandingkan pesaing seperti Gojek dan Grab. Pada kajian ini digunakan pendekatan kuantitatif yang didukung metode survei. Responden kajian berjumlah 150 orang pengguna aktif aplikasi Maxim di Bandar Lampung yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Penghimpunan data dilaksanakan lewat penyebaran kuesioner dengan skala Likert 1–5 yang sudah lolos pengujian validitas serta reliabilitas. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis memakai regresi linier berganda dengan aplikasi statistic IBM SPSS Statistik Versi 26. Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya variabel persepsi harga memberikan pengaruh positif yang penting pada kepuasan pelanggan ketika dianalisis secara parsial (\(t_{hitung} = 2,986\); \(sig = 0,003 < 0,05\)). Kualitas layanan terbukti punya korelasi positif yang sangat penting dengan kepuasan pelanggan serta jadi aspek utama yang memengaruhinya (\(t_{hitung} = 7,026\); \(sig = 0,000 < 0,05\)). Meskipun berdampak positif pada kepuasan pelanggan, variabel citra merek tidak terbukti penting dalam penelitian ini (\(t_{hitung} = 1,329\); \(sig = 0,186 > 0,05\)). Dengan bersamaan, ketiga variabel independen ini berdampak penting terhadap kepuasan pelanggan (\(F_{hitung} = 51,951\); \(sig = 0,000 < 0,05\)). Berlandaskan nilai koefisien determinasi (\(R^2\)), variabel persepsi harga, citra merek, serta kualitas layanan punya kemampuan menjelaskan kepuasan pelanggan 51,6%, sedangkan 48,4% sisanya bersumber dari dampak variabel lain yang tidak dikaji seperti promosi, kepercayaan, atau kemudahan penggunaan aplikasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya pihak manajemen Maxim di Bandar Lampung perlu mempertahankan daya saing harga, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peningkatan kualitas layanan, pelatihan pengemudi, dan penguatan citra merek melalui kegiatan pemasaran serta tanggung jawab sosial perusahaan guna mendorong kepuasan dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang.

ABSTRACT

This study was conducted to examine and test the impact of price perception, brand image, and service quality on the satisfaction levels of Maxim online transportation service users in Bandar Lampung. The background of this study is rooted in the rapid growth of the app-based transportation industry in Indonesia, where Maxim has emerged as one of the major players with the advantage of competitive fares but still faces challenges in terms of service quality and brand perception compared to competitors such as Gojek and Grab. This study employs a quantitative approach supported by a survey method. The study sample consists of 150 active users of the Maxim app in Bandar Lampung, selected using purposive sampling. Data collection was conducted through the distribution of a questionnaire using a 1–5 Likert scale that had passed validity and reliability tests. The collected data was then processed and analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS Statistics Version 26. The research findings indicate that the price perception variable has a significant positive influence on customer satisfaction when analyzed partially (\(t_{calculated} = 2.986\); \(sig = 0.003 < 0.05\)). Service quality was found to have a highly significant positive correlation with customer satisfaction and is a key factor influencing it (\(t_{calculated} = 7.026\); \(sig = 0.000 < 0.05\)). Although it has a positive impact on customer satisfaction, the brand image variable was not found to be significant in this study (\(t_{calculated} = 1.329\); \(sig = 0.186 > 0.05\)). At the same time, these three independent variables have a significant impact on customer satisfaction (\(F_{calculated} = 51.951\); \(sig = 0.000 < 0.05\)). Based on the coefficient of determination (\(R^2\)), the variables of price perception, brand image, and service quality explain 51.6% of customer satisfaction, while the remaining 48.4% stems from the impact of other variables not examined in this study, such as promotions, trust, or ease of app usage. The research results indicate that Maxim’s management in Bandar Lampung needs to maintain price competitiveness while placing greater emphasis on improving service quality, driver training, and strengthening brand image through marketing activities and corporate social responsibility initiatives to foster long-term customer satisfaction and loyalty.

Pengaruh Waktu Respons Darurat Terhadap Tingkat Korban Jiwa Pada Bencana Alam Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur

Mon, 03 Aug 2026 14:22:46 +0700

Bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang mencapai puncaknya pada 3–4 November 2024 menimbulkan korban jiwa, pengungsi massal, dan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Berdasarkan data BNPB (2024), terdapat 9 orang meninggal dunia, 4 luka berat, dan lebih dari 12.301 jiwa mengungsi di tujuh kecamatan terdampak. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh waktu respons darurat terhadap tingkat korban jiwa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas respons tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research, yaitu mengkaji berbagai sumber sekunder meliputi laporan BNPB, PVMBG, publikasi ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Hasil kajian menunjukkan bahwa waktu respons darurat yang lambat, yang dipengaruhi oleh kerusakan infrastruktur jalan, keterbatasan komunikasi, dan rendahnya kesadaran evakuasi masyarakat, berkontribusi langsung terhadap peningkatan jumlah korban jiwa. Sebaliknya, aktivasi peringatan dini oleh PVMBG, koordinasi multisektoral, serta keterlibatan aktif perguruan tinggi melalui pendekatan Penta Helix (ABCGM) terbukti mempercepat respons dan menekan angka korban lebih lanjut. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem peringatan dini komunitas, pelatihan evakuasi berkala, perbaikan infrastruktur jalur evakuasi, dan penerapan protokol respons terpadu sebagai strategi mitigasi berkelanjutan.

ABSTRACT

The eruption of Mount Lewotobi Laki-laki in East Flores Regency, East Nusa Tenggara, which peaked on November 3–4, 2024, resulted in significant casualties, mass displacement, and infrastructure damage. According to BNPB (2024), 9 people died, 4 were seriously injured, and more than 12,301 people were displaced across seven affected sub-districts. This study aims to examine the influence of emergency response time on casualty rates and to identify factors affecting response effectiveness. A descriptive qualitative method with a library research approach was employed, reviewing secondary sources including BNPB, PVMBG reports, scientific publications, policy documents, and community service reports from Kupang Health Polytechnic. Results indicate that delayed emergency response driven by infrastructure damage, limited communication, and low community evacuation awareness directly contributed to higher casualty numbers. Conversely, early warning activation by PVMBG, multi-sectoral coordination, and active involvement of higher education institutions through the Penta Helix approach (ABCGM) proved effective in accelerating response and minimizing further casualties. The study recommends strengthening community-based early warning systems, regular evacuation drills, evacuation route infrastructure improvement, and integrated response protocols as sustainable mitigation strategies.

Systematic Review: Faktor Risiko Demam Berdarah di Indonesia

Adinda Haifa, Dewi Purnamawati — Mon, 03 Aug 2026 14:23:32 +0700

Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus dengue dengan manifestasi klinis berupa perdarahan yang dapat berkembang menjadi syok hingga menyebabkan kematian. DBD termasuk penyakit yang berkaitan erat dengan kondisi lingkungan. Tingginya kepadatan penduduk diketahui berpengaruh terhadap peningkatan kejadian kasus DBD, sehingga wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih padat cenderung memiliki angka kasus yang lebih tinggi. Penelitian mengenai faktor risiko DBD di Indonesia sampai saat ini masih banyak dilakukan secara terpisah di berbagai wilayah, mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi. Kondisi tersebut menyebabkan belum tersedianya kesimpulan yang menyeluruh mengenai faktor risiko DBD secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian DBD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah systematic literature review dengan memanfaatkan data sekunder berupa jurnal nasional hasil penelitian terdahulu. Penelusuran artikel dilakukan melalui Google Scholar menggunakan kata kunci Faktor Lingkungan, DBD, dan Faktor Risiko. Artikel yang digunakan merupakan publikasi pada periode tahun 2016–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian DBD. Kesimpulan penelitian ini faktor yang berkaitan dengan kejadian DBD adalah faktor lingkungan biologi meliputi keberadaan tumbuhan di dalam pot maupun di sekitar rumah dan pekarangan. Faktor lingkungan fisik mencakup curah hujan, suhu udara, dan kelembapan yang memengaruhi perkembangan vektor penyakit. Faktor manusia meliputi kebiasaan menggantung pakaian dikamar tidur atau kamar mandi serta kepadatan penduduk. Selain itu, faktor pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kejadian DBD meliputi upaya promotif dan preventif, seperti penyuluhan kesehatan dan pemberdayaa nmasyarakat melalui program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan pendekatan 4M Plus.

ABSTRACT

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is an acute infectious disease caused by the dengue virus, with clinical manifestations of bleeding that can progress to shock and even death. DHF is a disease closely related to environmental conditions. High population density is known to influence the increase in DHF cases, so areas with denser populations tend to have higher case rates. Research on DHF risk factors in Indonesia is still largely conducted separately in various regions, from the village to the provincial level. This condition results in the lack of comprehensive conclusions regarding DHF risk factors nationally. This study aims to determine the risk factors associated with DHF incidence. The method used in this study is a systematic literature review utilizing secondary data in the form of national journals resulting from previous research. Article searches were conducted through Google Scholar using keywords Environmental Factors, DHF, and Risk Factors. The articles used were published between 2016 and 2024. The results of the study indicate that there are several factors associated with DHF incidence. The conclusion of this study that factors related to DHF incidence are biological environmental factors, including the presence of plants in pots and around homes and yards. Physical environmental factors include rainfall, air temperature, and humidity, which influence the development of disease vectors. Human factors include the habit of hanging clothes in bedrooms or bathrooms and population density. Furthermore, health service factors related to dengue fever incidence include promotive and preventive efforts, such as health education and community empowerment through the Mosquito Nest Eradication (PSN) program using the 4M Plus approach.

Rancang Bangun Aplikasi Mobile Manajemen Pemakaman Studi Kasus TPU Pondok Kelapa

Haritsah Erfanda, Dewi Setiowati — Mon, 03 Aug 2026 14:27:44 +0700

Tempat Pemakaman Umum atau biasa disebut TPU merupakan kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikelola oleh pemerintah daerah. Disana orang-orang di makamkan sebagai tempat peristirahatan terakhir mereka, namun dalam pelaksanaannya pemakaman masih dilakukan dengan cara tradisional dimana orang-orang harus datang langusng ke tempat pemakaman untuk memesan makam maupun mengurus surat izin penggunaan tanah makam belum lagi minimnya informasi tentang ketersediaan makam membuat orang-orang semakin sulit untuk melakukan proses pemakaman. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi mobile yang dapat membantu menyediakan informasi ketersediaan tanah makam dan pemesanan tanah makam di TPU Pondok Kelapa secara online tanpa perlu berkunjung langsung ke tempat pemakaman. Dalam merancang dan membangun sistem aplikasi manajemen pemakaman di TPU Pondok Kelapa, metode Waterfall dipilih sebagai pendekatan pengembangan. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan framework Flutter dan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Aplikasi diharapkan dapat membantu orang-orang dalam melakukan pemesanan dan menampilkan informasi terkait ketersediaan makam serta membantu para pekerja di TPU Pondok Kelapa untu mengeola data terkait pemakaman.

ABSTRACT

Public Cemetery or commonly called TPU is a cemetery area that is usually managed by the local government. There people are buried as their final resting place, but in practice the funeral is still done in a traditional way where people have to come directly to the cemetery to order a grave or take care of a permit to use the grave land not to mention the lack of information about the availability of graves makes it difficult for people to carry out the funeral process. This research aims to design and build a mobile application that can help provide information on the availability of grave land and booking grave land at TPU Pondok Kelapa online without the need to visit the cemetery directly. In designing and building a funeral management application system at TPU Pondok Kelapa, the Waterfall method was chosen as the development approach. This application was built using the Flutter framework and using the Dart programming language. The application is expected to help people in making reservations and displaying information related to the availability of graves as well as helping workers at TPU Pondok Kelapa to manage data related to funerals.

Kajian Strategis Penetapan Harga Terhadap Pembelian Impulsif Pada Produk AICE Ice Cream Di Kalangan Konsumen Muda

Zulaika Rahma — Mon, 03 Aug 2026 14:28:37 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi penetapan harga terhadap perilaku pembelian impulsif pada produk Aice Ice Cream di kalangan konsumen muda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penetapan harga, khususnya harga rendah, memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong perilaku pembelian impulsif. Harga yang terjangkau mampu meningkatkan nilai persepsi, memicu respon emosional, serta mengurangi pertimbangan rasional konsumen dalam proses pengambilan keputusan. Pengaruh tersebut cenderung lebih kuat pada konsumen muda yang memiliki karakteristik lebih impulsif dan responsif terhadap stimulus pemasaran. Selain itu, faktor distribusi yang luas dan kemudahan akses produk juga memperkuat terjadinya pembelian impulsif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi penetapan harga merupakan faktor kunci dalam meningkatkan pembelian impulsif, namun perlu diimbangi dengan kualitas produk dan dorongan merek untuk menjaga keinginan bisnis.

Evaluasi Kesesuaian Sistem Penyimpanan Obat Berdasarkan Standar Cdob 2025 Pada Salah Satu Pbf Di Kota Pekanbaru

Haiyul Fadhli, Rofifah Alza, Hesti Rahmatia — Mon, 03 Aug 2026 14:30:14 +0700

ABSTRAK

Penyimpanan obat merupakan aspek penting dalam penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) untuk menjamin mutu, keamanan, dan stabilitas obat selama proses distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian sistem penyimpanan obat di salah satu Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Kota Pekanbaru berdasarkan standar CDOB tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif observasional dengan pengumpulan data melalui observasi langsung menggunakan lembar checklist dan wawancara dengan Apoteker Penanggung Jawab serta Kepala Gudang. Aspek yang dievaluasi meliputi sistem penyimpanan obat, kondisi ruangan, fasilitas gudang, pengaturan suhu dan kelembapan, pemisahan obat, keamanan gudang, serta kebersihan gudang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian sistem penyimpanan obat memperoleh persentase sebesar 84,6%, sedangkan kondisi ruangan dan fasilitas gudang memperoleh persentase sebesar 100%. PBF telah menerapkan penyimpanan obat pada ruang khusus, penggunaan rak atau pallet, metode FIFO dan FEFO, pemisahan obat rusak dan kedaluwarsa, pemantauan suhu dan kelembapan, pemisahan obat OOT dan prekursor, ketersediaan APAR, serta pembatasan akses gudang. Pemantauan suhu dilakukan tiga kali sehari dengan suhu ruang 25°C–30°C dan kelembapan tidak lebih dari 70%. Secara umum, sistem penyimpanan obat telah sesuai dengan standar CDOB, namun masih diperlukan perbaikan pada penandaan obat LASA dan penataan obat berdasarkan bentuk sediaan.

ABSTRACT

Drug storage is an important aspect in the implementation of Good Distribution Practice (GDP/CDOB) to ensure the quality, safety, and stability of medicines during the distribution process. This study aimed to evaluate the conformity of the drug storage system at one Pharmaceutical Wholesaler in Pekanbaru City based on the 2025 CDOB standards. This research used a descriptive observational method, with data collected through direct observation using a checklist and interviews with the Responsible Pharmacist and the Warehouse Supervisor. The evaluated aspects included the drug storage system, warehouse conditions, storage facilities, temperature and humidity control, drug separation, warehouse security, and warehouse cleanliness. The results showed that the conformity of the drug storage system reached 84.6%, while the conformity of warehouse conditions and facilities reached 100%. The Pharmaceutical Wholesaler had implemented drug storage in a special room, the use of shelves or pallets, FIFO and FEFO methods, separation of damaged and expired drugs, temperature and humidity monitoring, separation of OOT and precursor drugs, availability of fire extinguishers, and restricted warehouse access. Temperature monitoring was carried out three times a day, with room temperature maintained at 25°C–30°C and humidity not exceeding 70%. In general, the drug storage system complied with CDOB standards; however, improvements are still needed in the special labeling of LASA medicines and the arrangement of medicines based on dosage forms.

Analisis Konseptual Pengambilan Keputusan Berbasis Big Data dalam Pelayanan Publik

Amelia Rosda Yelsi, Marshela Yudiastyani — Mon, 03 Aug 2026 14:31:24 +0700

Perkembangan transformasi digital telah mendorong berbagai negara untuk memanfaatkan teknologi Big Data sebagai instrumen pendukung dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik. Berdasarkan data UN E-Government Survey tahun 2024, Indonesia mencatat nilai EGDI sebesar 0,7991 dan menempati peringkat ke-64 dari 193 negara, masih berada di bawah Singapura yang memperoleh skor 0,9691 (peringkat 3) serta Korea Selatan dengan skor 0,9679 (peringkat 4). Di sisi lain, implementasi pemerintahan digital di Indonesia masih menghadapi tantangan integrasi sistem, ditunjukkan oleh keberadaan lebih dari 27.400 aplikasi dan sekitar 2.700 pusat data/server yang dikelola oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah namun belum terhubung secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya potensi pemanfaatan Big Data dan realitas implementasinya dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang penerapan Big Data dalam mendukung pengambilan keputusan pelayanan publik, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses implementasinya, serta menyusun kerangka konseptual yang dapat dijadikan acuan bagi instansi pemerintah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif melalui penelusuran literatur pada Google Scholar, Portal Garuda, dan SINTA. Sebanyak 45 dokumen yang memenuhi kriteria seleksi dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis tematik. Hasil penelitian mengidentifikasi lima kelompok utama tantangan implementasi Big Data, yaitu aspek keamanan dan privasi data (27%), keterbatasan infrastruktur serta interoperabilitas sistem (26%), kesiapan sumber daya manusia aparatur sipil negara dalam bidang digital (22%), regulasi dan tata kelola data (16%), serta resistensi organisasi terhadap perubahan (9%). Sebagai kontribusi teoretis, penelitian ini menghasilkan model konseptual DECIDE-Public yang mengintegrasikan dimensi teknologis, kelembagaan, dan etika digital sebagai landasan pengembangan kebijakan publik berbasis data di Indonesia.

ABSTRACT

The advancement of digital transformation has prompted various countries to utilize Big Data technology as a tool to support decision-making in the public sector. According to data from the 2024 UN E-Government Survey, Indonesia recorded an EGDI score of 0.7991 and ranked 64th out of 193 countries, still trailing behind Singapore, which scored 0.9691 (3rd place), and South Korea, with a score of 0.9679 (4th place). On the other hand, the implementation of digital government in Indonesia still faces challenges in system integration, as evidenced by the existence of more than 27,400 applications and approximately 2,700 data centers/servers managed by Ministries, Agencies, and Local Governments that are not yet optimally connected. This situation highlights a gap between the vast potential of Big Data utilization and the reality of its implementation in government administration. This study aims to examine opportunities for applying Big Data to support public service decision-making, identify various obstacles encountered in the implementation process, and develop a conceptual framework that can serve as a reference for government agencies in Indonesia. The method used was a Systematic Literature Review (SLR) with a qualitative approach, involving a literature search on Google Scholar, Portal Garuda, and SINTA. A total of 45 documents that met the selection criteria were analyzed using content analysis and thematic analysis techniques. The research results identified five main groups of challenges in Big Data implementation, namely data security and privacy aspects (27%), infrastructure limitations and system interoperability (26%), the readiness of civil service human resources in the digital field (22%), data regulation and governance (16%), and organizational resistance to change (9%). As a theoretical contribution, this study produced the DECIDE-Public conceptual model, which integrates technological, institutional, and digital ethical dimensions as the foundation for data-driven public policy development in Indonesia.

Rancang Bangun Sistem Pendaftaran Workshop Terintegrasi AI Chatbot dan Notifikasi Multi-Channel Berbasis n8n

Fatimatus Sholihah, Putri Deby Prashanda, Setia Purna — Mon, 03 Aug 2026 14:32:32 +0700

PT Ahad Mahakarya Teknologi secara konsisten menyelenggarakan berbagai kegiatan workshop namun,proses manajemen data pendaftarannya saat ini masih dilakukan secara manual dengan mengandalkan pencatatan pada spreadsheets. Mekanisme konvensional tersebut menimbulkan kendala kritis, seperti rendahnya efisiensi operasional akibat input data yang repetitif, tingginya risiko human error, serta ketiadaan distribusi informasi yang bersifat real-time kepada tim panitia operasional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penelitian berjudul Rancang Bangun Sistem Pendaftaran Workshop PT Ahad Mahakarya Teknologi Terintegrasi AI Chatbot dan Notifikasi Multi-Channel Berbasis n8n. Sistem ini menerapkan metode otomatisasi alur kerja (workflow automation) menggunakan n8n sebagai core orchestrator untuk menghapus ketergantungan pada dokumen statis. Layanan mandiri (self-service) bagi calon peserta diakomodasi melalui AI Chatbot berbasis Large Language Model (LLM), sementara transparansi informasi internal dicapai melalui integrasi Telegram Bot API sebagai kanal notifikasi instan. Pengujian sistem dilakukan melalui uji fungsionalitas Black-Box dan uji latensi jaringan. Hasil pengujian menunjukkan seluruh fungsi otomasi berjalan dengan tingkat keberhasilan 100%, dan notifikasi pendaftaran berhasil diteruskan ke grup Telegram internal panitia secara real-time dengan rata-rata waktu 1,77 detik. Implementasi sistem ini berhasil mentransformasi proses bisnis pendaftaran menjadi otomatis penuh, meningkatkan efisiensi kerja tim, serta memastikan koordinasi panitia berjalan secara instan.

ABSTRACT

PT Ahad Mahakarya Teknologi consistently organizes various technology workshop events. However, the current registration management process is still conducted manually, relying on spreadsheets. This mechanism raises several issues, such as low operational efficiency due to repetitive data entry and the lack of real-time information distribution to the committee team. This study aims to overcome these problems by implementing the n8n-based workflow automation method integrated with an AI Chatbot and the Telegram Bot API. The n8n method is utilized as the core orchestrator to connect incoming form data, trigger AI Chatbot responses for participant self-service information, and instantly distribute multi-channel notifications. The system evaluation was conducted through Black-Box functionality testing and network latency testing. The results of applying the n8n method demonstrate a 100% data execution success rate, where registration notifications are successfully forwarded from the form to the committee's internal Telegram group in real-time, with an average time of 1.77 seconds. In conclusion, the n8n automation method is proven effective in eliminating reliance on manual spreadsheets, improving work efficiency, and accelerating operational team coordination.

Hubungan Asupan Makronutrien dan Kafein dengan Kadar Gula Darah Sewaktu pada Dewasa Obesitas di Kecamatan Prambon

Mella Arifah, Anindya Mar’atus Sholikhah — Mon, 03 Aug 2026 14:33:17 +0700

Obesitas merupakan salah satu faktor risiko gangguan metabolisme glukosa yang dapat meningkatkan risiko diabetes melitus tipe 2. Asupan makronutrien dan kafein diketahui berperan dalam regulasi kadar glukosa darah, namun penelitian mengenai hubungannya dengan kadar gula darah sewaktu pada dewasa obesitas masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan asupan makronutrien dan kafein dengan kadar gula darah sewaktu pada dewasa obesitas di Kecamatan Prambon. Penelitian menggunakan desain analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional pada 94 responden usia 19–59 tahun yang dipilih menggunakan teknik quota sampling. Data asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak dikumpulkan menggunakan multiple 24 hour recall, sedangkan asupan kafein menggunakan Caffeine Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire (SQ-FFQ). Kadar gula darah sewaktu diukur menggunakan glucometer dan dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman Rho. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara asupan energi (p=0,004; r=0,296), karbohidrat (p=0,007; r=0,274), protein (p=0,014; r=0,252), dan kafein (p=0,029; r=-0,225) dengan kadar gula darah sewaktu. Sementara itu, asupan lemak tidak menunjukkan hubungan yang signifikan (p=0,129). Kesimpulannya, terdapat hubungan antara asupan energi, karbohidrat, protein, dan kafein dengan kadar gula darah sewaktu, sedangkan asupan lemak tidak menunjukkan hubungan dengan kadar gula darah sewaktu pada dewasa obesitas di Kecamatan Prambon.

ABSTRACT

Obesity is a major risk factor for impaired glucose metabolism and may increase the risk of type 2 diabetes mellitus. Macronutrient and caffeine intake are known to influence blood glucose regulation; however, studies examining their association with random blood sugar levels among obese adults remain limited. This study aimed to analyze the association of macronutrient and caffeine intake with random blood sugar levels among obese adults in Prambon District. This observational analytic study employed a cross-sectional design involving 94 obese adults aged 19–59 years selected using quota sampling. Energy, carbohydrate, protein, and fat intake data were collected using multiple 24-hour recalls, while caffeine intake was assessed using a Caffeine Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire (SQ-FFQ). Random blood sugar levels were measured using a glucometer and analyzed using Spearman's rank correlation test. The results showed significant associations between energy intake (p=0.004; r=0.296), carbohydrate intake (p=0.007; r=0.274), protein intake (p=0.014; r=0.252), and caffeine intake (p=0.029; r=-0.225) with random blood sugar levels. Meanwhile, fat intake was not significantly associated with random blood sugar levels (p=0.129). In conclusion, energy, carbohydrate, protein, and caffeine intake were associated with random blood sugar levels, whereas fat intake was not associated with random blood sugar levels among obese adults in Prambon District.

Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas yang Disebabkan oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polresta Banjarmasin

Shellya Nur Annisa, Muhammad Erham Amin — Mon, 03 Aug 2026 14:34:14 +0700

Penelitian ini membahas proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Banjarmasin. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu peneliti meneliti langsung objek penelitian di Unit Lakalantas Polresta Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak serta hambatan dalam proses penyidikan tersebut dan cara tim penyidik mengatasinya. Berdasarkan hasil penelitian, dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang pelakunya anak terdapat delapan tahap, yaitu mendatangi tempat kejadian perkara, koordinasi penyidik dengan kanit lantas, keluarnya SPDP, gelar perkara, pelaksanaan visum, pelaksanaan diversi, kesepakatan diversi, serta keputusan diversi dan penyampaiannya ke kejaksaan. Diversi diupayakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6. Dalam proses penyidikan ini ditemui hambatan berupa saksi yang cenderung sulit ditemukan, karena saksi dapat berasal dari pengguna jalan yang hanya melintas, sedangkan warga sekitar enggan memberikan kesaksian karena takut ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Hambatan tersebut dapat diatasi penyidik dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berada di tempat kejadian perkara bahwa kesaksian mereka merupakan unsur penting untuk melanjutkan proses penyidikan.

ABSTRACT

This study discusses the investigation process of traffic accidents caused by minors within the jurisdiction of Polresta Banjarmasin. It employs an empirical legal research method, in which the researcher directly examined the research object at the Traffic Accident Unit of Polresta Banjarmasin. This study aims to determine the investigation process of traffic accidents caused by children, the obstacles encountered during the investigation, and how the investigators overcome them. The findings show that the investigation process for accidents committed by children consists of eight stages, namely visiting the crime scene, coordination between investigators and the traffic unit head, issuance of the SPDP, case exposure, conducting the post-mortem, implementing diversion, reaching a diversion agreement, and the diversion decision and its submission to the prosecutor. Diversion is pursued in accordance with Article 6 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The main obstacle is the difficulty in finding witnesses, as witnesses may be road users who merely pass by, while nearby residents are reluctant to testify out of fear. This obstacle is overcome by making the public at the crime scene understand that their testimony is an essential element for continuing the investigation.

Konsep Nafkah Seperlunya dalam Instrumen Perlindungan Harta Bersama pada Perkawinan yang Suami Telah Memiliki Anak Biologis

Virnanda Angelika Aguelline, Rahmida Erliyani — Mon, 03 Aug 2026 14:35:13 +0700

Penelitian ini mengkaji kekaburan norma yang terkandung dalam frasa "nafkah seperlunya" berdasarkan Pasal 867 KUHPerdata dan implikasinya terhadap perlindungan harta bersama dalam perkawinan yang suami telah memiliki anak biologis di luar perkawinan yang sah. Latar belakang penelitian ini didasari oleh dua putusan Mahkamah Konstitusi yang saling berkaitan, yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas hubungan perdata anak luar kawin hingga mencakup ayah biologisnya, serta Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan selama masa perkawinan berlangsung melalui akta notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), bertipe doktrinal dan bersifat preskriptif. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perlindungan Anak serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa frasa "nafkah seperlunya" dalam Pasal 867 KUHPerdata mengandung kekaburan norma yang dapat diisi melalui penerapan prinsip proporsionalitas secara kumulatif melalui tiga sub-prinsip, yaitu kesesuaian (suitability), kebutuhan (necessity), dan keseimbangan (balancing). Nafkah anak biologis wajib dipenuhi dari harta pribadi ayah biologis setelah kewajibannya kepada keluarga sah terpenuhi, dan tidak boleh membebani harta bersama tanpa persetujuan istri sah. Notaris berperan strategis secara preventif melalui pembuatan perjanjian perkawinan, penyuluhan hukum, fungsi legal filter, penciptaan kepastian hukum melalui akta otentik, serta publisitas melalui pencatatan resmi, dengan batasan bahwa Notaris tidak dapat meniadakan hak nafkah anak biologis sepenuhnya karena bertentangan dengan norma imperatif Pasal 867 KUHPerdata.

ABSTRACT

This study examines the normative ambiguity contained in the phrase "maintenance as necessary" under Article 867 of the Civil Code (KUHPerdata) and its implications for the protection of joint marital property in marriages where the husband already has a biological child outside of a legal marriage. The background of this research is based on two interrelated decisions of the Constitutional Court, namely Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 which expands the civil relationship of children born out of wedlock to include their biological father, and Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 which allows the creation of marriage agreements during the marriage period through a notary deed. This research employs a normative legal research method with a legislative approach (statute approach) and a conceptual approach, doctrinal and prescriptive in nature. Primary legal materials include the Civil Code, the Marriage Law, the Notary Law, the Child Protection Law, and relevant Constitutional Court decisions. This study concludes that the phrase "maintenance as necessary" in Article 867 of the Civil Code contains a normative vagueness that can be resolved through the cumulative application of the proportionality principle via three sub-principles: suitability, necessity, and balancing. Biological child support must be fulfilled from the biological father's personal assets after his obligations to the legal family are met, and must not burden the joint marital assets without the consent of the legal wife. Notaries play a strategic preventive role through the drafting of marriage agreements, legal counseling, serving as a legal filter, ensuring legal certainty through authentic deeds, and publicity through official registration, with the limitation that Notaries cannot completely negate the biological child's maintenance rights as this would contravene the imperative norm of Article 867 of the Civil Code.

Analysis of the Implementation of Health Logistics Management in Supporting Service Effectiveness at Clinics

Afrida Dina Pratiwi — Mon, 03 Aug 2026 14:36:05 +0700

Health logistics management is the operational core of healthcare facilities, including independent clinics. The availability of medicines and medical devices in the right type, right quantity, and right time highly determines the quality and effectiveness of medical services. This study aims to analyze in depth the implementation of health logistics management in a primary clinic based on nine operational logistics cycles: planning, procurement, receipt/storage, distribution/maintenance, inventory, elimination, control, recording/reporting, and monitoring and evaluation. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach through in-depth interviews with the single person in charge of clinic logistics. The results show that the planning function has run quite well based on historical consumption data of 3-6 months. The implementation of the FEFO/FIFO method is consistently carried out to maintain the quality of medicines. However, several significant structural barriers were found, including a manual-traditional recording system using register books, limited storage space (physical warehouse), limited procurement budget, and a double workload of the informant which triggered administrative delays during busy patient visits. This study recommends the urgency of logistics digitalization through the Electronic Logistics Information System (eLogistics) and optimization of warehouse layout to improve long-term service effectiveness.

Pluralisme Beragama

Mon, 03 Aug 2026 14:36:48 +0700

Pluralisme keagamaan diartikan sebagai perspektif yang mengabsahkan keanekaragaman keyakinan sebagai realitas sosial yang wajib dihormati dalam kehidupan kolektif. Konsep ini memegang peranan strategis dalam mengonstruksi kerukunan dan perdamaian di dalam masyarakat multikultural. Menggunakan pendekatan studi literatur (library research), artikel ini bermaksud menganalisis konseptualisasi pluralisme, faktor-faktor determinan keberhasilannya, serta kendala implementasinya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pluralisme keagamaan berorientasi pada pengembangan sikap saling menghormati, dialog interaktif, dan sinergi antarumat beragama dengan tetap mempertahankan partikularitas identitas keagamaan tiap individu. Kendati berkontribusi positif terhadap integrasi sosial masyarakat majemuk, manifestasinya masih dihadapkan pada resistensi berupa fanatisme ekstrem, bias sosial, dan rendahnya kesadaran akan kebinekaan. Oleh sebab itu, akselerasi pendidikan inklusif, forum dialog antariman, dan pelembagaan nilai toleransi menjadi urgensi yang harus diupayakan demi menciptakan relasi sosial yang damai.

ABSTRACT

Religious pluralism is defined as a perspective that validates the diversity of faiths as a social reality that must be respected within collective life. This concept plays a strategic role in constructing harmony and peace within multicultural societies. Utilizing a literature review approach (library research), this article aims to analyze the conceptualization of pluralism, its determinant factors for success, and the obstacles to its implementation. The research findings indicate that religious pluralism is oriented toward developing mutual respect, interactive dialogue, and synergy among religious communities while maintaining the particularity of each individual's religious identity. While contributing positively to the social integration of a pluralistic society, its manifestation is still confronted with resistance in the form of extreme fanaticism, social bias, and a low awareness of diversity. Therefore, the acceleration of inclusive education, interfaith dialogue forums, and the institutionalization of tolerance values are urgent priorities that must be pursued to create peaceful social relations.

Implementasi Customer Relationship Management Berbasis Software pada UMKM Home Laundry Taman Kota Batam

Golan Hasan, William Ganda Fang, Raymond Sinclair Nucter — Mon, 03 Aug 2026 14:37:43 +0700

Perkembangan teknologi informasi mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan hubungan pelanggan melalui penerapan Customer Relationship Management (CRM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi CRM berbasis software pada Home Laundry Taman Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui observasi terhadap aktivitas operasional usaha. Analisis dilakukan menggunakan framework CRM yang terdiri dari People, Process, dan Technology serta tahapan CRM acquire, enhance, dan retain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Home Laundry telah menerapkan CRM melalui pelayanan yang ramah, komunikasi yang responsif, dan upaya menjaga kualitas layanan untuk mempertahankan pelanggan. Aspek people dan process telah berjalan dengan cukup baik, sedangkan aspek technology masih memerlukan pengembangan karena belum adanya sistem CRM yang terintegrasi. Oleh karena itu, penggunaan perangkat lunak CRM sederhana seperti WhatsApp Business dan aplikasi pengelolaan data pelanggan direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas hubungan pelanggan. Implementasi CRM berbasis teknologi diharapkan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan serta mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to improve service quality and customer relationship management through the implementation of Customer Relationship Management (CRM). This study aims to analyze the implementation of software-based CRM at Home Laundry Taman Kota Batam. The research employed a qualitative approach using a case study method through observation of business operational activities. The analysis was conducted using the CRM framework consisting of People, Process, and Technology, as well as the CRM stages of acquire, enhance, and retain. The findings indicate that Home Laundry has implemented CRM through friendly service, responsive communication, and efforts to maintain service quality in order to retain customers. The people and process dimensions have been implemented relatively well, while the technology dimension still requires improvement due to the absence of an integrated CRM system. Therefore, the use of simple CRM software such as WhatsApp Business and customer database management applications is recommended to enhance the effectiveness of customer relationship management. The implementation of technology-based CRM is expected to increase customer loyalty and support sustainable business growth.

Hegemoni Positivisme Hukum terhadap Eksistensi Hukum Adat dan Upaya Konstruksi Sistem Hukum Nasional Berbasis Keindonesiaan

Adinda Nofitria, Muhammad Irwansyah Irhaska, Nurhalisa, Elviandri — Mon, 03 Aug 2026 14:38:31 +0700

Sistem hukum Indonesia menyimpan paradoks yang belum terselesaikan konstitusi mengakui pluralisme normatif, namun praktik hukum nasional masih didominasi epistemologi positivistik warisan kolonial Belanda. Tulisan ini mengkaji bagaimana hegemoni positivisme hukum berdampak terhadap eksistensi hukum adat dan kearifan lokal, sekaligus menawarkan konstruksi sistem hukum nasional berbasis ke-Indonesian yang mengakomodasi pluralisme hukum secara substantif dan berkeadilan. Kajian dilakukan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan filsafat hukum dan socio-legal, menggunakan bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan putusan pengadilan terkait hak masyarakat adat, serta bahan hukum sekunder dari literatur akademik dan jurnal ilmiah. Hegemoni positivisme terbukti mereduksi hukum adat menjadi sistem subordinat melalui empat dimensi: legislasi, pendidikan hukum, yudikasi, dan birokrasi, sebagaimana tercermin dalam kasus Nenek Minah dan gugatan masyarakat adat Awyu di Papua. Konstruksi ke-Indonesian yang ditawarkan menempatkan hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam sebagai tiga pilar setara dengan bertumpu pada Pancasila sebagai rechtsidee, strong legal pluralism Griffiths, fusion of horizons Gadamer, dan hukum responsif Nonet-Selznick. Reformasi mendesak meliputi rekonstruksi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, pengesahan RUU Masyarakat Adat, penguatan yurisprudensi progresif, dan pembaruan kurikulum hukum nasional.

ABSTRACT

Indonesia's legal system harbors an unresolved paradox: the constitution acknowledges normative pluralism, yet national legal practice remains dominated by positivistic epistemology inherited from Dutch colonialism. This paper examines how the hegemony of legal positivism affects the existence of customary law and local wisdom, while offering a ke-Indonesian-based national legal system construction that substantively accommodates legal pluralism. The study employs a normative juridical method through library research using legal philosophy and socio-legal approaches, drawing on primary legal materials comprising the 1945 Constitution, Law No. 12 of 2011, Law No. 48 of 2009, and court decisions on indigenous rights, alongside secondary sources from academic literature and scientific journals. Legal positivism hegemony demonstrably reduces customary law to a subordinate system across four dimensions: legislation, legal education, adjudication, and bureaucracy, as reflected in the Nenek Minah case and the Awyu indigenous community lawsuit in Papua. The proposed ke-Indonesian construction places state law, customary law, and Islamic law as three equal pillars grounded in Pancasila as rechtsidee, Griffiths' strong legal pluralism, Gadamer's fusion of horizons, and Nonet-Selznick's responsive law theory. Urgent reforms include reconstruction of Law No. 12 of 2011, enactment of the Indigenous Peoples Bill, strengthening of progressive jurisprudence, and national legal education curriculum reform.

Implementasi Program Pembinaan dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong

Mon, 03 Aug 2026 14:47:46 +0700

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dan pembinaan khusus guna menjamin tumbuh kembangnya secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pembinaan dan reintegrasi sosial bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas LPKA dan anak binaan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan di LPKA Kelas II Tenggarong dilaksanakan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pembentukan disiplin, layanan kesehatan, dan pendampingan psikologis, sedangkan pembinaan kemandirian diwujudkan melalui berbagai pelatihan keterampilan. Selain itu, pemenuhan hak pendidikan dilaksanakan melalui program pendidikan kesetaraan yang bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Reintegrasi sosial dilakukan dengan menjaga hubungan anak dengan keluarga, pemberian layanan konseling, serta persiapan keterampilan untuk kembali ke masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya motivasi sebagian anak binaan, serta stigma sosial di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program pembinaan dan kerja sama berbagai pihak guna mendukung keberhasilan reintegrasi sosial anak didik pemasyarakatan.

ABSTRACT

Children in conflict with the law constitute a vulnerable group requiring special protection and guidance to ensure their optimal growth and development. This study aims to analyze the implementation of rehabilitation and social reintegration programs for juvenile inmates at the Special Development Institution for Children (LPKA) Class II Tenggarong. The research employed an empirical legal method with a qualitative descriptive approach. Primary data were collected through interviews with LPKA officers and juvenile inmates, while secondary data were obtained from legislation, literature, and supporting documents. The findings indicate that the rehabilitation program at LPKA Class II Tenggarong is implemented through personality development and vocational development programs. In addition, the fulfillment of educational rights is facilitated through equivalency education programs in collaboration with Community Learning Activity Centers (PKBM). Social reintegration efforts are implemented by maintaining family relationships, providing counseling services, and preparing children with practical skills for their return to society. However, the implementation of these programs still faces several challenges, including limited facilities and infrastructure, low motivation among some juvenile inmates, and persistent social stigma within the community. Therefore, strengthening rehabilitation programs and enhancing cooperation among stakeholders are necessary to support the successful social reintegration of juvenile inmates.

Relevansi dan Kesenjangan Prinsip Komunikasi Islam dalam Hadis Terhadap Perilaku Komunikasi di Era Digital

Mon, 03 Aug 2026 14:48:45 +0700

Penelitian ini membahas relevansi serta kesenjangan antara prinsip komunikasi Islam yang bersumber dari hadis dengan perilaku komunikasi masyarakat di era digital. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis hadis-hadis terkait komunikasi serta berbagai literatur komunikasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis mengajarkan prinsip komunikasi yang berlandaskan kejujuran (?idq), amanah, tabayyun, menjaga lisan, kesantunan, dan larangan menyakiti orang lain. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan komunikasi digital, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, serta komunikasi yang impulsif. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya literasi digital, lemahnya internalisasi nilai-nilai keagamaan, faktor psikologis pengguna media digital, serta budaya komunikasi yang mengutamakan kecepatan dan popularitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital berbasis etika Islam serta peningkatan kesadaran individu agar komunikasi digital dapat berlangsung secara bertanggung jawab, beretika, dan selaras dengan ajaran Islam.

ABSTRACT

This study examines the relevance and gaps between Islamic communication principles derived from the hadith and people’s communication behaviors in the digital age. The method used is a literature review, analyzing hadiths related to communication as well as various works on digital communication. The results show that the hadith teach communication principles based on honesty (?idq), trustworthiness, verification (tabayyun), guarding one’s speech, politeness, and the prohibition against harming others. These values are highly relevant in addressing various challenges of digital communication, such as the spread of misinformation, hate speech, cyberbullying, and impulsive communication. However, the implementation of these principles still faces various obstacles, including low digital literacy, weak internalization of religious values, psychological factors among digital media users, and a communication culture that prioritizes speed and popularity. Therefore, it is necessary to strengthen digital literacy based on Islamic ethics and raise individual awareness so that digital communication can take place responsibly, ethically, and in harmony with Islamic teachings.

Hubungan High Density Lipoprotein dengan Fatty Liver pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia yang Mengalami Obesitas

Mon, 03 Aug 2026 14:49:30 +0700

Fatty liver atau Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) merupakan salah satu manifestasi gangguan metabolik yang sering ditemukan pada individu obesitas. Kadar High Density Lipoprotein (HDL) yang rendah diketahui berhubungan dengan gangguan metabolisme lipid dan berpotensi meningkatkan risiko terjadinya perlemakan hati. Mengetahui hubungan kadar High Density Lipoprotein (HDL) dengan kejadian fatty liver pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia yang mengalami obesitas. Penelitian ini menggunakan desain analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional. Sampel penelitian berjumlah 33 mahasiswa obesitas yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Kadar HDL diperiksa melalui pemeriksaan laboratorium darah, sedangkan status fatty liver ditentukan melalui pemeriksaan ultrasonografi (USG) hati. Analisis hubungan dilakukan menggunakan uji Chi-Square dengan tingkat signifikansi p<0,05. Sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki (60,6%), berada pada kategori obesitas II (54,5%), dan memiliki kadar HDL rendah (48,5%). Kejadian fatty liver ditemukan pada 11 responden (33,3%). Analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kadar HDL dengan kejadian fatty liver (p=0,022). Responden dengan kadar HDL rendah memiliki proporsi fatty liver lebih tinggi (56,3%) dibandingkan responden dengan HDL normal (15,4%), sedangkan tidak ditemukan kasus fatty liver pada responden dengan HDL tinggi. Terdapat hubungan yang signifikan antara kadar HDL dengan kejadian fatty liver pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia yang mengalami obesitas. Kadar HDL yang rendah berhubungan dengan peningkatan risiko terjadinya fatty liver.

ABSTRACT

Fatty liver, or Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD), is a metabolic disorder commonly observed among individuals with obesity. Reduced High-Density Lipoprotein (HDL) levels are linked to disturbances in lipid metabolism and may contribute to a higher risk of developing fatty liver. This study aimed to analyze the relationship between HDL levels and the occurrence of fatty liver among obese students at the Faculty of Medicine, Muslim University of Indonesia. An observational analytic study with a cross-sectional design was conducted. A total of 33 obese students were selected using purposive sampling. HDL levels were measured through blood laboratory examinations, while fatty liver status was assessed using abdominal ultrasound (USG). The association between variables was analyzed using the Chi-Square test with a significance level of p < 0.05. The majority of participants were male (60.6%), classified as obesity class II (54.5%), and had low HDL levels (48.5%). Fatty liver was identified in 11 respondents (33.3%). Bivariate analysis indicated a significant relationship between HDL levels and fatty liver disease (p = 0.022). Individuals with low HDL levels showed a higher proportion of fatty liver (56.3%) compared to those with normal HDL levels (15.4%), while no cases were observed among participants with high HDL levels. The findings demonstrate a significant association between HDL levels and fatty liver in obese medical students at the Faculty of Medicine, Muslim University of Indonesia, indicating that lower HDL levels are related to an increased risk of fatty liver disease

Peningkatan Pemahaman Stres Pengasuhan melalui Psikoedukasi Berbasis Keluarga pada Ibu di Komunitas

Cindy Claudia Aurelia Yasin, Suhadianto — Mon, 03 Aug 2026 14:50:24 +0700

Stres pengasuhan merupakan permasalahan psikologis yang umum dialami ibu, khususnya ketika tuntutan pengasuhan dipersepsikan melebihi kapasitas sumber daya yang dimiliki. Layanan psikologi komunitas ini bertujuan mengidentifikasi dan menurunkan stres pengasuhan pada ibu-ibu Komunitas Harapan Bangsa Kecamatan S Surabaya yang dipicu oleh perbedaan dan ketidaksinkronan pola asuh (coparenting) dengan pasangan serta keterbatasan dukungan keluarga. Asesmen dilakukan terhadap 15 ibu (usia 40–57 tahun) menggunakan pendekatan mixed methods melalui observasi, Focus Group Discussion (FGD), serta kuesioner screening Parenting Stress Index–Short Form (PSI-SF) dan Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). Hasil asesmen menunjukkan stres pengasuhan tingkat sedang hingga tinggi yang menonjol pada domain parental distress, diikuti parent–child dysfunctional interaction dan difficult child, serta berkaitan dengan kesulitan regulasi emosi. Intervensi berupa psikoedukasi berbasis keluarga dilaksanakan pada level mikro (ibu dan pasangan) dan mesosistem (keluarga besar secara door to door). Evaluasi segera dengan desain pretest–posttest yang dianalisis menggunakan uji paired sample t-test pada SPSS menunjukkan peningkatan skor pemahaman yang sangat signifikan, dari rata-rata 31,73 menjadi 47,13 (t = -56,503; p < 0,001). Evaluasi tindak lanjut mengindikasikan meningkatnya kerja sama pengasuhan, komunikasi yang lebih terbuka, dan berkurangnya konflik pola asuh. Disimpulkan bahwa psikoedukasi berbasis keluarga efektif sebagai upaya promotif dan preventif dalam menurunkan stres pengasuhan ibu pada konteks komunitas.

Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Daya Beli dan Pengeluaran Mahasiswa

Mon, 03 Aug 2026 14:51:12 +0700

Dinamika perekonomian global yang fluktuatif sering memberikan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar Rupiah dan berdampak pada daya beli masyarakat, termasuk mahasiswa yang bergantung pada uang saku bulanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh persepsi mahasiswa mengenai pelemahan nilai Rupiah terhadap daya belanja mereka. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear sederhana. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner tertutup berskala Likert 1-5 kepada 47 responden yang didominasi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan teknik purposive sampling. Hasil uji instrumen menunjukkan seluruh indikator valid (item-rest correlation 0,333-0,745) dan reliabel (Cronbach's Alpha > 0,70), serta data berdistribusi normal berdasarkan uji Shapiro-Wilk (p = 0,121). Analisis regresi menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara kedua variabel dengan nilai R sebesar 0,614 dan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,377, yang berarti persepsi mahasiswa mengenai pelemahan nilai Rupiah menjelaskan 37,7% variasi daya belanja mahasiswa, sedangkan 62,3% dipengaruhi faktor lain. Uji t menghasilkan nilai t hitung sebesar 5,22 dengan tingkat signifikansi p < 0,001, sehingga hipotesis diterima. Persamaan regresi Y = 15,199 + 0,578X menunjukkan bahwa peningkatan persepsi mengenai pelemahan Rupiah diikuti penyesuaian strategi daya belanja mahasiswa dalam mengelola pengeluarannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak fluktuasi nilai tukar tidak hanya dirasakan pada tingkat makroekonomi, tetapi juga memengaruhi perilaku ekonomi konsumen muda pada tingkat mikro.

ABSTRACT

Unstable global economic dynamics often put pressure on the stability of the rupiah exchange rate and affect people’s purchasing power, including students who rely on monthly allowances. This study aims to analyze the impact of students’ perceptions regarding the weakening of the rupiah exchange rate on their purchasing power. This study employs a quantitative method using simple linear regression analysis. Primary data were collected via a closed-ended questionnaire with a 1-5 Likert scale from 47 respondent s-mostly students at the State Islamic University (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung - selected through purposive sampling. The results of the instrument validation showed that all indicators were valid (item-rest correlations ranged from 0.333 to 0.745) and reliable (Cronbach’s Alpha > 0.70), and the data were normally distributed based on the Shapiro-Wilk test (p = 0.121). Regression analysis revealed a fairly strong relationship between the two variables, with an R value of 0.614 and a coefficient of determination (R²) of 0.377. This indicates that students’ perceptions regarding the weakening of the rupiah exchange rate account for 37.7% of the variation in students’ purchasing power, while the remaining 62.3% is influenced by other factors.

Perlindungan Hukum bagi Pembeli Rumah Subsidi terhadap Penipuan Kredit oleh Developer

Marta Paulina Agus Candra, Mispansyah — Mon, 03 Aug 2026 14:51:58 +0700

Program rumah subsidi merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan hak setiap warga negara atas tempat tinggal yang layak sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam pelaksanaannya, program ini rentan disalahgunakan oleh developer melalui berbagai praktik penipuan kredit yang merugikan pembeli, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli rumah subsidi terhadap penipuan kredit oleh developer serta mengidentifikasi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe doktriner dan bersifat preskriptif-analitis, melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, bentuk penipuan kredit oleh developer meliputi pemalsuan dokumen, kredit fiktif, manipulasi harga, dan wanprestasi. Perlindungan hukum bagi pembeli rumah subsidi dibangun dalam kerangka normatif yang komprehensif melalui KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui perlindungan preventif berupa sistem akreditasi developer, kewajiban transparansi, dan pengawasan lembaga berwenang, serta perlindungan represif melalui penegakan hukum pidana, gugatan perdata, dan sanksi administratif. Kedua, upaya hukum yang dapat ditempuh mencakup jalur litigasi berupa gugatan perdata dan pidana, serta jalur non-litigasi melalui negosiasi, mediasi, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sinergi antara kedua jalur tersebut menjadi kunci terwujudnya perlindungan hukum yang komprehensif dan berkeadilan bagi pembeli rumah subsidi.

ABSTRACT

The subsidized housing program is a strategic policy of the Indonesian government aimed at fulfilling every citizen's right to adequate housing as mandated by Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, this program is susceptible to abuse by developers through various forms of credit fraud that harm buyers, particularly Low-Income Communities. This study aims to analyze legal protection for subsidized housing buyers against credit fraud by developers and to identify legal remedies available to aggrieved buyers. This study employs a normative legal research method of doctrinal type with a prescriptive-analytical nature, through statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that: First, forms of credit fraud by developers include document falsification, fictitious credit, price manipulation, and breach of contract. Legal protection for subsidized housing buyers is established within a comprehensive normative framework encompassing the Civil Code, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 1 of 2011 on Housing and Settlement Areas, Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, and Law Number 6 of 2023 on Job Creation. Such protection is realized through preventive protection by means of developer accreditation systems, transparency obligations, and supervision by authorized institutions, as well as repressive protection through criminal law enforcement, civil lawsuits, and administrative sanctions. Second, available legal remedies encompass litigation channels in the form of civil and criminal lawsuits, as well as non-litigation channels through negotiation, mediation, and the Consumer Dispute Resolution Agency. The synergy between both channels is the key to achieving comprehensive and equitable legal protection for subsidized housing buyers.

Literatur Review: Pengaruh Teknik Relaksasi Benson Terhadap Penurunan Skala Nyeri Pada Pasien Post Op Fraktur

Mon, 03 Aug 2026 14:52:56 +0700

Fraktur atau biasa dikenal dengan patah tulang adalah kondisi dimana kontinuitas tulang terputus atau rusak akibat dari trauma, yang mana jika tidak ditangani maka akan menyebabkan rasa nyeri yang mengganggu, sehingga dibutuhkan terapi non-farmakologis seperti relaksasi benson. Relaksasi benson adalah pengalihan rasa nyeri pasien dengan lingkungan yang tenang dan badan yang relaks. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan pencarian artikel ilmiah melalui Google Scholar, PubMed dan ScienceDirect dengan rentang tahun publikasi 2022 sampai dengan 2026 yang relevan untuk dianalisis. Berdasarkan 10 artikel jurnal ilmiah yang telah dianalisis menunjukkan bahwa teknik relaksasi benson dapat menurunkan skala nyeri pada pasien post operasi fraktur. Teknik relaksasi benson efektif dalam menurunkan nyeri pada pasien, tetapi dalam pemberiannya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi fisik pasien, respon psikologis, jenis kelamin dan usia serta tingkat kooperatif selama intervensi. Relaksasi benson dapat dijadikan sebagai alternatif non-farmakologis sebagai pemberi rasa nyaman dan menurunkan tingkat nyeri pada pasien post operasi fraktur.

ABSTRACT

Fracture, commonly known as a broken bone, is a condition in which the continuity of the bone is disrupted or damaged due to trauma. If not properly managed, it can cause significant pain, thereby requiring non-pharmacological interventions such as the Benson relaxation technique. Benson relaxation is a method of diverting the patient’s pain by creating a calm environment and a relaxed physical state. This study employed a literature review method by searching for scientific articles through Google Scholar, PubMed, and ScienceDirect, with a publication range from 2022 to 2026. Relevant articles were selected and analyzed. Based on the analysis of 10 scientific journal articles, the findings indicate that the Benson relaxation technique is effective in reducing pain scale in postoperative fracture patients. The Benson relaxation technique is effective in reducing pain in patients; however, its effectiveness is influenced by several factors such as the patient’s physical condition, psychological response, gender, age, and level of cooperation during the intervention. The Benson relaxation technique can be used as a non-pharmacological alternative to provide comfort and reduce pain levels in postoperative fracture patients.

Analisis Manajemen Logistik Di Apotik Simpang Tuntungan

Mon, 03 Aug 2026 14:58:08 +0700

ABSTRAK (Indonesia)

Manajemen logistik obat merupakan bagian penting dalam pelayanan kefarmasian untuk menjamin ketersediaan obat bagi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen logistik obat di Apotek Simpang Tuntungan Kota Medan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan obat dilakukan berdasarkan kebutuhan pasien dan riwayat penggunaan obat. Pengadaan obat dilakukan melalui supplier dengan waktu pemesanan sekitar 3–4 hari. Penyimpanan obat dilakukan menggunakan rak dan kulkas sesuai karakteristik obat. Penyaluran obat diberikan berdasarkan resep dokter dan disertai informasi penggunaan obat. Pengendalian stok dilakukan secara rutin menggunakan aplikasi pencatatan, sedangkan obat kedaluwarsa dikumpulkan dan ditangani sesuai prosedur yang berlaku. Secara umum, manajemen logistik obat di Apotek Simpang Tuntungan telah berjalan cukup baik dalam mendukung pelayanan kefarmasian.

ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI INDONESIA

Mon, 03 Aug 2026 14:58:47 +0700

ABSTRAK (Indonesia)
Stunting masih menjadi salah satu permasalahan gizi kronis yang berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Tingginya prevalensi stunting menunjukkan bahwa upaya penanggulangan stunting masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Penelitian dilakukan dengan menelusuri artikel ilmiah melalui database Google Scholar, PubMed, ScienceDirect, dan Garuda menggunakan kata kunci terkait kebijakan stunting dan implementasinya di Indonesia. Kriteria inklusi meliputi artikel yang diterbitkan tahun 2020–2025, tersedia dalam full text, dan relevan dengan fokus penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia telah dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kerja sama lintas sektor. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan seperti kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, ketimpangan akses layanan kesehatan di beberapa daerah juga memengaruhi efektivitas program penurunan stunting. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta optimalisasi edukasi masyarakat agar implementasi kebijakan penanggulangan stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Peran Chat Gpt dalam Pengambilan Keputusan Akademik Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara : Kajian Studi Literatur

Mike Delsi Nitsae, Angelique Feodora Karissa Gaspersz — Mon, 03 Aug 2026 14:59:46 +0700

Perkembangan kecerdasan buatan, khususnya ChatGPT, telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan tinggi, termasuk pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ChatGPT dalam mendukung pengambilan keputusan akademik mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang diterbitkan dalam rentang tahun 2019 hingga 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa ChatGPT berperan sebagai alat bantu dalam proses pencarian informasi, penyusunan tugas akademik, pemahaman konsep kebijakan publik, serta perencanaan studi. Penggunaan ChatGPT memberikan kemudahan akses terhadap sumber pengetahuan yang relevan, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait akurasi informasi, ketergantungan teknologi, dan integritas akademik. Temuan ini menggambarkan perlunya kebijakan penggunaan kecerdasan buatan yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan administrasi negara.

ABSTRACT

The development of artificial intelligence, particularly ChatGPT, has brought significant changes to higher education, including in Public Administration study programs. This study aims to analyze the role of ChatGPT in supporting academic decision-making among students of the Public Administration Study Program. The method employed is a literature review examining various scientific sources published between 2019 and 2024. The findings indicate that ChatGPT serves as a tool in the process of information retrieval, academic task completion, understanding of public policy concepts, and study planning. The use of ChatGPT provides easier access to relevant knowledge sources; however, it also raises concerns regarding information accuracy, technological dependence, and academic integrity. These findings highlight the need for artificial intelligence usage policies integrated into the public administration education curriculum.

Rancang Bangun Sistem Absensi dan Jurnal Kegiatan Harian Guru Berbasis Website Menggunakan Metode Agile Methodology dengan Bahasa Php (Studi Kasus: Mi Khoirul Huda Bedahan Kota Depok)

Mon, 03 Aug 2026 15:00:32 +0700

Proses pencatatan absensi siswa dan jurnal kegiatan harian guru di MI Khoirul Huda Bedahan Kota Depok sebelumnya masih dilakukan secara manual sehingga menyebabkan proses pengelolaan data menjadi kurang efektif, memerlukan waktu yang relatif lama, serta berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan kehilangan data. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem absensi siswa dan jurnal kegiatan harian guru berbasis website yang dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi sekolah. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Agile Methodology yang terdiri dari tahapan perencanaan, perancangan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi secara iteratif. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL serta dirancang untuk mendukung dua jenis pengguna, yaitu admin dan guru. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur pada sistem, meliputi autentikasi pengguna, pengelolaan data master, pengisian absensi siswa, pencatatan jurnal kegiatan harian guru, serta pembuatan laporan dalam format Excel, dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan. Implementasi sistem yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta mendukung proses digitalisasi administrasi di MI Khoirul Huda Bedahan Kota Depok.

ABSTRACT

At MI Khoirul Huda Bedahan in Depok, the process of recording student attendance and teachers’ daily activity logs was previously done manually, resulting in inefficient data management, a relatively time-consuming process, and a potential for recording errors and data loss. This study aims to design and develop a web-based system for student attendance and teachers’ daily activity logs that can help improve the effectiveness of school administration. The system development method used was the Agile Methodology, which consists of iterative stages of planning, design, development, testing, and evaluation. The system was developed using the PHP programming language with a MySQL database and was designed to support two types of users: administrators and teachers. System testing was conducted using the Black Box Testing method to ensure that every function operates in accordance with user requirements. Test results show that all system features—including user authentication, master data management, student attendance recording, teacher daily activity journal entries, and report generation in Excel format—function properly as expected. The implementation of this system has improved data management efficiency, reduced the risk of recording errors, and supported the digitization of administrative processes at MI Khoirul Huda Bedahan in Depok City.

Kewajiban Internasional Negara Terhadap Kejahatan Agresi dalam Konflik Amerika Serikat-Iran: Studi Perbandingan Berdasarkan Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949. Dan Prinsip Erga Omnes

Mon, 03 Aug 2026 15:01:21 +0700

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kewajiban internasional negara terhadap kejahatan agresi dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran melalui studi perbandingan berdasarkan Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949, dan prinsip kewajiban erga omnes. Permasalahan ini menjadi penting seiring meningkatnya ketegangan antara kedua negara yang menimbulkan persoalan mengenai legalitas penggunaan kekuatan menurut hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kejahatan agresi dalam Statuta Roma dan Amendemen Kampala 2010, mengkaji kewajiban negara berdasarkan hukum humaniter internasional dan prinsip erga omnes, serta membandingkan kedudukan Amerika Serikat dan Iran terhadap kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis didasarkan pada berbagai instrumen hukum internasional, antara lain Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, Amendemen Kampala Tahun 2010, Konvensi Jenewa Tahun 1949, serta Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan agresi merupakan kewajiban erga omnes yang mengikat seluruh negara tanpa memandang status keanggotaannya dalam Statuta Roma. Dengan demikian, baik Amerika Serikat maupun Iran tetap berkewajiban untuk menghormati hukum humaniter internasional dan menghindari penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan hukum internasional. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab negara serta, dalam keadaan tertentu, pertanggungjawaban pidana individu. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pertanggungjawaban internasional menjadi penting guna menjaga perdamaian, keamanan, dan keadilan internasional.

ABSTRACT

This article examines the international obligations of states regarding the crime of aggression in the context of the conflict between the United States and Iran through a comparative study based on the Rome Statute of 1998, the 1949 Geneva Conventions, and the principle of erga omnes obligations. The issue is significant due to the increasing tensions between the two states, which raise concerns regarding the legality of the use of force under international law. This study aims to analyze the regulation of the crime of aggression under the Rome Statute and the Kampala Amendments, to examine the obligations of states under international humanitarian law and erga omnes principles, and to compare the positions of the United States and Iran concerning those obligations. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The analysis is based on primary legal sources, including the United Nations Charter, the Rome Statute of the International Criminal Court, the Kampala Amendments of 2010, the Geneva Conventions of 1949, and the International Law Commission's Draft Articles on State Responsibility. The findings indicate that the prohibition of aggression constitutes an obligation erga omnes binding upon all states regardless of their membership in the Rome Statute. Consequently, both the United States and Iran are required to respect international humanitarian law and refrain from the unlawful use of force. Violations of these obligations may give rise to state responsibility and, under certain circumstances, individual criminal responsibility. Therefore, strengthening international accountability mechanisms remains essential to uphold international peace, security, and justice.

Analisis Pengaruh Faktor Teknologi, Organisasi, dan Lingkungan terhadap Adopsi AI melalui Inovasi sebagai Mediasi: Studi pada Perbankan Indonesia

Mon, 03 Aug 2026 15:02:17 +0700

“Perubahan digital mendorong industri perbankan untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam rangka meningkatkan efektivitas operasional serta menunjang penerapan tanggung jawab sosial korporasi (corporate social responsibility). Kajian ini bertujuan menilai pengaruh aspek teknologi, organisasi, dan lingkungan dalam kerangka Technology-Organization-Environment (TOE) terhadap intensi penerapan AI, sekaligus menguji peran inovasi organisasi sebagai variabel mediasi pada sektor perbankan di Indonesia. Studi menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 70 partisipan yang merupakan pengambil keputusan di lembaga perbankan, melalui teknik sampling jenuh (sensus). Data diperoleh menggunakan kuesioner berskala Likert lima poin dan dianalisis dengan perangkat lunak SPSS melalui uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis (uji t dan uji F). Hasil kajian memperlihatkan bahwa aspek teknologi (kapabilitas teknologi dan keunggulan relatif), aspek organisasi (pengetahuan pengambil keputusan dan kekuatan finansial), serta sebagian besar aspek lingkungan (kesiapan mitra, persepsi manfaat, dukungan pemerintah, dan keberadaan sistem hukum) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan AI. Inovasi organisasi terbukti memediasi keterkaitan tersebut, meskipun ketika inovasi dimasukkan sebagai mediasi, pengaruh dukungan pemerintah menjadi tidak signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa kapabilitas inovasi merupakan mekanisme utama yang menerjemahkan faktor kontekstual TOE menjadi keputusan penerapan AI dalam inisiatif CSR.”

ABSTRACT

“Digitalization motivates the banking industry to integrate artificial intelligence to enhance operational effectiveness and to sustain the execution of corporate social responsibility. This research intends to evaluate the impact of technological, organizational, and environmental aspects within the Technology-Organization-Environment (TOE) framework on the intention to implement AI, and to assess the role of organizational innovation as a mediating variable in the Indonesian banking industry. The research applies a quantitative approach using a survey method on 70 participants who are decision-makers in banking institutions, chosen through saturated (census) sampling. Data were obtained through a five-point Likert scale questionnaire and analyzed using SPSS software through validity, reliability, classical assumption, and hypothesis tests (t-test and F-test). The findings reveal that technological aspects (technology competence and relative advantage), organization factors (decision-maker knowledge and financial strength), and most environment factors (partner readiness, perceived benefit, government support, and legal system presence) have a positive and significant effect on AI adoption. Organizational innovation is proven to mediate these relationships, although when innovation is included as a mediator, the effect of government support becomes insignificant. These findings confirm that innovation capability is the key mechanism translating the contextual TOE factors into AI adoption decisions in CSR initiatives.”

Peran Riset Pelanggan dalam Mengurangi Churn dan Meningkatkan Loyalitas Pada UMKM Homelaundry

Golan Hasan, Andre, Vincent Kie — Mon, 03 Aug 2026 15:03:06 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran riset pelanggan dalam mengurangi churn dan meningkatkan loyalitas pelanggan pada UMKM homelaundry. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada usaha homelaundry yang telah beroperasi lebih dari satu tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riset pelanggan mampu mengidentifikasi faktor utama penyebab churn, seperti keterlambatan layanan, kualitas hasil laundry yang tidak konsisten, dan lambatnya komunikasi admin. Temuan ini kemudian menjadi dasar dalam penerapan strategi Customer Relationship Management berupa personalisasi layanan, promo repeat order, service recovery, dan digital engagement sederhana. Implementasi strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan repeat order, memperkuat hubungan emosional pelanggan, serta mendorong loyalitas jangka panjang. Penelitian ini menegaskan bahwa customer insight berbasis riset pelanggan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan UMKM homelaundry di tengah persaingan jasa yang semakin kompetitif.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of customer research in reducing churn and improving customer loyalty in home laundry SMEs. The research applies a qualitative case study approach through observation, interviews, and documentation in a home laundry business operating for more than one year. The findings reveal that customer research successfully identifies the main causes of churn, including service delays, inconsistent laundry quality, and slow administrative responses. These insights then become the basis for implementing Customer Relationship Management strategies such as service personalization, repeat-order promotions, service recovery, and simple digital engagement. The implementation of these strategies has proven effective in increasing repeat orders, strengthening emotional customer relationships, and encouraging long-term loyalty. This study confirms that customer insight derived from systematic customer research serves as an essential foundation for the sustainability of home laundry SMEs amid increasingly competitive service industry conditions.

Studi Literatur: Peran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia

Agustinus Murselu Tagung, Indah Permata Laoe — Mon, 03 Aug 2026 15:03:50 +0700

Di era transformasi digital, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas semakin meningkat. Indonesia merespons hal ini melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai kerangka kebijakan nasional yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran SPBE dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan kerangka SERVQUAL yang diadaptasi untuk konteks e-government, mencakup lima dimensi kualitas layanan: tangibility, reliability, responsivitas, assurance, dan empati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPBE telah memberikan dampak positif yang signifikan. Indeks SPBE nasional meningkat dari 1,98 pada tahun 2018 menjadi 3,12 pada tahun 2024, serta mendorong Indonesia naik 13 peringkat ke posisi ke-64 dalam UN E-Government Development Index. Dimensi tangibility, reliability, dan responsivitas mengalami peningkatan nyata, termasuk penurunan waktu proses perizinan hingga 70% di beberapa daerah. Namun, dimensi assurance masih menjadi kelemahan akibat insiden keamanan siber, sementara dimensi empati terkendala kesenjangan digital bagi kelompok rentan dan masyarakat di daerah terpencil. Ke depan, diperlukan penguatan keamanan siber, pemerataan infrastruktur digital, serta pendalaman integrasi antarsistem agar manfaat SPBE dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

ABSTRACT

In the era of digital transformation, public demand for fast, transparent, and high-quality public services is on the rise. Indonesia has responded to this by issuing Presidential Regulation No. 95 of 2018 on the Electronic-Based Government System (SPBE) as a national policy framework that requires all government agencies to integrate information and communication technology into the administration of government. This study aims to analyze the role of SPBE in improving the quality of public services in Indonesia. It employs a qualitative approach using a literature review method. The analysis was conducted using the SERVQUAL framework adapted for the e-government context, covering five dimensions of service quality: tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The results indicate that the implementation of SPBE has had a significant positive impact. The national SPBE index rose from 1.98 in 2018 to 3.12 in 2024, propelling Indonesia up 13 ranks to 64th place in the UN E-Government Development Index. The dimensions of tangibility, reliability, and responsiveness have seen significant improvements, including a reduction in licensing processing times by up to 70% in some regions. However, the assurance dimension remains a weakness due to cybersecurity incidents, while the empathy dimension is hampered by the digital divide affecting vulnerable groups and communities in remote areas. Moving forward, it is necessary to strengthen cybersecurity, ensure equitable distribution of digital infrastructure, and deepen inter-system integration so that the benefits of SPBE can be felt equally by all segments of Indonesian society.

Dinamika Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan di Tingkat Desa: Sebuah Kajian Konseptual

Oktavaiano Damario, Chendana Ena — Mon, 03 Aug 2026 15:04:41 +0700

Partisipasi masyarakat merupakan fondasi demokrasi desa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, di balik jaminan regulasi tersebut, dinamika partisipasi di tingkat desa menunjukkan realitas yang jauh lebih kompleks antara partisipasi substantif yang bermakna dan partisipasi seremonial yang hanya memenuhi prosedur formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk dan dinamika partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya, serta merumuskan kerangka konseptual integratif sebagai panduan bagi penguatan tata kelola desa partisipatif. Menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan analisis konten terhadap 25 sumber ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2024, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat desa bergerak dalam spektrum yang luas: dari mobilisasi pasif hingga ko-produksi kebijakan. Hambatan struktural seperti dominasi elite lokal, rendahnya kapasitas BPD, dan kesenjangan digital menjadi tantangan sistemik yang belum terpecahkan. Penelitian ini mengajukan Model DIAP (Desain Informasi Aksi Pengawasan) sebagai kerangka kerja baru yang mengintegrasikan dimensi kelembagaan, sosial budaya, dan teknologi dalam satu siklus partisipasi yang koheren. Kontribusi utama penelitian ini adalah menyediakan peta konseptual yang dapat dioperasionalisasikan oleh pemerintah desa dalam merancang forum partisipasi yang lebih inklusif dan berdampak nyata.

ABSTRACT

Community participation is the foundation of village democracy, as mandated by Law No. 6 of 2014 on Villages. However, despite these regulatory guarantees, the dynamics of participation at the village level reveal a far more complex reality—one that spans the spectrum from meaningful, substantive participation to ceremonial participation that merely fulfills formal procedures. This study aims to analyze the forms and dynamics of community participation in village decision-making, identify its driving and inhibiting factors, and formulate an integrative conceptual framework as a guide for strengthening participatory village governance. Using a literature review method with a content analysis approach on 25 scientific sources published between 2015 and 2024, this study found that village community participation spans a broad spectrum: from passive mobilization to policy co-production. Structural barriers such as the dominance of local elites, the low capacity of Village Consultative Bodies (BPD), and the digital divide remain unresolved systemic challenges. This study proposes the DIAP Model (Design, Information, Action, Oversight) as a new framework that integrates institutional, sociocultural, and technological dimensions into a single, coherent participation cycle. The study’s main contribution is to provide a conceptual map that village governments can operationalize to design more inclusive and impactful participatory forums.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keluhan Pelanggan Berbasis Web Menggunakan Metode Ticketing untuk Meningkatkan Efisiensi Penanganan Keluhan pada PT Unierman Indah Lestarindo

Mon, 03 Aug 2026 15:05:49 +0700

Penanganan keluhan pelanggan merupakan aspek penting dalam menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan pelanggan pada perusahaan jasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak mitra, proses pengelolaan keluhan pelanggan di PT Unierman Indah Lestarindo masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan data dalam bentuk fisik serta komunikasi melalui email atau customer care pusat. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam pencarian data keluhan, potensi kehilangan data, serta lambatnya proses pemantauan status keluhan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keluhan Pelanggan berbasis web yang mampu membantu proses pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan keluhan secara terstruktur menggunakan metode SDLC Waterfall. Hasil dari penelitian ini berupa sistem berbasis web yang menerapkan konsep ticketing, di mana setiap keluhan memiliki identitas unik dan status penanganan yang jelas. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mempermudah pencarian data, serta memberikan transparansi dalam proses penanganan keluhan pelanggan.

ABSTRACT

Handling customer complaints is a critical aspect of maintaining service quality and customer trust in service-oriented companies. Based on interviews with partners, the current customer complaint management process at PT Unierman Indah Lestarindo is still conducted manually, such as recording data in physical form and communicating via email or the central customer care center. This leads to various issues, including difficulties in retrieving complaint data, potential data loss, and delays in monitoring complaint status. This study aims to develop a web-based Customer Complaint Management Information System capable of assisting in the structured recording, management, and monitoring of complaints using the Waterfall SDLC method. The result of this research is a web-based system that implements the ticketing concept, where each complaint has a unique identifier and a clear handling status. This system is expected to improve efficiency, facilitate data retrieval, and provide transparency in the customer complaint handling process.

Analisis Capaian Universal Health Coverage Dan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional Di Indonesia Tahun 2023-2024

Mon, 03 Aug 2026 15:07:10 +0700

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan instrumen utama dalam mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis capaian UHC dan kepesertaan aktif JKN di Indonesia tahun 2023–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari Laporan Kinerja Program JKN Kuartal IV Tahun 2024 Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Analisis dilakukan terhadap indikator kepesertaan, pemanfaatan pelayanan kesehatan, dan kinerja keuangan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah peserta JKN meningkat menjadi 278,10 juta jiwa atau 98,45% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2024, sehingga target nasional cakupan kepesertaan berhasil tercapai. Namun, masih terdapat kesenjangan antara peserta terdaftar dan peserta aktif. Pemanfaatan layanan kesehatan melalui JKN mencapai 606,7 juta layanan pada tahun 2023, menunjukkan tingginya akses dan kepercayaan masyarakat terhadap program. Dari aspek keuangan, rasio klaim mencapai 105,9% pada tahun 2024 akibat peningkatan beban jaminan yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan iuran. Secara keseluruhan, JKN telah berkontribusi signifikan dalam mendukung UHC di Indonesia, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek kepesertaan aktif, pemerataan pelayanan, dan keberlanjutan pembiayaan.

Analisis Manajemen Logistik Obat di Praktik Mandiri Bidan Evaria Deli Serdang

Mon, 03 Aug 2026 15:07:47 +0700

Pengelolaan logistik obat yang baik merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung mutu pelayanan kesehatan, termasuk di fasilitas pelayanan tingkat pertama seperti Praktik Mandiri Bidan (PMB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan manajemen logistik obat di PMB Evaria Tarigan, S.Keb., Bd., Deli Serdang, yang mencakup delapan aspek utama, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, distribusi, penghapusan dan pemusnahan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aspek manajemen logistik obat telah berjalan dengan baik, seperti perencanaan rutin dua mingguan, pengadaan melalui distributor terpercaya, penerapan sistem FIFO dan FEFO dalam penyimpanan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Namun, terdapat dua temuan yang perlu mendapat perhatian, yakni belum adanya dokumentasi berita acara pemusnahan obat dan sistem pencatatan yang masih dilakukan secara manual. Kedua hal ini berpotensi menghambat efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan logistik obat. Penelitian ini merekomendasikan agar PMB segera menyusun prosedur dokumentasi pemusnahan yang sesuai regulasi serta mempertimbangkan adopsi sistem pencatatan berbasis digital untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan stok obat.

Inovasi Program Corporate Social Responsibility Archipelago Cancer Care Initiative (ACCI) PT Archipelago International (Studi Deskriptif Anak dengan Kanker di Yayasan Lilin Pelita Kasih)

Sylvia Femitha Azzahra, Priyo Subekti, Ari Agung Prastowo — Mon, 03 Aug 2026 15:08:48 +0700

Penelitian ini mengkaji inovasi program Corporate Social Responsibility (CSR) Archipelago Cancer Care Initiative (ACCI) yang diinisiasi PT Archipelago International bagi anak dengan kanker di Yayasan Lilin Pelita Kasih, Jakarta. Program ACCI dipandang berbeda dari CSR konvensional karena mengintegrasikan kompetensi inti perusahaan di bidang hospitality dan Food and Beverage sebagai medium dukungan psikososial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivisme; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terhadap enam informan dari pihak perusahaan dan yayasan, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman serta konsep inovasi sosial Mulgan (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan ACCI lahir dari kombinasi kebutuhan psikososial anak yang belum terpenuhi, pemanfaatan kompetensi inti perusahaan, dan kolaborasi lintas aktor (tahap Proposals); pelaksanaannya berlangsung melalui persiapan berbasis kebutuhan dan verifikasi medis (tahap Prototyping); serta menghasilkan dampak psikososial, inspirasional, material, dan advokasi sosial yang meluas ke beberapa kota (tahap Scaling). Dampak utama program terletak bukan pada bantuan material, melainkan pada pengalaman positif yang menumbuhkan semangat dan harapan baru bagi anak dengan kanker.

ABSTRACT

This study examines the social innovation of the Corporate Social Responsibility (CSR) program Archipelago Cancer Care Initiative (ACCI), initiated by PT Archipelago International for children with cancer at the Lilin Pelita Kasih Foundation in Jakarta. ACCI differs from conventional CSR because it integrates the company’s core competence in hospitality and Food and Beverage as a medium of psychosocial support. The research employs a descriptive qualitative approach within a constructivist paradigm; data were gathered through in-depth interviews, observation, and document analysis of six informants from the company and the foundation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model alongside Mulgan’s (2010) social innovation concept. The findings show that the ACCI idea emerged from a combination of unmet psychosocial needs of children, the use of the company’s core competence, and cross-actor collaboration (the Proposals stage); its implementation proceeded through needs-based preparation and medical verification (the Prototyping stage); and it produced psychosocial, inspirational, material, and social-advocacy impacts that expanded to several cities (the Scaling stage). The program’s principal impact lies not in material aid but in positive experiences that foster renewed spirit and hope for children with cancer.

Suara Adat yang Terbungkam: Konflik Ruang Publik dan Proyek Koperasi Merah Putih di Ende

Stenly Fernandez, Cevantri Yunike Ketty — Mon, 03 Aug 2026 15:09:31 +0700

Proyek Koperasi Merah Putih (KMP) di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu implementasi program penguatan ekonomi desa yang diluncurkan pemerintah pusat pada 2024. Namun, proses pelaksanaannya memicu konflik ruang publik yang signifikan dengan masyarakat adat setempat akibat pengambilan keputusan yang bersifat sepihak dan mengabaikan mekanisme deliberasi adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik tersebut melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, analisis pemberitaan media online, dan kajian data sekunder dari dokumen kebijakan serta laporan lembaga terkait. Total 94 dokumen dianalisis menggunakan kerangka teori ruang publik Habermas dan teori konflik Coser. Hasil analisis menunjukkan tiga temuan utama: (1) absennya mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam seluruh tahap perencanaan proyek; (2) eskalasi konflik yang terdokumentasi dalam 62 artikel pemberitaan media online sepanjang 2024, dengan puncak sentimen negatif mencapai 88% pada Oktober 2024; dan (3) transformasi konflik dari ranah kultural ke ranah politis yang dibuktikan melalui perubahan aktor dan wacana dalam pemberitaan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur konflik adat-pembangunan dengan mengusulkan kerangka analitik "Segitiga Ketegangan Ruang" (SKR) yang menghubungkan negara pembangunan, hak adat, dan partisipasi deliberatif.

ABSTRACT

The Koperasi Merah Putih (KMP) project in Ende Regency, East Nusa Tenggara represents an implementation of the national village economic strengthening program launched in 2024. However, its execution triggered significant public space conflict with indigenous communities due to unilateral decision-making that bypassed customary deliberation mechanisms. This study employs a qualitative approach grounded in literature review, online media content analysis, and secondary data from policy documents and institutional reports (94 documents total). Findings reveal three key results: (1) the complete absence of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) throughout project planning; (2) documented conflict escalation across 62 online news articles in 2024, with negative sentiment peaking at 88% in October; and (3) transformation of conflict from cultural to political contestation as evidenced by shifts in actors and discourse. The study contributes a "Triangular Space Tension" (TST) analytical framework linking development state, indigenous rights, and deliberative participation.

Strategi Komunikasi Pemasaran Digital dalam Meningkatkan Penjualan Produk Lokal Kain Tenun Ikat

Maria Angela Sepi, Chalista A M K Pellokila — Mon, 03 Aug 2026 15:10:56 +0700

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi pemasaran digital dalam meningkatkan penjualan produk lokal kain tenun ikat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber resmi yang relevan dengan komunikasi pemasaran digital, integrated marketing communication (IMC), UMKM, dan tenun ikat yang diterbitkan pada rentang tahun 2018–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi yang paling efektif adalah pemanfaatan media sosial berbasis visual (Instagram dan TikTok), marketplace (Shopee dan Tokopedia), serta penerapan IMC yang mengintegrasikan seluruh kanal dengan narasi budaya yang konsisten. Hingga Juli 2024, sebanyak 25,5 juta UMKM telah masuk ekosistem digital, 32 juta merchant menggunakan QRIS dengan sekitar 95 persen di antaranya merupakan UMKM, dan ekonomi digital Indonesia mencapai USD 90 miliar atau Rp1.420 triliun. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman analitik platform, dan infrastruktur internet yang belum merata. Penelitian ini menegaskan bahwa pemasaran digital tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan daya saing tenun ikat di pasar nasional dan global.

ABSTRACT

This study aims to analyze digital marketing communication strategies for increasing sales of local ikat weaving products. The research employs a qualitative approach using a literature review method. Data were collected from books, scientific journals, and official sources related to digital marketing communication, integrated marketing communication (IMC), MSMEs, and ikat weaving published between 2018 and 2025. The findings indicate that the most effective strategies are visual-based social media (Instagram and TikTok), marketplaces (Shopee and Tokopedia), and the application of IMC that integrates all channels with consistent cultural messaging. By July 2024, 25.5 million MSMEs had entered the digital ecosystem, 32 million merchants had adopted QRIS with approximately 95 percent being MSMEs, and Indonesia's digital economy reached USD 90 billion or IDR 1,420 trillion. Major barriers include low digital literacy, limited human resources, insufficient understanding of platform analytics, and uneven internet infrastructure. The study concludes that digital marketing not only increases sales but also strengthens cultural identity and the competitiveness of ikat weaving in the national and global market.

Decision Intelligence dalam Pengambilan Keputusan Organisasi: Sebuah Systematic Literature Review dan Agenda Penelitian Masa Depan

Maria Pau Lawi, Paulina Arini Kuna — Thu, 13 Aug 2026 14:57:39 +0700

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan ledakan data digital telah mendorong munculnya paradigma baru dalam pengambilan keputusan organisasi yang dikenal sebagai Decision Intelligence (DI). Konsep ini mengintegrasikan pendekatan ilmu data, kecerdasan buatan, ilmu perilaku, dan ilmu keputusan ke dalam satu kerangka kerja yang koheren untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas keputusan di berbagai jenis organisasi. Berbeda dari konstruk-konstruk yang mendahuluinya seperti Decision Support Systems (DSS), Business Intelligence (BI), dan Data-Driven Decision Making (DDDM), DI menekankan pemahaman holistik atas konteks, nilai-nilai organisasional, konsekuensi keputusan, dan dimensi manusiawi yang tak tergantikan dalam proses keputusan. Penelitian ini bertujuan memetakan perkembangan literatur DI, menganalisis secara kritis diferensiasi konseptual antara DI dengan DSS, BI, dan DDDM, mengidentifikasi faktor determinan implementasi DI dalam organisasi, serta merumuskan agenda penelitian masa depan khususnya dalam konteks administrasi publik. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA terhadap 42 artikel dari Scopus, Web of Science, dan Google Scholar (2019–2024). Temuan mengidentifikasi tiga klaster tematik utama dan empat faktor kritis keberhasilan implementasi DI. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan kerangka konseptual DI dalam perspektif administrasi publik serta menyediakan peta jalan penelitian bagi akademisi dan praktisi di negara berkembang.

ABSTRACT

The rapid advancement of artificial intelligence (AI) and the explosion of digital data have catalyzed the emergence of a new paradigm in organizational decision-making known as Decision Intelligence (DI). This concept integrates data science, artificial intelligence, behavioral science, and decision science into a coherent framework aimed at enhancing the quality and effectiveness of decisions across various types of organizations. Unlike its predecessor constructs Decision Support Systems (DSS), Business Intelligence (BI), and Data-Driven Decision Making (DDDM) DI places emphasis on a holistic understanding of context, organizational values, decision consequences, and the irreplaceable human dimension in decision-making processes. This study aims to map the development of DI literature, critically analyze the conceptual differentiation between DI and DSS, BI, and DDDM, identify the determinant factors of DI implementation in organizations, and formulate a future research agenda particularly within the context of public administration. A Systematic Literature Review (SLR) following the PRISMA protocol was employed, covering 42 articles from Scopus, Web of Science, and Google Scholar (2019–2024). The findings identify three main thematic clusters and four critical success factors for DI implementation. This study contributes to the enrichment of DI's conceptual framework from a public administration perspective and provides a research roadmap for academics and practitioners in developing countries.

Kebebasan Berekspresi dan Hak Warga Negara dalam Perspektif Pancasila: Kajian Yuridis terhadap Pembubaran Pemutaran Film Dokumenter "Pesta Babi" di Ruang Akademik

Thu, 13 Aug 2026 14:58:19 +0700

Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional. Namun dalam praktiknya, pembatasan terhadap kebebasan tersebut masih terjadi, salah satunya melalui pembubaran pemutaran film dokumenter "Pesta Babi" di ruang akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pembatasan kebebasan berekspresi yang timbul dari pembubaran tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan hak asasi manusia dalam hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran pemutaran film dokumenter tersebut merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang berpotensi bertentangan dengan nilai sila kedua, keempat, dan kelima Pancasila yakni kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial serta Pasal 19 ICCPR, karena dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak memenuhi persyaratan legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas.

ABSTRACT

Freedom of expression is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and international human rights instruments. In practice, however, restrictions on this freedom continue to occur, as illustrated by the dissolution of the screening of the documentary film "Pesta Babi" in academic settings. This study aims to analyze the forms of restriction on freedom of expression arising from that dissolution and to assess their compatibility with the values of Pancasila and the human rights provisions under Indonesian law. The research method employed is normative legal research using a legislative approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, Law Number 12 of 2005 on the Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and relevant academic literature. The findings indicate that the dissolution of the film screening constitutes a restriction on freedom of expression and academic freedom that potentially contravenes the principles of the second, fourth, and fifth precepts of Pancasila namely humanity, democracy, and social justice as well as Article 19 of the ICCPR, insofar as it was conducted without a clear legal basis and failed to satisfy the requirements of legality, legitimate aim, and proportionality.

Analisis Pengambilan Keputusan Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Maria Viviliana Ledho, Stefen I Benu — Thu, 13 Aug 2026 14:59:00 +0700

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pada Januari 2025 dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp71 triliun. Program ini menyasar pemenuhan kebutuhan gizi bagi kelompok rentan, khususnya anak usia sekolah, ibu hamil, dan balita. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pengambilan keputusan pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan program MBG, mengidentifikasi model dan aktor kunci yang paling berpengaruh, mengevaluasi hambatan operasional yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan strategis. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, bersumber dari jurnal ilmiah bereputasi, dokumen kebijakan resmi, dan laporan lembaga pemerintah yang ditelusuri melalui Google Scholar, Portal Garuda, dan SINTA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan MBG lebih mencerminkan model bounded rationality dengan nuansa kelembagaan yang kuat, di mana keterbatasan informasi dan tekanan politik mewarnai setiap tahap keputusan. Aktor kunci meliputi Kemenko PMK, Bapanas, dan Kemenkes di tingkat pusat, serta Bappeda dan Dinas Ketahanan Pangan di daerah. Hambatan utama yang teridentifikasi adalah fragmentasi logistik, inkonsistensi data penerima manfaat, dan lemahnya koordinasi lintas kementerian. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kerangka analitik pengambilan keputusan kebijakan sosial di Indonesia, dengan menawarkan model desentralisasi adaptif sebagai alternatif solusi.

ABSTRACT

The Free Nutritious Meals Program (MBG) is one of the flagship programs of President Prabowo Subianto’s administration, launched in January 2025 with an initial budget allocation of Rp71 trillion. This program aims to meet the nutritional needs of vulnerable groups, particularly school-age children, pregnant women, and toddlers. This study aims to analyze the government’s decision-making process in formulating and implementing the MBG program, identify the most influential models and key actors, evaluate the operational obstacles encountered, and formulate strategic policy recommendations. The method used was qualitative research employing a literature review approach, drawing from reputable scientific journals, official policy documents, and government agency reports sourced through Google Scholar, the Garuda Portal, and SINTA. The research findings indicate that MBG decision-making more closely reflects a model of bounded rationality with strong institutional nuances, where information constraints and political pressures shape every stage of the decision-making process. Key actors include the Coordinating Ministry for Human Development and Culture (Kemenko PMK), the National Food Agency (Bapanas), and the Ministry of Health (Kemenkes) at the central level, as well as Regional Development Planning Agencies (Bappeda) and Food Security Offices at the regional level. The main obstacles identified are logistical fragmentation, inconsistencies in beneficiary data, and weak inter-ministerial coordination. This study contributes to strengthening the analytical framework for social policy decision-making in Indonesia by proposing an adaptive decentralization model as an alternative solution.

Pengambilan Keputusan dalam Kajian Administrasi Publik: Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) dalam Mendorong Pariwisata Berkelanjutan

Eva Kristiani Meno, Dheaslyne Natalya Daris Raga Lay — Thu, 13 Aug 2026 14:59:41 +0700

Pengambilan keputusan merupakan inti dari proses administrasi publik, karena setiap kebijakan dan pelayanan yang dihasilkan oleh pemerintah pada dasarnya bermula dari proses penentuan pilihan atas berbagai alternatif tindakan berdasarkan informasi yang tersedia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran dan kontribusi implementasi SPBE dalam mendorong pariwisata berkelanjutan di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang pengoptimalannya, dengan menempatkan proses pengambilan keputusan dalam administrasi publik sebagai sudut pandang analisis utama. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data berasal dari jurnal nasional dan internasional bereputasi, laporan kebijakan, serta dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020–2025. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian tematik, dan penarikan kesimpulan untuk menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teori good governance, e-government adoption, dan sustainability tourism framework. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi SPBE berkontribusi signifikan dalam mendorong pariwisata berkelanjutan melalui digitalisasi layanan perizinan dan promosi destinasi, integrasi data pariwisata berbasis teknologi, peningkatan partisipasi masyarakat lokal, serta penguatan sistem monitoring dampak lingkungan dan sosial. Namun demikian, implementasi SPBE masih menghadapi kendala berupa kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, resistensi birokrasi, fragmentasi sistem antarinstansi, serta isu keamanan dan perlindungan data. Studi ini menegaskan bahwa optimalisasi SPBE memerlukan pendekatan holistik yang mencakup sinergi pusat–daerah, penguatan kapasitas aparatur, literasi digital masyarakat, serta regulasi yang adaptif guna mewujudkan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kualitas pengambilan keputusan dalam administrasi publik secara keseluruhan.

ABSTRACT

Decision-making is at the heart of the public administration process, as every policy and service produced by the government essentially stems from the process of selecting among various alternative courses of action based on available information. This article aims to comprehensively examine the role and contribution of SPBE implementation in promoting sustainable tourism in Indonesia, while identifying the challenges and opportunities for its optimization, by focusing on the decision-making process in public administration as the primary analytical perspective. This study employs a systematic literature review using a qualitative-descriptive approach. Data sources include reputable national and international journals, policy reports, and official government documents published between 2020 and 2025. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, thematic presentation, and drawing conclusions to link empirical findings to the theoretical frameworks of good governance, e-government adoption, and sustainable tourism. The study’s findings indicate that the implementation of SPBE significantly contributes to promoting sustainable tourism through the digitization of licensing services and destination promotion, technology-based integration of tourism data, increased participation of local communities, and the strengthening of systems for monitoring environmental and social impacts. However, the implementation of SPBE still faces challenges in the form of digital infrastructure gaps, limited human resource capacity, bureaucratic resistance, system fragmentation across agencies, and data security and protection issues. This study emphasizes that optimizing SPBE requires a holistic approach that encompasses central–local government synergy, capacity building for public officials, public digital literacy, and adaptive regulations to achieve inclusive and sustainable tourism, while simultaneously enhancing the quality of decision-making in public administration as a whole.

Daya Terima dan Kandungan Gizi Prototipe Sport Drink Berbahan Air Kelapa, Kurma, dan Daun Tempuyung (Sonchus Arvensis L.)

Zuiyin Abdillah Hasan, Cleonara Yanuar Dini — Thu, 13 Aug 2026 15:00:22 +0700

Dehidrasi akibat aktivitas fisik intensitas tinggi menjadi masalah umum pada atlet yang perlu ditangani melalui konsumsi sport drink yang efektif. Namun, ketidaksukaan terhadap rasa dan bahan sintetis yang digunakan masih menjadi kendala utama penerimaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penambahan ekstrak daun tempuyung (Sonchus arvensis L.) terhadap daya terima dan kandungan gizi formula prototipe sport drink berbahan dasar air kelapa dan sari kurma. Penelitian ini merupakan eksperimen menggunakan desain Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan tiga taraf konsentrasi ekstrak daun tempuyung, dilaksanakan di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Surabaya. Sebanyak 30 panelis semi terlatih dilibatkan sebagai subjek penelitian. Uji statistik menggunakan uji Friedman dengan uji lanjutan Wilcoxon. Uji kandungan gizi menggunakan Luff-Schoorl, Spektrofotometri Serapan Atom (SSA), dan Ph meter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan ekstrak daun tempuyung tidak berpengaruh nyata (p > 0,05) terhadap daya terima warna, aroma, maupun rasa. Formula prototipe sport drink terbaik adalah F1 (7,5%) dengan kandungan gizi per 100 ml: karbohidrat 27,13%, natrium 25 mg, kalium 509 mg, sukrosa 21,81%, dan pH 4,82. Parameter natrium dan sukrosa memenuhi SNI 01-4452-1998, sementara natrium, sukrosa, dan pH memenuhi BPOM RI Nomor 24 Tahun 2019, namun karbohidrat dan kalium masih melebihi batas standar keduanya. Daya terima prototipe sport drink ekstrak daun tempuyung terbaik didapatkan pada F1, Namun masih memerlukan reformulasi lanjutan, agar layak dikembangkan ke tahap produksi dan distribusi.

ABSTRACT

Dehydration caused by high-intensity physical activity is a common problem among athletes that needs to be addressed through the consumption of an effective sport drink. However, taste dislike and the use of synthetic ingredients remain the main barriers to its acceptance. This study aims to analyze the effect of adding tempuyung leaf extract (Sonchus arvensis L.) on the acceptability and nutritional content of a sport drink prototype formula made from coconut water and khalas date juice. This study was an experiment using a Completely Randomized Design (CRD) with three concentration levels of tempuyung leaf extract, conducted at the Faculty of Sport and Health Sciences, State University of Surabaya. A total of 30 semi-trained panelists were involved as research subjects. Statistical analysis was performed using the Friedman test with Wilcoxon post-hoc test. Nutritional content was analyzed using the Luff-Schoorl method, Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS), and a pH meter. The results showed that the addition of tempuyung leaf extract had no significant effect (p > 0.05) on the acceptability of color, aroma, or taste. The best sport drink prototype formula was F1 (7.5%), with a nutritional content per 100 ml of 27.13% carbohydrate, 25 mg sodium, 509 mg potassium, 21.81% sucrose, and a pH of 4.82. The sodium and sucrose parameters met SNI 01-4452-1998, while sodium, sucrose, and pH met BPOM RI Regulation No. 24 of 2019; however, carbohydrate and potassium still exceeded the limits set by both standards. The best acceptability of the tempuyung leaf extract sport drink prototype was obtained in F1; however, further reformulation is still required before it is suitable to be developed toward the production and distribution stage.

Analisis Sistem Penyimpanan Obat Emergensi Di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo

Thu, 13 Aug 2026 15:01:04 +0700

Penyimpanan obat emergensi merupakan aspek krusial dalam pelayanan kefarmasian karena berpengaruh langsung terhadap kecepatan penanganan pasien dalam kondisi kegawatdaruratan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian sistem penyimpanan obat emergensi di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo berdasarkan standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan observasional. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung menggunakan lembar checklist berbasis CDOB, wawancara semi terstruktur dengan Apoteker Penanggung Jawab dan petugas gudang, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aspek penyimpanan obat emergensi telah sesuai dengan standar CDOB dengan kategori sangat baik, meliputi kondisi ruangan penyimpanan (100%), suhu dan kelembapan (100%), sistem penyimpanan (100%), segregasi (100%), serta label dan identitas obat (100%). Aspek operasional penyimpanan memperoleh persentase kesesuaian sebesar 86%, sedangkan aspek pengendalian obat hanya mencapai 50% karena masih ditemukannya obat rusak dan kedaluwarsa. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem penyimpanan meliputi keterbatasan jumlah sumber daya manusia, belum meratanya pelatihan CDOB, kapasitas ruang penyimpanan yang terbatas pada kondisi tertentu, serta human error dalam pencatatan stok. Penerapan SOP dan sistem FEFO/FIFO telah berjalan dengan baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem penyimpanan obat emergensi di instalasi tersebut secara umum telah memenuhi standar CDOB, namun aspek pengendalian obat masih memerlukan peningkatan pengawasan terhadap obat rusak dan kedaluwarsa.

ABSTRACT

Emergency medication storage is a critical aspect of pharmaceutical services, as it directly affects the speed of patient care in emergency situations. This study aims to analyze the suitability of the emergency medication storage system at the Pharmacy Unit of the Gorontalo Regency Health Office based on the Good Drug Distribution Practice (GDDP/CDOB) standards, and to identify the factors influencing it. This study used a descriptive research design with an observational approach. Data were collected through direct observation using a CDOB-based checklist, semi-structured interviews with the responsible pharmacist and warehouse staff, and documentation. The results showed that most aspects of emergency medication storage were in compliance with CDOB standards and classified as very good, including storage room conditions (100%), temperature and humidity control (100%), storage system (100%), segregation (100%), and drug labeling (100%). The operational storage aspect reached 86% compliance, while drug control only achieved 50% due to the presence of damaged and expired medications. Factors influencing the storage system included limited staffing, uneven CDOB training among personnel, limited storage capacity under certain conditions, and human error in stock recording. The implementation of SOPs and the FEFO/FIFO system was found to be well-established. This study concludes that the emergency medication storage system at the pharmacy unit generally meets CDOB standards; however, the drug control aspect still requires improved monitoring of damaged and expired medications.

Tantangan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan di Sektor Publik

Maria Sarah Doko, Desilian Anjelika Putri Sngain — Thu, 13 Aug 2026 15:01:44 +0700

Partisipasi Masyarakat adalah bagian penting dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik karena membantu meningkatkan legitimasi, transparansi, akuntabilitas serta kualitas kebijakan yang dihasilkan. Faktanya di lapangan, partisipasi masyarakat masih mengalami berbagai kesulitan yang bisa menurunkan tingkat keberhasilan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat berbagai hambatan yang menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan di sektor publik dan dampak dari hal tersebut terhadap kualitas kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yaitu dengan memeriksa berbagai buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman tentang cara mengambil keputusan, tingkat politik yang rendah, akses terbatas terhadap informasi publik, perbedaan sosial dan ekonomi yang ada, pengaruh besar dari kelompok elite, kurangnya kejelasan dari pemerintah, adanya partisipasi palsu, serta ancaman dan tekanan yang dialami masyarakat yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Hambatan-hambatan itu membuat partisipasi masyarakat sering kali belum bisa berdampak maksimal terhadap isi kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dengan cara memperkuat pemahaman politik, meningkatkan akses informasi publik, menyediakan ruang partisipasi yang mencakup semua kalangan, serta memperbaiki transparansi dan tanggung jawab pemerintah.

ABSTRACT

Public participation is a crucial component of the decision-making process in the public sector because it helps enhance legitimacy, transparency, accountability, and the quality of the resulting policies. In practice, however, public participation still faces various challenges that can reduce the success of public engagement in decision-making. This study aims to examine the various barriers that prevent the public from participating in decision-making in the public sector and the impact of these barriers on the quality of public policy. This study employs a qualitative approach using a literature review method, specifically by examining relevant books, journals, scientific articles, and policy documents. The results indicate that public participation still faces several barriers, such as a lack of understanding of the decision-making process, low levels of political engagement, limited access to public information, existing social and economic disparities, the significant influence of elite groups, a lack of clarity from the government, the presence of token participation, as well as threats and pressure experienced by citizens involved in the policymaking process. These barriers often prevent public participation from having a maximum impact on the content of the policies themselves.Therefore, efforts are needed to improve the quality of public participation by strengthening political literacy, increasing access to public information, providing opportunities for participation that include all segments of society, and improving government transparency and accountability.

Implementasi Algoritma SARIMA dan Metode Reorder Point dalam Sistem Prediksi Stok Barang Berbasis Web (Studi Kasus di Nasuka Print Copy Center)

Ririn Eka Aryanindra — Thu, 13 Aug 2026 15:02:23 +0700

Pengelolaan persediaan pada usaha fotocopy sering menghadapi permasalahan overstock dan stockout akibat permintaan yang fluktuatif dan ketidakpastian lead time. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan algoritma Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) untuk memprediksi kebutuhan stok serta mengintegrasikannya dengan metode Reorder Point (ROP) dan Safety Stock guna menentukan waktu dan jumlah pemesanan yang optimal. Hasil penelitian berupa sistem berbasis web yang mampu menghasilkan prediksi stok dan memberikan rekomendasi pemesanan ulang secara otomatis. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat.

ABSTRACT

Inventory management in photocopy businesses often faces issues such as overstock and stockout due to fluctuating demand and uncertainty in lead time. This study aims to implement the Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) algorithm to forecast inventory demand and integrate it with the Reorder Point (ROP) and Safety Stock methods to determine optimal ordering time and quantity. The result is a web-based system capable of generating inventory forecasts and providing automatic reorder recommendations. This system is expected to improve inventory management efficiency and support more accurate data-driven decision-making.

Hubungan Antara Lamanya Kontak Dengan Air Terhadap Kejadian Tinea unguium Dan Tinea pedis Pada Pekerja Di Sentra Industri Tahu Krapyak

Anggun Aulia Agil edisarwofamily — Thu, 13 Aug 2026 15:03:02 +0700

ABSTRAK

Dermatofitosis merupakan infeksi jamur superfisial yang umum ditemukan di wilayah tropis seperti Indonesia, terutama pada tenaga kerja yang terpapar air dalam jangka waktu lama, seperti pekerja di sentra industri tahu krapyak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi spesies jamur penyebab infeksi serta menganalisis hubungan antara lamanya kontak dengan air terhadap kejadian Tinea unguium dan Tinea pediis. Desain yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional pada 31 pekerja yang dipilih melalui purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner serta pemeriksaan laboratorium menggunakan KOH 20% dan kultur jamur menggunakan media Sobouraud Dextrose Agar (SDA). Hasil penelitian menunjukkan prevalensi Tinea unguium sebesar 32,3% dan Tinea pedis mencapai 41,9%. Spesies jamur paling dominan adalah Trichophyton rubrum (19,4%), diikuti oleh Trichophyton mentagrophytes dan Epidermophyton floccosum, serta ditemukan juga Aspergillus sp. dan cemaran bakteri. Berdasarkan jenis infeksi yang dialami, dari 31 responden ditemukan sebanyak 3 orang (9,7%) hanya mengalami Tinea unguium, 6 orang (19,4%) hanya mengalami Tinea pedis, dan 7 orang (22,6%) mengalami infeksi keduanya secara bersamaan, sisanya sebanyak 15 orang (48,4%) tidak terinfeksi kedua jenis infeksi tersebut. Hasil uji Chi-square menunjukkan lamanya kontak dengan air tidak berhubungan signifikan dengan Tinea unguium (p = 0,107), namun berhubungan signifikan dengan Tinea pedis ( p = 0,002). Oleh karena itu, upaya pencegahan seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) yang layak serta membiasakan mengeringkan kaki setelah bekerja sangat diperlukan untuk menurunkan angka kejadian infeksi.

ABSTRACT

Dermatophytosis is a superficial fungal infection commonly found in tropical regions such as Indonesia, especially in workers exposed to water for long periods, such as workers in the krapyak tofu industry. This study aims to identify the fungal species causing the infection and analyze the relationshio between the duration of contact with water and the incidence of Tinea unguium and Tinea pedis. The design used was an observasional analytic with a cross-sectional approach in 31 workers selected through purposive sampling. Data collection was carried out through interviews with questionnaires and laboratory examinations using 20% KOH and fungal culture using Sobouraud Dextrose Agar (SDA) media. The results showed the prevalence of Tinea unguium was 32,3% and Tinea pedis reached 41,9%. The most dominant fungal species was Trichophyton rubrum (19,4%), followed by Trichophyton mentagrophytes and Epidermophyton floccosum, and Aspergillus sp and bacterial contamination were also found. Based on the type of infection experienced, out of 31 respondents, 3 people (9,7%) only experienced Tinea unguium, 6 people (19,4%) only experienced Tinea pedis, and 7 people (22,6%) experienced both infections simultaneously, the remaining 15 people (48,4%) were not infected with both types of infections. The results of the Chi-square test showed that the duration of contact with water was not significantly related to Tinea unguium (p = 0.107), but was significantly related to Tinea pedis (p = 0.002). Therefore, preventive efforts such as the use of appropriate Personal Protective Equipment and getting used to drying feet after work are very necessary to reduce the incidence of infection.

Implementasi Perwali No 25 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Kota Kupang (Studi Kasus Gerakan dan Respon Politik Lokal)

Bonefasius Oyas kaha, Diana S A Natalia Tabun, Maria M Niis, Maria M Niis — Thu, 13 Aug 2026 15:03:55 +0700

ABSTRAK

Penelitian ini memahami Bagaimana Implementasi perwali. No 25 Tahun 2022 Tentang Perlindungan korban Kekerasan Seksual di Kota Kupang. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mencatat Kota Kupang menduduki peringkat pertama dalam kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi bahkan menduduki peringkat pertama di NTT dengan jumlah 174 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 185 kasus kekerasan pada tahun 2024 . Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan memberikan Fokus utama peneliti dalam tulisan ini ialah Implementasi Perwali. N0 25 Tahun 2022 Tentang Perlindungan korban Kekerasan Seksual di Kota Kupang. Pada bagian ini Peneliti akan menjelaskan atau mengulas terkait indikator indikator yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni : Implementasi Perwali No. 25 Tahun 2022 di Kota Kupang, Dinamika Gerakan Sosial dalam Isu Kekerasan Seksual di Kota Kupang, Bentuk Perlawanan terhadap Kekerasan Seksual (Perspektif James C. Scott), Respons Politik Lokal terhadap Gerakan dan Kasus Kekerasan Seksual. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Kota Kupang, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu: pelaksanaan kebijakan ini secara administratif telah diimplementasikan melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), meningkatnya jumlah laporan kasus pada tahun 2024. proses implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari kontribusi gerakan masyarakat sipil. Berdasarkan ditemukan dilapangan ada dua bentuk resistensi terhadap praktik kekerasan seksual di Kota Kupang yaitu perlawanan tersembunyi (hidden transcript) serta perlawanan terbuka (public transcript).

ABSTRACT

This study examines the implementation of Mayoral Regulation No. 25 of 2022 concerning the Protection of Victims of Sexual Violence in Kupang City. Data from the Women's Empowerment and Child Protection Agency (DP3A) records Kupang City as the top city in cases of violence against children and women. As the provincial capital, Kupang City even ranks first in East Nusa Tenggara (NTT) with 174 cases of sexual violence against children and 185 cases of violence against women in 2024. The research method used in this study is qualitative research, focusing on the implementation of Mayoral Regulation No. 25 of 2022 concerning the Protection of Victims of Sexual Violence in Kupang City. In this section, the researcher will explain and review the indicators focused on in this study, namely: Implementation of Mayoral Regulation No. 25 of 2022 in Kupang City, Dynamics of Social Movements in the Issue of Sexual Violence in Kupang City, Forms of Resistance to Sexual Violence (James C. Scott's Perspective), Local Political Responses to Movements and Cases of Sexual Violence. Based on the results of research on the implementation of Kupang Mayoral Regulation Number 25 of 2022 concerning the Protection of Victims of Sexual Violence in Kupang City, several conclusions can be formulated, namely: the administrative implementation of this policy has been implemented through the establishment of a Regional Technical Implementation Unit (UPTD), the increasing number of case reports in 2024, and the process of implementing this policy is inseparable from the contribution of civil society movements. Based on findings in the field, there are two forms of resistance to the practice of sexual violence in Kupang City: hidden resistance (hidden transcript) and open resistance (public transcript).

Studi Analisa Uprating Jaringan Tegangan Menengah 20 kV di PT PLN (Persero) ULP Pariaman

Indra Akmel Caniago, Rosnita Rauf, Yani Ridal — Thu, 13 Aug 2026 15:05:56 +0700

Peningkatan beban listrik pada jaringan distribusi tegangan menengah 20 kV dapat menyebabkan penurunan kualitas tegangan dan meningkatnya rugi-rugi daya pada sistem distribusi. Salah satu upaya teknis untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan metode uprating pada kawat penghantar. Penelitian ini bertujuan menganalisis besarnya drop tegangan dan rugi-rugi daya pada jaringan distribusi tegangan menengah 20 kV di PT. PLN (Persero) ULP Pariaman sebelum dan sesudah dilakukan uprating, serta mengevaluasi efektivitas metode tersebut. Metode penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif dengan menggunakan data arus beban, panjang saluran, faktor daya, serta impedansi penghantar pada Feeder Express GH Pariaman dan Feeder Express GH Sungai Limau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Feeder Express GH Pariaman, nilai drop tegangan pada ukuran 150 mm² di jam 19:00 yaitu 5,43%–6,76%, dan setelah dilakukan uprating penampang menjadi 240 mm² nilai drop tegangan menurun menjadi 3,38%–4,74%. Selain itu, rugi-rugi daya pada feeder tersebut menurun dari kisaran 4,77%–6,69% menjadi 2,97%–4,16%. Sementara itu, pada Feeder Express GH Sungai Limau, penerapan uprating kabel juga menghasilkan penurunan nilai drop tegangan dan rugi-rugi daya sehingga sistem distribusi beroperasi lebih efisien dan berada dalam batas standar yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) sebesar 5%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode uprating pada kawat penghantar efektif dalam meningkatkan kualitas tegangan dan mengurangi rugi-rugi daya pada jaringan distribusi tegangan menengah 20 kV di PT. PLN (Persero) ULP Pariaman.

ABSTRACT

The increase of electrical load on the 20 kV medium voltage distribution network can cause a decline in voltage quality and an increase in power losses within the distribution system. One technical measure to overcome this problem is the application of the uprating method on the conductor. This study aims to analyze the magnitude of voltage drop and power losses on the 20 kV medium voltage distribution network at PT. PLN (Persero) ULP Pariaman before and after uprating, and to evaluate the effectiveness of the method. The research method used is quantitative, using load current data, line length, power factor, and conductor impedance on the Feeder Express GH Pariaman and Feeder Express GH Sungai Limau. The results show that on Feeder Express GH Pariaman, the voltage drop value at the 150 mm² size at 19:00 was 5.43%–6.76%, and after uprating the cross-section to 240 mm² the voltage drop decreased to 3.38%–4.74%. In addition, the power losses on the feeder decreased from a range of 4.77%–6.69% to 2.97%–4.16%. Meanwhile, on Feeder Express GH Sungai Limau, the application of cable uprating also produced a decrease in voltage drop and power losses so that the distribution system operates more efficiently and remains within the standard limit set by PT. PLN (Persero) of 5%. Based on these results, it can be concluded that the uprating method on the conductor is effective in improving voltage quality and reducing power losses on the 20 kV medium voltage distribution network at PT. PLN (Persero) ULP Pariaman.

Studi Analisa Sistem Penangkal Petir pada Area Kantor Pariwisata Kota Pariaman

Bismal Iqbal, Yani Ridal, Budiman — Thu, 13 Aug 2026 15:06:41 +0700

Gedung Pariwisata Kota Pariaman merupakan bangunan bertingkat dengan ketinggian 16 meter yang berfungsi sebagai pusat operasional pelayanan pariwisata dan terletak di wilayah pesisir pantai sehingga memiliki risiko tinggi terhadap sambaran petir. Pada gedung tersebut telah dipasang sistem penangkal petir konvensional tipe sangkar Faraday (Faraday cage) dengan tinggi tiang 4 meter. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kebutuhan serta efektivitas sistem penangkal petir yang terpasang berdasarkan standar PUIPP dan indeks kriteria bahaya. Hasil analisis menunjukkan gedung termasuk kategori bangunan dengan tingkat bahaya tinggi dengan nilai R lebih dari 14. Data hari guruh tahun 2024 menunjukkan sebanyak 207 hari guruh dengan arus puncak petir sebesar 81,6977 kA. Perhitungan tegangan sentuh, tegangan langkah, sudut perlindungan, dan radius proteksi dilakukan menggunakan metode rolling sphere. Hasil menunjukkan cakupan proteksi optimal dengan luas area perlindungan sebesar 603,18 m² yang dihasilkan oleh tiga terminal udara. Nilai tahanan pentanahan diperoleh sebesar 1,75 ? dengan tahanan jenis tanah 4,887 ?m, sehingga sistem penangkal petir dinyatakan efektif melindungi gedung.

ABSTRACT

The Pariaman City Tourism Building is a 16-meter multi-story building that serves as the operational center for tourism services and is located in a coastal area, giving it a high risk of lightning strikes. A conventional Faraday cage lightning protection system with a 4-meter mast has been installed on the building. This study aims to analyze the level of need and the effectiveness of the installed lightning protection system based on the PUIPP standard and the danger criteria index. The analysis shows that the building falls into the high-risk category with an R value greater than 14. The 2024 thunderstorm-day data shows 207 thunderstorm days with a peak lightning current of 81.6977 kA. The calculation of touch voltage, step voltage, protection angle, and protection radius was carried out using the rolling sphere method. The results show optimal protection coverage with a protected area of 603.18 m² produced by three air terminals. The grounding resistance value was 1.75 ? with a soil resistivity of 4.887 ?m, so the lightning protection system is declared effective in protecting the building.

ANALISIS HUBUNGAN PRESENTEISME DAN KECEMASAN TERHADAP STRES KERJA PADA PEKERJA OPERATOR

Faidha Noor Adiba — Thu, 13 Aug 2026 15:07:46 +0700

Stres kerja merupakan permasalahan psikososial yang berdampak signifikan terhadap kesehatan dan produktivitas pekerja, khususnya di sektor industri dengan tuntutan operasional tinggi. Presenteisme dan kecemasan merupakan dua faktor yang sering dikaitkan dengan stres kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara presenteisme dan kecemasan terhadap stres kerja pada pekerja operator. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif. Pengukuran presenteisme menggunakan Stanford Presenteeism Scale-6 (SPS-6), kecemasan menggunakan Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7), dan stres kerja menggunakan Work Stress Scale (WSS). Analisis data menggunakan uji korelasi Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara presenteisme dengan stres kerja (p = 0,312; r = 0,142) dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecemasan dengan stres kerja (p = 0,287; r = 0,156). Tidak adanya hubungan signifikan ini dapat disebabkan oleh adanya faktor mediator lain seperti dukungan sosial dan koping individu yang mempengaruhi hubungan antarvariabel. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan variabel-variabel konfundir tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Work stress is a psychosocial problem that significantly affects the health and productivity of workers, especially in high-demand industrial sectors. Presenteeism and anxiety are two factors often associated with work stress. This study aimed to analyze the relationship between presenteeism and anxiety on work stress among operator workers. This study used a cross-sectional design with a quantitative approach. Presenteeism was measured using the Stanford Presenteeism Scale-6 (SPS-6), anxiety using the Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7), and work stress using the Work Stress Scale (WSS). Data analysis used the Spearman correlation test. The results showed that there was no significant relationship between presenteeism and work stress (p = 0.312; r = 0.142) and no significant relationship between anxiety and work stress (p = 0.287; r = 0.156). The absence of significant relationships may be attributed to other mediating factors such as social support and individual coping strategies. Future research should consider these confounding variables to provide a more comprehensive understanding.

Analisis Getaran Mekanik Blender pada Variasi Kecepatan Putaran dengan Sensor Smartphone Phyphox

Indra Purnomo — Thu, 13 Aug 2026 15:08:28 +0700

Getaran pada peralatan rumah tangga berputar seperti blender, timbul akibat ketidakseimbangan massa, gaya sentrifugal, gesekan, dan interaksi komponen saat motor bekerja. Kecepatan putaran yang semakin tinggi, maka amplitudo dan energi getaran semakin besar yang memengaruhi kenyamanan pengguna serta kestabilan alat, karena pengukuran getaran dengan instrumen khusus relatif mahal, diperlukan alternatif yang praktis dan ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi kecepatan putaran blender terhadap karakteristik getaran menggunakan sensor accelerometer pada smartphone melalui aplikasi Phyphox. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen kuantitatif pada blender National Panalux PBL 410 dengan dua tingkat kecepatan, yaitu level 1 (13.000 RPM) dan level 2 (19.000 RPM). Data percepatan getaran direkam selama 5 detik pada tiap level, lalu diolah menggunakan software Maple untuk memperoleh nilai peak, RMS (Root Mean Square), frekuensi dominan, estimasi noise, dan standar deviasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa level 2 menghasilkan peak 5,571 dan RMS 3,024, lebih tinggi daripada level 1 dengan peak 3,769 dan RMS 2,996. Frekuensi dominan pada level 1 dan level 2 masing-masing sebesar 1,256 Hz dan 1,150 Hz. Standar deviasi level 2 sebesar 0,056 lebih kecil daripada level 1 sebesar 0,258, sehingga data pada level 2 lebih stabil. Hasil tersebut peningkatan kecepatan putaran blender cenderung meningkatkan intensitas dan energi getaran yang dihasilkan. Smartphone dengan Phyphox dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur alternatif yang praktis, ekonomis, dan efektif untuk analisis getaran.

ABSTRACT

Vibrations in rotating household appliances, such as blenders, are caused by mass imbalance, centrifugal force, friction, and component interactions when the motor is running. As rotational speed increases, the amplitude and energy of the vibrations also increase, affecting user comfort and the stability of the appliance. Since measuring vibrations with specialized instruments is relatively expensive, a practical and economical alternative is needed. This study aims to analyze the effect of variations in blender rotational speed on vibration characteristics using an accelerometer sensor on a smartphone via the Phyphox app. The research method employed was a quantitative experiment on a National Panalux PBL 410 blender with two speed levels: Level 1 (13,000 RPM) and Level 2 (19,000 RPM). Vibration acceleration data was recorded for 5 seconds at each speed level and then processed using Maple software to obtain the peak value, RMS (Root Mean Square), dominant frequency, noise estimate, and standard deviation. The results of the study show that Level 2 produced a peak of 5.571 and an RMS of 3.024, which are higher than those of Level 1, with a peak of 3.769 and an RMS of 2.996. The dominant frequencies at Level 1 and Level 2 were 1.256 Hz and 1.150 Hz, respectively. The standard deviation for Level 2 (0.056) is smaller than that for Level 1 (0.258), indicating that the data at Level 2 is more stable. These results suggest that an increase in the blender’s rotational speed tends to increase the intensity and energy of the resulting vibrations. A smartphone equipped with the Phyphox app can serve as a practical, economical, and effective alternative measurement tool for vibration analysis.

Strategi FKUB dalam Menjembatani Aspirasi Minoritas dalam Rekomendasi Kebijakan Masyarakat Multikultural di Wilayah Jakarta Selatan

Thu, 13 Aug 2026 15:09:31 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta Selatan dalam menjembatani aspirasi kelompok minoritas terkait rekomendasi kebijakan perizinan rumah ibadah, mengidentifikasi tantangan struktural dan kultural yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitas inovasi program yang dijalankan dalam mengarusutamakan moderasi beragama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota FKUB Jakarta Selatan dan pihak sekretariat yang terlibat dalam proses mediasi serta rekomendasi kebijakan, didukung oleh studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKUB Jakarta Selatan menerapkan strategi representasi yang inklusif, pendekatan dialogis, mediasi sosial, dan kolaborasi lintas lembaga dalam menjembatani aspirasi kelompok minoritas. Penelitian juga menemukan adanya tantangan kultural berupa resistensi masyarakat dan pemahaman keberagaman yang eksklusif, serta tantangan struktural berupa kompleksitas regulasi, birokrasi perizinan, dan potensi intervensi politik.

Analisis Hukum Kasus Sertifikasi Halal Ayam Goreng Widuran Solo

Thu, 13 Aug 2026 15:10:15 +0700

Sengketa status kehalalan produk kuliner antara Ayam Goreng Widuran Solo dengan konsumen Muslim di Kota Surakarta merupakan salah satu contoh konflik perlindungan konsumen yang mencerminkan ketegangan antara kepentingan bisnis dan jaminan hak batiniah keagamaan. Isu ini penting untuk dikaji karena berkaitan dengan implementasi prinsip keterbukaan informasi dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia, terutama mengenai pemenuhan hak atas jaminan produk halal, akuntabilitas pelaku usaha, dan penegakan hukum melalui otoritas jaminan produk halal. Kasus ini mencuat setelah hasil uji laboratorium resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan menu kremesan restoran tersebut positif mengandung unsur babi (porcine), padahal telah beroperasi selama puluhan tahun dan memiliki basis pelanggan Muslim yang besar. Studi-studi sebelumnya banyak membahas sertifikasi halal secara administratif, namun masih terdapat gap dalam pemahaman mengenai efektivitas pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian immateriil konsumen serta penerapan prinsip tanggung jawab hukum yang berkeadilan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua fokus utama: (1) bagaimana pelaksanaan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait kasus status kehalalan produk makanan serta (2) bagaimana konsep tanggung jawab hukum pelaku usaha seharusnya dikembangkan antara berbasis kesalahan (fault liability) atau diperkuat dengan tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam sengketa yang berdampak luas pada masyarakat . Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta analisis doktrin perlindungan konsumen. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tahapan analisis dilakukan melalui interpretasi yuridis terhadap norma hukum perlindungan konsumen, regulasi jaminan produk halal, serta asas pertanggungjawaban mutlak. Temuan penting menunjukkan bahwa pemenuhan hak konsumen atas informasi kehalalan belum berjalan optimal akibat adanya ketimpangan informasi (asymmetric information), dimana pelaku usaha bersikap reaktif baru mencantumkan keterangan non-halal setelah kasusnya viral di media sosial. Selain itu, sistem pertanggungjawaban hukum perlindungan konsumen di Indonesia pada praktiknya masih dominan menggunakan prinsip berdasarkan kesalahan (fault liability) dengan praduga bertanggung jawab, sehingga menyulitkan konsumen dalam pembuktian kerugian batiniah. Rekomendasi yang diberikan meliputi penguatan sistem pengawasan dan inspeksi berkala oleh BPJPH, penerapan sanksi pidana dan administratif yang tegas terhadap manipulasi informasi pangan, serta perlunya penegakan prinsip strict liability secara penuh untuk menjamin perlindungan spiritual maksimal bagi konsumen Muslim ke depan.

ABSTRACT

The dispute over the halal status of a culinary product between Ayam Goreng Widuran Solo and Muslim consumers in Surakarta City is an example of a consumer protection conflict that reflects the tension between business interests and the guarantee of spiritual religious rights. This issue is important to examine because it relates to the implementation of the principle of information transparency in Indonesian consumer protection law, particularly regarding the fulfillment of the right to halal product assurance, business actor accountability, and law enforcement through the halal product assurance authority. This case arose after official laboratory tests from the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) stated that the restaurant's kremesan menu tested positive for pork (porcine), despite having been in operation for decades and having a large Muslim customer base. Previous studies have largely discussed halal certification administratively, but there is still a gap in understanding the effectiveness of business actors' accountability for consumers' immaterial losses and the application of the principle of equitable legal responsibility. Based on this, this study formulated two main focuses: (1) how to implement consumers' rights to obtain correct, clear, and honest information based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding cases of halal status of food products and (2) how the concept of legal responsibility of business actors should be developed between fault-based or strengthened with absolute responsibility (strict liability) in disputes that have a broad impact on society. This research is a normative juridical study using a statute approach, a case approach, and an analysis of consumer protection doctrine. Data collection was carried out through tracing primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis stage was carried out through juridical interpretation of consumer protection legal norms, halal product guarantee regulations, and the principle of absolute responsibility. Important findings show that the fulfillment of consumers' rights to halal information has not been optimal due to information asymmetry, where business actors are reactive and only include non-halal information after the case goes viral on social media. Furthermore, the Indonesian consumer protection legal accountability system still predominantly relies on the principle of fault liability with a presumption of responsibility, making it difficult for consumers to prove their personal losses. Recommendations include strengthening the BPJPH's monitoring and periodic inspection system, implementing strict criminal and administrative sanctions against food information manipulation, and fully enforcing the principle of strict liability to ensure maximum spiritual protection for Muslim consumers going forward.

Analisis Kritis Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Dan Implikasi Terhadap Akuntabilitas Publik: Kajian Literatur Perspektif Good Governance

Ria Aprian Hamadi, Vivi Oktari — Thu, 13 Aug 2026 15:10:56 +0700

Pengawasan pelayanan publik memiliki peran penting dalam mendorong penerapan prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan antara konsep yang berkembang dalam literatur dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini berfokus pada upaya memahami kesenjangan tersebut dengan menelaah berbagai kajian teoritis dan temuan empiris terkait peran Ombudsman Republik Indonesia dalam pengawasan pelayanan publik. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi literatur, dengan memanfaatkan buku, jurnal ilmiah dan dokumen hukum sebagai sumber data. Data dianalisis secara deskriptif-komparatif untuk melihat keterkaitan pola, keterbatasan kajian dan beberapa aspek yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konseptual Ombudsman Republik Indonesia berperan sebagai lembaga pengawas yang mendukung terwujudnya akuntabilitas publik. Akan tetapi, dalam praktiknya peran tersebut belum berjalan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan rekomendasi serta belum adanya indikator yang seragam dalam mengukur efektivitas pengawasan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi publik serta pengembangan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi masih diperlukan agar prinsip good governance dapat terwujud secara lebih nyata.

Pasta Udang dan Cemaran Logam Berat : Pasar Global, Risiko Kesehatan dan Regulasi Keamanan

Thu, 13 Aug 2026 15:11:47 +0700

Pasta udang merupakan produk fermentasi tradisional dari udang atau krill yang bernilai ekonomi tinggi di pasar global, dengan proyeksi mencapai USD 500 juta pada tahun 2025. Namun, di balik peluang pasar tersebut, terdapat tantangan serius terkait cemaran logam berat pada produk akhir diakibatkan bahan utama yang digunakan. Spesies udang seperti Penaeus vannamei dan Penaeus monodon diketahui mengakumulasi logam berat seperti kadmium (Cd), timbal (Pb), arsenik (As), dan merkuri (Hg), sehingga terasi dapat menjadi jalur paparan bagi manusia. Kajian literatur ini menggunakan basis data ilmiah (Sinta, ResearchGate, PubMed, Wiley, ScienceDirect) dengan kata kunci terpilih. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsentrasi logam berat dalam jaringan udang sering melebihi kadar lingkungan, dengan variasi distribusi menurut jenis logam dan jaringan. Paparan logam berat menimbulkan risiko kesehatan kronis seperti nefrotoksisitas, neurotoksisitas, dan karsinogenisitas. Regulasi internasional (Codex, EU, FDA, MHLW Jepang) serta regulasi nasional (BPOM, SNI) menetapkan ambang batas logam berat untuk menjamin keamanan pangan. Kajian ini pentingnya pengawasan, kontrol kualitas, dan penerapan regulasi ketat untuk mempertahankan daya saing produk pasta udang di perdagangan global.

Analisis Pengambilan Keputusan dalam Kondisi Ketidakpastian pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Studi Literatur Sistematis

Maria Artyalita Lay, Magdalena Leni Kolin — Thu, 13 Aug 2026 15:12:28 +0700

Pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian menjadi tantangan kritis bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah pascapandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) dengan menganalisis 42 artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2025 dari basis data Google Scholar, Scopus, dan SINTA. Tujuan penelitian adalah memetakan pola pengambilan keputusan UMKM dalam kondisi tidak pasti, mengidentifikasi faktor-faktor penentu, dan mengevaluasi strategi adaptif yang terdokumentasi dalam literatur. Hasil sintesis menunjukkan bahwa pelaku UMKM secara dominan menerapkan pendekatan heuristik dan pengambilan keputusan berbasis pengalaman (experiential decision-making) sebagai mekanisme utama dalam menavigasi ketidakpastian bisnis. Keterbatasan akses informasi pasar, kapasitas sumber daya manusia, dan volatilitas ekonomi makro teridentifikasi sebagai faktor penghambat paling signifikan. Jaringan sosial dan modal sosial terbukti memainkan peran mediasi yang krusial dalam proses pengambilan keputusan UMKM di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan ekosistem informasi digital dan literasi manajerial merupakan intervensi strategis yang paling mendesak untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan UMKM dalam menghadapi ketidakpastian yang semakin kompleks.

ABSTRACT

Decision-making under uncertainty presents a critical challenge for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) amid continuously evolving post-COVID-19 economic dynamics. This study employs a Systematic Literature Review (SLR) method, analyzing 42 scientific articles published between 2021 and 2025 from Google Scholar, Scopus, and SINTA databases. The research aims to map MSME decision-making patterns under uncertainty, identify determinant factors, and evaluate adaptive strategies documented in the literature. Synthesis results indicate that MSME actors predominantly employ heuristic approaches and experiential decision-making as primary mechanisms for navigating business uncertainty. Limited market information access, human resource capacity constraints, and macroeconomic volatility are identified as the most significant inhibiting factors. Social networks and social capital are demonstrated to play a crucial mediating role in MSME decision-making processes in Indonesia. This study concludes that strengthening digital information ecosystems and managerial literacy represent the most urgent strategic interventions for improving MSME decision-making quality in confronting increasingly complex uncertainty.

Hubungan Penggunaan KB Suntik 3 Bulan Terhadap Siklus Haid Akseptor KB di PMB Kristianti Karangploso Kabupaten Malang

Amera Sahda Rahima Anandya, Widia Shofa Ilmiah — Thu, 13 Aug 2026 15:13:12 +0700

Kontrasepsi suntik termasuk salah satu metode keluarga berencana yang paling umum digunakan, yang dikenal karena efektivitasnya yang tinggi dan kemudahan penggunaannya. Meskipun demikian, pengguna sering mengalami gangguan menstruasi sebagai efek samping. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji korelasi antara lamanya penggunaan kontrasepsi suntik tiga bulan dan terjadinya gangguan menstruasi di kalangan peserta keluarga berencana di PMB Kristianti, yang berlokasi di Karangploso, Kabupaten Malang. Penelitian analitik kuantitatif dengan desain cross-sectional dilakukan, melibatkan 50 responden yang dipilih melalui metode sampling total. Data dianalisis menggunakan uji Chi-Square Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia antara 20 dan 35 tahun (58%), telah menggunakan kontrasepsi suntik tiga bulan selama 12 hingga 36 bulan (60%), dan melaporkan mengalami gangguan menstruasi (94%). Analisis statistik menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara lamanya penggunaan kontrasepsi suntik tiga bulan dan kejadian gangguan menstruasi (p = 0,456). Disimpulkan bahwa gangguan menstruasi mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain lamanya penggunaan kontrasepsi.

ABSTRACT

Injectable contraception is among the most commonly utilized family planning methods, recognized for its high effectiveness and ease of use. Nevertheless, users frequently encounter menstrual disorders as side effects. This study sought to explore the correlation between the length of use of three-month injectable contraception and the occurrence of menstrual disorders among family planning participants at PMB Kristianti, located in Karangploso, Malang Regency. A quantitative analytic study employing a cross-sectional design was carried out, involving 50 respondents who were selected through a total sampling method. The data were analyzed using the Pearson Chi-Square test. The findings indicated that the majority of respondents were aged between 20 and 35 years (58%), had utilized three-month injectable contraception for a duration of 12 to 36 months (60%), and reported experiencing menstrual disorders (94%). The statistical analysis indicated no significant relationship between the duration of three-month injectable contraceptive use and the incidence of menstrual disorders (p = 0.456). It is suggested that menstrual disorders may be influenced by factors other than the duration of contraceptive use.

Ulkus Kornea Bakteri: Laporan Kasus (Bacterial Corneal Ulcer: A Case Report)

Rr. Avrili Tifania Anisah Putri, Alia Nessa, Atiek Indriawati — Thu, 13 Aug 2026 15:13:55 +0700

Ulkus kornea bakteri (keratitis bakteri) merupakan kegawatdaruratan oftalmologi dan salah satu penyebab utama kebutaan kornea di negara berkembang, termasuk Indonesia. Infeksi ini jarang terjadi pada epitel yang utuh dan umumnya dipicu oleh faktor predisposisi seperti trauma okuler, penggunaan lensa kontak, maupun penyakit sistemik. Kondisi ini ditandai dengan kerusakan barier epitel dan infiltrasi supuratif pada stroma, yang dapat memicu pencairan jaringan secara cepat dan berisiko tinggi menyebabkan kebutaan monokuler akibat pembentukan jaringan parut (sikatriks) permanen pada aksis visual. Laporan kasus ini bertujuan untuk mengkaji pendekatan diagnostik, patofisiologi, serta terapi medikamentosa pada pasien ulkus kornea bakteri. Seorang laki-laki berusia 46 tahun datang dengan keluhan mata kiri perih dan berair sejak tiga hari sebelum masuk rumah sakit. Perjalanan penyakit diawali riwayat trauma mekanik minor berupa sensasi "kelilipan" sepuluh hari sebelumnya. Pemeriksaan fisik segmen anterior menunjukkan adanya defek epitel disertai infiltrat stroma supuratif berwarna putih kekuningan, dengan penurunan tajam penglihatan yang signifikan menjadi 6/120. Dari berbagai faktor risiko epidemiologis yang ada, trauma minor pada pasien ini bertindak sebagai port de entry utama yang merusak barier anatomis epitel kornea. Secara molekuler, invasi bakteri memicu pelepasan enzim proteolitik bakteri dan aktivasi Matrix Metalloproteinases (MMPs) dari sel imun pejamu (host) yang memicu kaskade stromal melting. Onset yang akut dan karakteristik lesi purulen berbatas tegas secara klinis menyingkirkan diagnosis banding keratitis jamur maupun etiologi non-bakteri lainnya. Pasien menerima tata laksana empiris agresif berupa kombinasi antibiotik topikal spektrum luas Levofloxacin (fluorokuinolon generasi ketiga) dan Gentamicin untuk mencapai cakupan ganda (dual coverage) yang adekuat, disertai antibiotik sistemik Ciprofloxacin dan air mata buatan suportif. Penggunaan kortikosteroid dihindari pada fase akut untuk mencegah komplikasi perforasi kornea. Diagnosis dini dan inisiasi terapi antibiotik spektrum luas kombinasi sangat krusial untuk menghentikan progresivitas infeksi. Meskipun sterilisasi bakteri berhasil dicapai dengan prognosis quo ad vitam dan sanam yang bonam, prognosis penglihatan (quo ad functionam) tetap ad malam karena resolusi stroma pada aksis visual akan digantikan oleh jaringan fibrosis permanen.

ABSTRACT

Bacterial corneal ulcer (bacterial keratitis) is an ophthalmologic emergency and a leading cause of corneal blindness in developing countries, including Indonesia. The infection rarely occurs on an intact epithelium and is generally triggered by predisposing factors such as ocular trauma, contact lens wear, or systemic diseases. It is characterized by epithelial barrier disruption and suppurative stromal infiltration, which can trigger rapid tissue liquefaction and carries a high risk of monocular blindness due to permanent scar (cicatrix) formation on the visual axis. This case report aims to review the diagnostic approach, pathophysiology, and rationalization of medical therapy in a patient with a bacterial corneal ulcer. A 46-year-old male presented with a painful and watery left eye for three days prior to admission. The disease progression was initiated by a history of minor mechanical trauma due to a foreign body sensation ("kelilipan") ten days earlier. Anterior segment examination revealed an epithelial defect accompanied by a yellowish-white suppurative stromal infiltrate, with a significant decrease in visual acuity to 6/120. Among various epidemiological risk factors, minor trauma in this patient acted as the primary port de entry that breached the anatomical barrier of the corneal epithelium. Molecularly, bacterial invasion triggers the release of bacterial proteolytic enzymes and the activation of host Matrix Metalloproteinases (MMPs), leading to a stromal melting cascade. The acute onset and well-defined purulent lesion characteristics clinically ruled out the differential diagnosis of fungal keratitis and other non-bacterial etiologies. The patient received aggressive empirical therapy consisting of a combination of broad-spectrum topical antibiotics, Levofloxacin (third-generation fluoroquinolone) and Gentamicin, to achieve adequate dual coverage, alongside systemic Ciprofloxacin and supportive artificial tears. Corticosteroid use was avoided in the acute phase to prevent the complication of corneal perforation. Early diagnosis and initiation of combined broad-spectrum antibiotic therapy are crucial to halt the infection's progress. Although bacterial sterilization was successfully achieved with a bonam prognosis for quo ad vitam and sanam, the visual prognosis (quo ad functionam) remains ad malam because stromal resolution on the visual axis will inevitably be replaced by permanent fibrotic tissue.

Strategi Pengawasan Klien Pemasyarakatan Berbasis Community Based Correction

Ahmad Syafei A Moeis — Thu, 13 Aug 2026 15:15:01 +0700

Pengawasan pembimbingan kemasyarakatan merupakan aspek penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan, mencegah pelanggaran, serta mendukung reintegrasi sosial klien. Namun praktik di lapangan menghadapi tantangan seperti disparitas kapasitas antar daerah, beban kasus tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, serta prosedur monitoring dan pelaporan yang belum seragam. Penelitian ini bertujuan menyusun peta konseptual dan rekomendasi strategi pengawasan klien pemasyarakatan berbasis community based correction melalui literature review. Sintesis difokuskan pada: komponen strategi pengawasan, mekanisme kepatuhan dan tindak lanjut pelanggaran, peran komunitas dalam rehabilitasi, serta pertimbangan adopsi teknologi monitoring beserta tantangan hukum dan privasi. Temuan menunjukkan bahwa pengawasan efektif perlu mengintegrasikan “dua roda”, yaitu kepatuhan dan rehabilitasi. Keterlibatan komunitas berperan sebagai kanal dukungan sosial dan penguatan proses perubahan perilaku, sedangkan teknologi monitoring layak dipertimbangkan dengan prasyarat tata kelola yang jelas. Penelitian merekomendasikan model pengawasan berlapis dan akuntabilitas berbasis indikator kinerja

Human Immunodeficiency Virus (HIV) dengan Tuberculosis Paru

Novia Suci Ramadhanti, Sibli, Deva Bachtiar — Thu, 13 Aug 2026 15:15:36 +0700

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, terutama sel CD4 (T helper) sehingga menyebabkan penurunan fungsi imun dan meningkatkan risiko infeksi oportunistik. Seorang laki-laki berusia 31 tahun dengan HIV dan tuberkulosis paru datang dengan keluhan batuk sejak ±1 bulan yang memberat, disertai dahak bercampur darah, demam hilang timbul, keringat malam, penurunan berat badan, serta sesak napas ringan. Pasien memiliki riwayat TB paru dan sedang menjalani Obat Anti Tuberkulosis (OAT) selama ±5 bulan namun belum membaik, serta riwayat HIV sejak ±2 tahun dengan ketidakpatuhan terapi Antiretroviral (ARV). Pemeriksaan fisik menunjukkan kondisi sakit sedang dengan ronki pada kedua lapang paru, hasil HIV reaktif, dan radiologi mendukung TB paru. Tatalaksana meliputi OAT fase lanjutan (rifampisin 600 mg/hari dan isoniazid 300 mg/hari), pemberian ARV (tenofovir 300 mg, lamivudine 300 mg, efavirenz 600 mg sekali sehari), kotrimoksazol 960 mg/hari, serta terapi suportif dan edukasi kepatuhan pengobatan. Koinfeksi HIV dan tuberkulosis memiliki hubungan yang saling memperburuk, di mana HIV mempercepat progresivitas TB sedangkan TB meningkatkan replikasi virus HIV. Pada kasus ini, ketidakpatuhan terapi ARV menyebabkan imunosupresi sehingga TB paru sulit dikendalikan dan meningkatkan risiko kegagalan terapi serta resistensi obat. Oleh karena itu, penatalaksanaan yang optimal melalui terapi OAT dan ARV yang teratur disertai kepatuhan dan pemantauan yang baik sangat penting untuk memperbaiki prognosis pasien.

ABSTRACT

Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a virus that attacks the human immune system, particularly CD4 (T helper) cells, leading to a decline in immune function and an increased risk of opportunistic infections. A 31-year-old man with HIV and pulmonary tuberculosis presented with a cough that had persisted for approximately one month and progressively worsened, accompanied by blood-streaked sputum, intermittent fever, night sweats, weight loss, and mild dyspnoea. The patient had a history of pulmonary TB and had been undergoing Anti-Tuberculosis Treatment (ATT) for around five months without improvement, as well as a history of HIV for about two years with poor adherence to Antiretroviral (ARV) therapy. Physical examination revealed a moderately ill patient with rhonchi in both lung fields, a reactive HIV result, and radiology supporting pulmonary TB. Management included the continuation phase of ATT (rifampicin 600 mg/day and isoniazid 300 mg/day), ARV therapy (tenofovir 300 mg, lamivudine 300 mg, and efavirenz 600 mg once daily), cotrimoxazole 960 mg/day, as well as supportive therapy and education on treatment adherence. The coinfection of HIV and tuberculosis has a mutually aggravating relationship, in which HIV accelerates the progression of TB while TB increases HIV viral replication. In this case, non-adherence to ARV therapy caused immunosuppression so that pulmonary TB became difficult to control and increased the risk of treatment failure and drug resistance. Therefore, optimal management through regular ATT and ARV therapy accompanied by good adherence and monitoring is essential to improve the patient’s prognosis.

Studi Kesesuaian Penyimpanan Obat Emergency di PBF Mulia Multi Medika Berdasarkan CDOB

Eka Rahmatia Puabengga, Robert Tungadi, A Mu’thi Andy Suryadi — Thu, 13 Aug 2026 15:16:23 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian penyimpanan obat emergency di PBF Mulia Multi Medika berdasarkan pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan observasional melalui observasi langsung menggunakan lembar checklist dan wawancara dengan Apoteker Penanggung Jawab serta kepala gudang. Data dianalisis dengan membandingkan hasil observasi terhadap ketentuan CDOB dan dihitung dalam bentuk persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 24 indikator yang diamati, sebanyak 20 indikator dinyatakan sesuai dan 4 indikator tidak sesuai, sehingga diperoleh tingkat kesesuaian sebesar 83,33% dengan kategori sangat baik. Ketidaksesuaian disebabkan oleh tidak tersedianya jenis obat tertentu yang memerlukan fasilitas penyimpanan khusus, bukan karena ketidaksesuaian penerapan standar. Secara keseluruhan, sistem penyimpanan obat emergency telah memenuhi sebagian besar persyaratan CDOB sehingga mampu menjaga mutu, keamanan, stabilitas, dan ketersediaan obat selama proses penyimpanan serta distribusi kepada fasilitas pelayanan kesehatan.

ABSTRACT

This study aims to determine the level of compliance with emergency medication storage at Mulia Multi Medika Pharmaceutical Wholesalers (PBF) based on Good Drug Distribution Practices (CDOB) guidelines. The study employed a descriptive method with an observational approach, involving direct observation using a checklist and interviews with the responsible pharmacist and warehouse manager. Data were analyzed by comparing the observation results to CDOB requirements and calculated as a percentage. The results showed that of the 24 observed indicators, 20 were deemed to be in compliance and 4 were non-compliant, resulting in a compliance level of 83.33%, categorized as very good. Non-compliance was due to the unavailability of certain types of medications requiring special storage facilities, not due to inconsistencies in standard implementation. Overall, the emergency medication storage system met most of the CDOB requirements, ensuring drug quality, safety, stability, and availability during storage and distribution to healthcare facilities.

Digitalisasi Pelayanan Publik melalui Sistem Online Single Submission (OSS): Studi Kasus Perizinan Usaha di Indonesia

Theresia Krisintani, Havestim Julio Haridugan Nomleni — Thu, 13 Aug 2026 15:17:02 +0700

Artikel ini mengkaji proses digitalisasi pelayanan perizinan usaha di Indonesia melalui implementasi sistem Online Single Submission (OSS), platform perizinan terintegrasi berbasis elektronik yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menggunakan pendekatan studi literatur sistematis dengan analisis dokumen kebijakan dan data statistik resmi periode 2020 hingga 2026, penelitian ini menelaah perkembangan, capaian nyata, tantangan, serta prospek sistem OSS dalam kerangka reformasi birokrasi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA) yang diluncurkan pada 9 Agustus 2021 berdasarkan amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan kemudahan perizinan usaha. Berdasarkan data resmi BKPM, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) meningkat dari 613.250 NIB pada sisa 2021 menjadi 2.461.775 NIB pada 2022, menembus 10.000.019 NIB kumulatif per 16 Agustus 2024, dan mencapai 15,4 juta NIB per 25 Februari 2026 dengan lebih dari 96 persen dimiliki pelaku usaha mikro. Pembaruan regulasi melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 memperkuat sistem dengan perluasan cakupan dari 16 menjadi 22 sektor, penetapan Service Level Agreement, dan mekanisme fiktif positif. Kendati demikian, implementasi masih menghadapi kendala kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, belum optimalnya integrasi antarsistem, dan kapasitas aparatur yang belum merata. Artikel ini merekomendasikan penguatan pendampingan, perluasan infrastruktur, dan sinergi antarlembaga sebagai prioritas kebijakan.

ABSTRACT

This article examines the digitalization of business licensing services in Indonesia through the Online Single Submission (OSS) system, an integrated electronic licensing platform managed by the Ministry of Investment/BKPM. Employing a systematic literature review of policy documents and official statistical data from 2020 to 2026, this study analyzes the development, empirical achievements, challenges, and prospects of OSS within the national bureaucratic reform framework. Findings reveal that the Risk-Based OSS (OSS-RBA), officially launched on 9 August 2021 under Job Creation Law Number 11 of 2020, has produced measurable improvements in licensing efficiency and accessibility. According to official BKPM data, Business Identification Number (NIB) issuance grew from 613,250 in 2021 to 2,461,775 in 2022, reached a cumulative 10,000,019 NIBs by 16 August 2024, and climbed to 15.4 million NIBs as of 25 February 2026, with over 96 percent belonging to micro-enterprises. The regulatory update through Government Regulation Number 28 of 2025 expanded sector coverage from 16 to 22, established binding Service Level Agreements, and introduced a positive-fiction mechanism. Nevertheless, implementation continues to face challenges including digital literacy gaps, infrastructure limitations in remote areas, suboptimal inter-system integration, and uneven bureaucratic capacity. This article recommends strengthening facilitation services, expanding digital infrastructure, and enhancing inter-agency synergy as key policy priorities.

Pengambilan Keputusan Berbasis Data dalam E-Government: Analisis Implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Kebijakan Bantuan Sosial di Indonesia

Irene Wine Umbu Moto, Aurelia Maharani Olin — Thu, 13 Aug 2026 15:17:41 +0700

Transformasi digital pemerintahan telah mendorong pentingnya pengambilan keputusan berbasis data dalam tata kelola publik modern. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah tingginya tingkat inclusion error dan exclusion error dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menyebabkan distribusi bantuan sosial tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam kebijakan bantuan sosial di Indonesia, mengkaji peran DTSEN dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data pada e-government, serta mengidentifikasi implikasi implementasi DTSEN terhadap tata kelola pemerintahan digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) yang bersumber dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, regulasi pemerintah, dan dokumen kebijakan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DTSEN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 merupakan instrumen strategis integrasi data nasional yang berpotensi mengatasi fragmentasi data antar kementerian/lembaga. Implementasi DTSEN memperkuat fondasi pengambilan keputusan berbasis bukti dalam kebijakan bantuan sosial melalui peningkatan akurasi data, validasi silang lintas instansi, dan pemutakhiran data secara berkala. Meskipun demikian, tantangan terkait interoperabilitas sistem, kapasitas sumber daya manusia di daerah, dan perlindungan data pribadi masih memerlukan perhatian serius. Penelitian ini menyimpulkan bahwa DTSEN berpotensi menjadi fondasi e-government yang lebih efektif dan akuntabel apabila didukung oleh tata kelola data yang kuat dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.

ABSTRACT

The digital transformation of government has underscored the importance of data-driven decision-making in modern public governance. The primary problem motivating this research is the high rate of inclusion and exclusion errors in the Integrated Social Welfare Data (DTKS), which has led to inaccurate targeting of social assistance distribution. This study aims to analyze the implementation of the National Socio-Economic Single Data (DTSEN) in Indonesia's social assistance policy, examine DTSEN's role in supporting data-driven decision-making within e-government, and identify the implications of DTSEN implementation for digital government governance. The study employs a qualitative approach using a library research method, drawing on national and international scientific journals, academic books, government regulations, and official policy documents. The findings indicate that DTSEN, established under Presidential Regulation Number 4 of 2025, constitutes a strategic instrument for national data integration that has the potential to address data fragmentation across ministries and agencies. DTSEN implementation strengthens the foundation of evidence-based decision-making in social assistance policy through improved data accuracy, cross-agency data validation, and periodic data updates. Nevertheless, challenges related to system interoperability, human resource capacity at the regional level, and personal data protection still require serious attention. This study concludes that DTSEN has the potential to become a more effective and accountable e-government foundation if supported by robust data governance and commitment from all stakeholders.

Hubungan Tingkat Kecukupan Gizi, Status Gizi dan Pola Menstruasi dengan Kejadian Anemia Pada Mahasiswi Gizi Universitas Negeri Surabaya

Thu, 13 Aug 2026 15:19:14 +0700

Anemia masih menjadi masalah kesehatan pada mahasiswi yang dipengaruhi oleh tingkat kecukupan gizi, status gizi, dan pola menstruasi. Kekurangan asupan energi, protein, dan zat besi serta pola menstruasi yang tidak normal dapat meningkatkan risiko anemia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat kecukupan gizi, status gizi, dan pola menstruasi dengan kejadian anemia pada mahasiswi Gizi Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan desain analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Subjek penelitian sebanyak 78 mahasiswi yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Data tingkat kecukupan gizi diperoleh menggunakan metode Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire (SQ-FFQ), status gizi diukur menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT), pola menstruasi diperoleh melalui kuesioner menstruasi, dan kadar hemoglobin diukur menggunakan alat Easy Touch. Analisis data dilakukan menggunakan uji Chi-Square pada variabel tingkat kecukupan protein dan pola menstruasi, serta uji Fisher's Exact Test pada variabel tingkat kecukupan energi, zat besi dan status gizi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat kecukupan energi (p = 0,006), protein (p = 0,040), zat besi (p = 0,031) dan pola menstruasi (p = 0,039) dengan kejadian anemia, sedangkan status gizi (p = 1,000) tidak terdapat hubungan dengan kejadian anemia. Disimpulkan bahwa tingkat kecukupan gizi dan pola menstruasi berhubungan dengan kejadian anemia, sedangkan status gizi tidak berhubungan dengan kejadian anemia pada mahasiswi Gizi Universitas Negeri Surabaya.

ABSTRACT

Anemia remains a health problem among female students, influenced by nutritional adequacy, nutritional status, and menstrual patterns. Insufficient energy, protein, and iron intake, as well as abnormal menstrual patterns, can increase the risk of anemia. This study aims to determine the relationship between nutritional adequacy, nutritional status, and menstrual patterns with the incidence of anemia in female students of Nutrition Sciences at Surabaya State University. This study used an observational analytical design with a cross-sectional approach. The study subjects were 78 female students selected using a simple random sampling technique. Data on nutritional adequacy were obtained using the Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire (SQ-FFQ) method, nutritional status was measured using Body Mass Index (BMI), menstrual patterns were obtained through a menstrual questionnaire, and hemoglobin levels were measured using the Easy Touch tool. Data analysis was performed using the Chi-Square test on the variables of protein adequacy and menstrual patterns, and the Fisher's Exact Test on the variables of energy, iron, and nutritional status. The results showed that there was a relationship between the level of energy adequacy (p = 0.006), protein (p = 0.040), iron (p = 0.031) and menstrual patterns (p = 0.039) with the incidence of anemia, while nutritional status (p = 1.000) had no relationship with the incidence of anemia. It was concluded that the level of nutritional adequacy and menstrual patterns were related to the incidence of anemia, while nutritional status was not related to the incidence of anemia in Nutrition students at Surabaya State University.

Pengaruh Penambahan Kultur Mikroorganisme Em-4 Terhadap Kualitas Limbah Cair Berdasarkan Parameter Fisika dan Kimia Air: Ph dan Turbiditas

Ayu Sundari, Indah Komalasari, Shyfa Dwi Yulianty — Thu, 13 Aug 2026 15:19:52 +0700

Limbah cair yang dihasilkan dari berbagai aktivitas domestik berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak diolah dengan baik. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas limbah cair adalah pemanfaatan effective Microorganisms 4 (EM-4) yang mengandung berbagai mikroorganisme bermanfaat dalam proses biodegradasi bahan organik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penambahan EM-4 terhadap kualitas limbah cair berdasarkan parameter pH dan turbiditas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan rancangan pretest-posttest design. Sampel limbah cair sebanyak 500 mL diberikan perlakuan penambahan EM-4 sebanyak 10 mL, kemudian diinkubasi selama 5 hari pada suhu ruang. Pengukuran pH dan turbiditas dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan nilai pH yang signifikan dari 8,47 (hari ke-0) menjadi 3,71 (hari ke-5), dengan titik keasaman terendah dicapai pada hari ke-3 yaitu sebesar 3,59. Selain itu, nilai turbiditas (kekeruhan) mengalami penurunan yang konsisten dari 364 NTU menjadi 91,5 NTU pada hari terakhir, dengan efisiensi penurunan sebesar 74,86%. Hasil ini mengindikasikan bahwa penambahan EM-4 efektif dalam menurunkan kekeruhan limbah, meskipun menyebabkan kondisi air limbah menjadi asam.

ABSTRACT

Liquid waste generated from various domestic activities has the potential to cause environmental pollution if it is not properly treated. One method that can be used to improve the quality of liquid waste is the application of Effective Microorganisms 4 (EM-4), which contains various beneficial microorganisms involved in the biodegradation of organic matter. This study aims to analyze the effect of EM-4 addition on the quality of liquid waste based on pH and turbidity parameters. The research employed an experimental method using a pretest-posttest design. A 500 mL liquid waste sample was treated with 10 mL of EM-4 and then incubated for 5 days at room temperature. Measurements of pH and turbidity were conducted before and after the treatment. The results of the study showed a significant decrease in pH from 8.47 (day 0) to 3.71 (day 5), reaching the lowest point on day 3 at 3.59. Furthermore, turbidity values decreased consistently over the 5 days of incubation from 364 NTU to 91.5 NTU, achieving a total reduction efficiency of 74.86%. These findings indicate that the application of EM-4 is effective in reducing turbidity, although it shifts the wastewater into an acidic condition.

Logika Pengambilan Keputusan Petani Lahan Kering di NTT dalam Mitigasi Krisis Iklim: Perspektif Rasionalitas Subsisten dan Tata Kelola Kebijakan Adaptasi

Yohanes Betran Siregar, Niken Agischa Tasyalonika Bengkiuk — Thu, 13 Aug 2026 15:20:54 +0700

Krisis iklim global memicu terjadinya anomali cuaca ekstrem berupa false start dan dry spell berkepanjangan sepanjang siklus hidrologi 2025–2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Fenomena ini mengeksalasi kerentanan sosio-ekologis sistem pertanian lahan kering semi-arid. Artikel ini mengkaji struktur logika pengambilan keputusan para petani subsisten dalam memitigasi risiko iklim ekstrem melalui pertautan perspektif Sosiologi Ekonomi Agraria dan Ilmu Administrasi Negara. Menggunakan desain kualitatif deskriptif berbantuan analisis dokumen sekunder otoritatif dari instansi pemerintahan nasional dan daerah sepanjang periode 2025–2026, studi ini mengevaluasi titik bentur antara intervensi kebijakan pangan makro dengan respons adaptasi mikro di tingkat tapak. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan pola tanam intercropping multi-varietas, reintroduksi budidaya sorgum melalui teknik ratooning, serta kristalisasi hybrid knowledge (konvergensi data dasarian BMKG dan etnosains lokal) merupakan perwujudan dari konsep bounded rationality serta safety-first principle. Sebaliknya, evaluasi kebijakan publik mengindikasikan kegagalan program adaptasi seragam (one-size-fits-all) akibat patologi birokrasi dan asimetri informasi institusional. Penelitian ini merekomendasikan transformasi radikal tata kelola agraria daerah menuju kerangka local-based governance yang mengintegrasikan diskresi birokrasi lokal, kelembagaan adat, dan kepastian perlindungan hukum varietas lokal NTT.

ABSTRACT

The global climate crisis triggered extreme weather anomalies in the form of false starts and prolonged dry spells throughout the 2025–2026 hydrological cycle in East Nusa Tenggara (NTT) Province. This phenomenon has escalated the socio-ecological vulnerability of semi-arid dryland farming systems. This article examines the decision-making logic structural components of subsistence farmers in mitigating extreme climate risks through the intersection of Agrarian Economic Sociology and Public Administration Science. Utilizing a descriptive qualitative design supported by authoritative secondary document analysis from national and regional government agencies over the 2025–2026 period, this study evaluates the friction point between macro food policy interventions and micro adaptation responses at the field level. The analysis indicates that the implementation of multi-variety intercropping, the reintroduction of sorghum cultivation via ratooning techniques, and the crystallization of hybrid knowledge (the convergence of BMKG decadal data and local ethnoscience) manifest bounded rationality and the safety-first principle. Conversely, public policy evaluation indicates the failure of uniform adaptation programs (one-size-fits-all) due to bureaucratic pathology and institutional information asymmetry. This study recommends a radical transformation of regional agrarian governance toward a local-based governance framework that integrates local bureaucratic discretion, custom institutions, and legal protection guarantees for NTT local crop varieties.

Analisis Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik bagi Terpidana Korupsi di Indonesia: Kajian Kepastian Hukum dan Konsistensi Putusan Hakim

Thu, 13 Aug 2026 15:21:32 +0700

Pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan bagi terpidana korupsi telah diatur secara normatif dalam Pasal 10 jo. Pasal 35 ayat (1) KUHP dan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun payung hukumnya cukup kuat, praktik penerapannya di pengadilan tindak pidana korupsi menunjukkan inkonsistensi yang signifikan: sebagian terpidana dijatuhi pidana tambahan ini sementara yang lain dengan karakteristik perkara serupa tidak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, faktor pertimbangan hakim, serta konsistensi penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam putusan pengadilan tipikor di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach), penelitian ini menelaah sejumlah putusan Mahkamah Agung, di antaranya Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, serta putusan peninjauan kembali Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pedoman yudisial yang baku menjadi akar inkonsistensi tersebut, yang pada gilirannya menggerus kepastian hukum (rechtssicherheit). Penelitian ini merekomendasikan perlunya Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur parameter objektif penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik guna menjamin konsistensi putusan sekaligus memperkuat fungsi pemidanaan sebagai sarana pencegahan korupsi.

ABSTRACT

The revocation of political rights as an additional criminal sanction for corruption convicts has been normatively regulated under Article 10 jo. Article 35 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) and Article 18 paragraph (1) letter d of Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. Despite its strong legal basis, implementation in anti-corruption courts reveals significant inconsistency: some convicts receive this additional sentence while others with comparable case characteristics do not. This research aims to analyze the legal basis, judicial considerations, and consistency of the application of political rights revocation in Indonesian corruption court rulings. Using a normative juridical method with a case approach, this study examines Supreme Court decisions, including Decision Number 537 K/Pid.Sus/2014 and Number 1195 K/Pid.Sus/2014, as well as judicial review Decision Number 32 PK/Pid.Sus/2020. The findings indicate that the absence of standardized judicial guidelines is the root cause of this inconsistency, which in turn undermines legal certainty (rechtssicherheit). This research recommends the issuance of a Supreme Court Regulation establishing objective parameters for applying political rights revocation to ensure judicial consistency and strengthen the deterrent function of punishment in combating corruption.

Strategi Pemasaran Usaha Budidaya Ikan Koi (Cyprinus carpio) di Agro Koi Farm Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur

Thu, 13 Aug 2026 15:22:55 +0700

Agro Koi Farm merupakan salah satu usaha budidaya ikan koi yang menerapkan sistem produksi terpadu mulai dari pembenihan hingga pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran yang diterapkan Agro Koi Farm serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan bauran pemasaran (4P) dan analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agro Koi Farm menerapkan strategi pemasaran melalui segmentasi pelanggan, penyediaan produk berkualitas, penetapan harga yang kompetitif, promosi berbasis media sosial, serta saluran distribusi langsung dan tidak langsung. Analisis SWOT menunjukkan bahwa kualitas produk dan sistem budidaya terpadu menjadi kekuatan utama, sedangkan promosi yang belum optimal dan risiko distribusi menjadi kelemahan. Peluang berasal dari meningkatnya permintaan ikan koi dan pemasaran digital, sementara ancaman meliputi persaingan usaha, fluktuasi harga, dan risiko pengiriman. Strategi tersebut mendukung peningkatan jangkauan pasar dan keberlanjutan usaha Agro Koi Farm.

ABSTRACT

Agro Koi Farm is a koi fish farming business that implements an integrated production system from breeding to marketing. This study aims to analyze the marketing strategies implemented by Agro Koi Farm and identify internal and external factors using SWOT analysis. The research employed a descriptive qualitative approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using the marketing mix (4P) and SWOT analysis to evaluate the business's strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The results indicate that Agro Koi Farm applies marketing strategies through customer segmentation, high-quality products, competitive pricing, social media promotion, and both direct and indirect distribution channels. SWOT analysis revealed that product quality and an integrated farming system are the company's main strengths, while limited promotional activities and distribution risks remain weaknesses. Opportunities arise from the growing demand for koi fish and digital marketing, whereas threats include business competition, price fluctuations, and shipping risks. These strategies have contributed to expanding market reach and supporting the sustainability of Agro Koi Farm.

Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Perencanaan Wilayah dan Kota: Tinjauan Literatur dan Kerangka Regulasi di Indonesia

Ludgardis Yuniar Sae Putri, Jihan — Thu, 13 Aug 2026 15:23:45 +0700

Partisipasi publik merupakan prinsip penting dalam perencanaan wilayah dan kota di Indonesia, tetapi implementasinya masih cenderung bersifat formalitas dan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pola partisipasi publik, mengidentifikasi hambatan, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas partisipasi dalam perencanaan wilayah dan kota. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap artikel ilmiah terbitan 2015–2025 dan dokumen regulasi terkait penataan ruang. Analisis dilakukan melalui teknik analisis tematik dengan mengelompokkan dan mensintesis temuan dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik partisipasi publik masih didominasi tingkat tokenisme yang ditandai konsultasi satu arah, keterbatasan akses informasi, dan lemahnya mekanisme umpan balik. Efektivitas partisipasi dipengaruhi oleh desain kelembagaan yang inklusif, literasi keruangan masyarakat, pemanfaatan platform digital, dan komitmen pemerintah daerah. Penelitian ini menegaskan perlunya transformasi menuju partisipasi yang lebih substantif agar mampu meningkatkan kualitas dan legitimasi keputusan dalam perencanaan tata ruang.

ABSTRACT

Public participation is a crucial principle in regional and urban planning in Indonesia, but its implementation still tends to be formal and has not significantly influenced decision-making. This study aims to examine public participation patterns, identify barriers, and analyze factors influencing the effectiveness of participation in regional and urban planning. The study employed a qualitative approach using a literature review method, examining scientific articles published between 2015 and 2025 and regulatory documents related to spatial planning. The analysis was conducted using thematic analysis techniques, categorizing and synthesizing findings from various sources. The results indicate that public participation practices are still dominated by tokenism, characterized by one-way consultation, limited access to information, and weak feedback mechanisms. The effectiveness of participation is influenced by inclusive institutional design, public spatial literacy, the use of digital platforms, and local government commitment. This study emphasizes the need for a transformation towards more substantive participation to improve the quality and legitimacy of decisions in spatial planning.

Pengaruh Penambahan Arang Aktif Terhadap Karakteristik Bioplastik Berbasis Pati Singkong

Thu, 13 Aug 2026 15:25:34 +0700

Bioplastik merupakan salah satu alternatif material ramah lingkungan yang dapat menggantikan plastik berbasis petrokimia. Penelitian ini bertujuan untuk membuat bioplastik berbahan dasar pati singkong dengan penambahan gliserol sebagai plasticizer dan arang aktifsebagai filler , serta menganalisis karakteristiknya melalui uji Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), uji tarik, uji kadar air, dan uji daya serap air. Bioplastik dibuat menggunakan metode gelatinisasi dengan variasi penambahan arang aktifsebesar 0 g, 0,3 g, dan 0,5 g. Hasil analisis FTIR menunjukkan bahwa seluruh sampel memiliki gugus fungsi utama yang sama, yaitu O–H, C–H, H–O–H, C–O–C, dan C–O, sehingga penambahan arang aktiftidak membentuk gugus fungsi baru. Hasil uji tarik menunjukkan bahwa kekuatan tarik meningkat seiring bertambahnya karbon aktif, dari 0,0993 MPa pada sampel A menjadi 0,1261 MPa pada sampel C. Uji kadar air menunjukkan penurunan nilai dari 25% menjadi 20%, yang mengindikasikan struktur bioplastik semakin rapat. Sementara itu, uji daya serap air menghasilkan nilai sebesar 70%, 45,45%, dan 61,54% untuk masing-masing sampel. Secara keseluruhan, penambahan arang aktifmampu meningkatkan sifat mekanik serta menurunkan kadar air bioplastik tanpa mengubah struktur kimia utamanya, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas bioplastik berbasis pati singkong.

Peningkatan Kompetensi Komunikasi Akademik Mahasiswa melalui Program Pelatihan Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Arab

Bidari Widhi — Thu, 13 Aug 2026 15:26:27 +0700

Academic communication competence is an essential skill that university students need to succeed in learning, research, and future professional careers. However, preliminary observations revealed that many students experienced difficulties in participating in English and Arabic debating competitions, including limited academic vocabulary, weak argumentation skills, low self-confidence, insufficient grammatical competence, and limited understanding of debate formats. This community service program aimed to enhance students' academic communication competence through an English and Arabic debate training program. The program employed a participatory approach consisting of lectures, workshops, debate simulations, group practice, intensive mentoring, and participant performance evaluation. The participants were university students preparing for regional and national debate competitions. Evaluation was conducted through observation, performance assessment, and continuous feedback during the training sessions. The results indicated significant improvements in students' speaking ability, academic argument construction, debate techniques, self-confidence, critical thinking, and teamwork. Participants also demonstrated a better understanding of debate procedures and were able to present arguments more logically, systematically, and persuasively. The program provided meaningful experiential learning and contributed to strengthening students' academic communication competence. Furthermore, it established the foundation for a sustainable debate community that can continuously prepare students for academic debate competitions at various levels.

Efikasi Diri Orang Tua dalam Mendampingi Anak Speech Delay : Pendekatan Studi Kasus

Mon, 03 Aug 2026 14:56:08 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk memahami efikasi diri orang tua dalam mendampingi anak yang mengalami speech delay pasca kejang (step). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif terhadap Subjek W sebagai ibu dari anak berinisial B. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan ayah serta kakak anak sebagai informan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua memiliki efikasi diri yang tinggi dalam mendampingi anak speech delay. Hal ini terlihat dari keyakinan orang tua untuk terus mencari pengobatan, menjalani terapi, memberikan stimulasi komunikasi, serta melatih anak secara konsisten di rumah meskipun menghadapi berbagai hambatan emosional, sosial, dan ekonomi. Orang tua juga memanfaatkan media visual sebagai metode stimulasi yang sesuai dengan karakteristik belajar anak. Dukungan keluarga, pengalaman pengasuhan, serta perkembangan positif anak menjadi faktor yang memperkuat efikasi diri orang tua. Penelitian ini menunjukkan bahwa keyakinan orang tua berperan penting dalam mendukung perkembangan anak speech delay.

ABSTRACT

This study aims to understand parents’ self-efficacy in supporting children with post-seizure speech delay (PSSD). The study employs a qualitative approach using a descriptive case study design focusing on Subject W, the mother of a child initials B. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, with the child’s father and older sibling serving as supporting informants. The results indicate that parents possess high self-efficacy in supporting children with speech delay. This is evident in the parents’ commitment to seeking treatment, undergoing therapy, providing communication stimulation, and consistently training the child at home despite facing various emotional, social, and economic challenges. Parents also utilize visual media as a stimulation method suited to the child’s learning characteristics. Family support, parenting experience, and the child’s positive development serve as factors that strengthen parental self-efficacy. This study demonstrates that parental confidence plays a crucial role in supporting the development of children with speech delay.

Negosiasi Kekuasaan di Pantai Lasiana: Studi Atas Tiga Model Pengelolaan Lahan (Pemerintah, Tokoh Lokal, dan Swasta)

Milsa Madeta Irlen Hanas, Ananias Ryoan Philip Jacob, Diana S.A Natalia Tabun — Thu, 13 Aug 2026 15:05:11 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis negosiasi kekuasaan antara pemerintah, tokoh lokal, dan pihak swasta dalam pengelolaan lahan di Kawasan Wisata Pantai Lasiana, Kota Kupang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan melibatkan informan dari pemerintah daerah, pengelola kawasan, tokoh lokal, pihak swasta, serta pelaku UMKM. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan kerangka analisis teori Power Cube dari John Gaventa yang mencakup dimensi bentuk kekuasaan, ruang kekuasaan, dan level kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lahan di Pantai Lasiana merupakan hasil dari negosiasi kekuasaan yang kompleks dan multipolar antara ketiga aktor, di mana pemerintah memiliki kekuasaan formal melalui regulasi dan kebijakan namun tidak sepenuhnya dominan karena dibatasi oleh kekuasaan tersembunyi dan tidak terlihat yang dimiliki oleh tokoh lokal dan pihak swasta; tokoh lokal memanfaatkan legitimasi sosial dan historis untuk mempertahankan kontrol atas lahan, sementara pihak swasta menggunakan kekuatan modal dan akses perizinan untuk memperkuat posisinya dalam pengelolaan kawasan. Dalam dimensi ruang kekuasaan, interaksi antara ruang tertutup, ruang undangan, dan ruang klaim menjadi arena utama negosiasi antaraktor, sedangkan pada level kekuasaan, praktik pengelolaan menunjukkan bahwa dinamika lokal sangat memengaruhi implementasi kebijakan pemerintah daerah. Interaksi antaraktor cenderung berlangsung dalam bentuk kompromi, toleransi, dan penyesuaian kepentingan dibandingkan konflik terbuka. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Lasiana tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh relasi sosial, praktik informal, dan strategi aktor dalam mempertahankan kepentingannya, sehingga kawasan ini menjadi arena politik lokal di mana kekuasaan terus dinegosiasikan dalam praktik pengelolaan ruang wisata pesisir.

ABSTRACT

This study aims to analyze power negotiation among the government, local figures, and private actors in land management within the Lasiana Beach Tourism Area, Kupang City, using a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving informants from local government, site managers, local figures, private sector actors, and MSME participants. Data analysis employed the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data display, and conclusion drawing, guided by John Gaventa’s Power Cube theory, which consists of dimensions of forms of power, spaces of power, and levels of power. The findings reveal that land management in Lasiana Beach is the result of complex and multipolar power negotiations among the three actors, where the government holds formal authority through regulations and policies but is not entirely dominant due to the presence of hidden and invisible power exercised by local figures and private actors; local figures rely on social and historical legitimacy to maintain control over land, while private actors utilize capital strength and licensing access to reinforce their position in managing the area. In terms of spaces of power, the interaction between closed spaces, invited spaces, and claimed spaces becomes the main arena of negotiation, while at the level of power, local dynamics significantly influence the implementation of regional government policies. Actor interactions tend to occur through compromise, tolerance, and adjustment of interests rather than open conflict. Therefore, this study concludes that the management of the Lasiana Beach Tourism Area is not solely determined by formal policies but is also shaped by social relations, informal practices, and actor strategies in maintaining their interests, positioning the area as a local political arena where power is continuously negotiated in the practice of coastal tourism space management.

Gambaran Penerapan Metode Pengelolaan VVM, FIFO, FEFO, dan BUD untuk Mengurangi Kerugian di Puskesmas Kota Barat

Mon, 03 Aug 2026 14:03:49 +0700

Vaksin merupakan sediaan biologis yang sensitif terhadap suhu sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat untuk mencegah penurunan mutu dan kerugian vaksin (vaccine wastage). Penelitian ini bertujuan menggambarkan penerapan metode pengelolaan Vaccine Vial Monitor (VVM), First In First Out (FIFO), First Expired First Out (FEFO), dan Beyond Use Date (BUD) untuk mengurangi kerugian vaksin di Puskesmas Kota Barat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui observasi langsung dan dokumentasi dengan instrumen lembar checklist yang dianalisis secara deskriptif persentase dan dibandingkan dengan Pedoman Pengelolaan Vaksin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator penyimpanan vaksin maupun ketersediaan dan pendistribusian vaksin memperoleh tingkat kesesuaian 100% sehingga dikategorikan baik. Tidak ditemukan kasus vaksin kedaluwarsa, over stock, maupun stock out selama enam bulan terakhir. Dapat disimpulkan bahwa penerapan metode VVM, FIFO, FEFO, dan BUD di Puskesmas Kota Barat telah dilaksanakan sesuai standar dan terbukti efektif menekan kerugian vaksin hingga titik nol.

ABSTRACT

Vaccines are temperature-sensitive biological preparations that require proper management to prevent quality deterioration and vaccine wastage. This study aimed to describe the application of Vaccine Vial Monitor (VVM), First In First Out (FIFO), First Expired First Out (FEFO), and Beyond Use Date (BUD) management methods to reduce vaccine wastage at Kota Barat Public Health Center. A descriptive quantitative approach was used through direct observation and documentation with a checklist instrument, analyzed using descriptive percentages and compared with the 2021 Vaccine Management Guidelines of the Indonesian Ministry of Health. The results showed that both the vaccine storage indicators and the vaccine availability and distribution indicators reached a 100% compliance level and were categorized as good. No cases of expired vaccines, overstock, or stockout were found during the last six months. It can be concluded that the application of the VVM, FIFO, FEFO, and BUD methods at Kota Barat Public Health Center complied with the standards and was proven effective in reducing vaccine wastage to zero.