PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN SISTEM OUTSOURCING MENURUT UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Abstract
Changes in the application of modern technological results are now widely cited as one of the causes for the occurrence of social change, including in the field of labor law. In the Act No. 13 of 2003 on Manpower does not mention explicitly about terms and outsourcing. The outsourcing model can be compared with the form of the charter agreement although it is not the same. The charter agreement can be likened to a regular contract system, while outsourcing itself is not a contract. Workers / laborers in the charter agreements can be likened to casual workers as stipulated in the Regulation of the Minister of Manpower NR: PER. 06 / MEN / 1985 on Protection of Daily Workers (PHL). PHL is a worker who works for an employer to do a particular job and may vary in time and volume of work by receiving wages based on daily attendance of the worker.
 Keywords :
References
I Wayan Nedeng, Lokakarya Dua Hari. Outsourcing dan PKWT, PT. Lembangtek, Jakarta, 2003.
J. Pareira Mandalangi, Dari Hukum Perburuhan Ke Hukum Kerja dan Hukum Sosial, Dalam Percikan Gagasan Tentang Hukum, Fakultas Hukum Unpar, Bandung, 1988.
Nur Cahyo, Pengalihan Pekerjaan Penunjang perusahaan dengan Sistem Outsourcing (Alih Daya) Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus pada Asuransi Astra Buana), Tesis Magister Hukum FHUI, Depok, 2006.
Santjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980.-----------,, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986.
B. Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat pekerja / serikat buruh
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja NR : PER. 06 / MEN / 1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas PHL.
Kepmenakertrans Nomor: KEP. 101/MEN/VI/2004
Kepmenakertrans No. KEP 220/MEN/X/2004.
