Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Didesa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Abstract

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau jenis penelitian Non Doktrinal yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat.

Tujuan penelitian (1).Untuk megetahui Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan (2).Untuk mengetahui Faktor yang menghambat Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan.

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1).Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu yang pertama Pelayanan Administrasi Publik yang adianggap belum memadai yang kedua Pengambilan Kebijakan Publik yang tidak sesuai yang diakibatkan belum tersusunya struktur organisasi perangkat desa dan yang ketiga adalah Pembangunan Sarana Publik yang belum sempurna masih banyak kekurangan dari segi sarana dan prasarana yang ada (2). Faktor yang menghambat Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan ada tiga yaitu Sumberdaya manusia Pelayanan Administrasi Publik belum lengkap dalam melakukan pelayanan publik dan yang kedua adalah Sarana dan prasarana Pelayanan yang dianggap belum lengkap sehingga masih banyak pelayanan yang terhambat serta sulitnya Penetapan kebijakan pembangunan yang ada hal ini tentunya diperlukan kesadaran dalam hal ini pemangku kebijakan di Desa Buko Selatan untuk mempercepat pembangunan dari segi SDM maupun sarana dan perasarana.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1).Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko seharusya mendapatkan perhatian serius pemerintah setempat untuk memperjelas kebutuhan masyarakat (2).Harus dilakukan restruktur pada organ pelayanan didesa tersebut agar masyarakat tidak menjadi kendala dalam pelayanan publik