Evaluasi Tata Kelola Sistem Rujukan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Konawe Utara
Evaluation of the Governance of the Health Referral System at the Konawe Utara District Health Center
Abstract
Latar Belakang: Menurut peraturan BPJS syarat pasien dirujuk apabila puskesmas tidak dapat memberi pelayanan sesuai kebutuhan pasien karena adanya keterbatasan fasilitas, pelayanan, ketenagaan serta apabila diagnosis penyakit diluar 144 diagnosis yang dapat ditangani puskesmas Masalah semakin terlihat dengan adanya data rujukan pada tahun 2019 diketahui dari 22 puskesmas dan yang memiliki rata-rata melebihi batas rasio rujukan yang di tetapkan yaitu lebih dari sama dengan 15% cukup tinggi hingga mencapai 77.27% dan pada tahun 2020 masih dalam kategori tinggi yaitu mencapai 72.73% dan untuk tahun 2021 diketahui mengalami penurunan namun ditemukan pasien dengan rujukan non spesialistik dari semua puskesmas melebihi ketentuan rasio yang ditentukan yaitu di atas 5% .
Tujuan: Penelitian ini untuk Menganalisis Evaluasi Tata Kelola Sistem Rujukan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Konawe Utara.
Metode: Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan desain studi cross-sectional, Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret tahun 2023 Penelitian ini telah dilaksanakan di 22 Puskesmas Kabupaten Konawe Utara. Populasi adalah keseluruhan keseluruhan petugas yang berkaitan dengan proses kegiatan rujukan di puskesmas (Dokter, Bidan Penanggung Jawab Poli KIA, Bidan Penanggung Jawab Kamar Bersalin, Perawat Penangung Jawab Poli Umum, Perawat Penangung Jawab UGD dan Dokter Gigi) dengan total populasi 132 orang dan sampel berjumlah 100 responden. Metode pengambilan sampel menggunakan Claster Random Sampling.
Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara perencanaan (Planning) dengan Tata Kelola Sistem Rujukan puskesmas di Kabupaten Konawe Utara Terdapat hubungan yang sedang antara pengorganisasian (Organizing) dengan Tata Kelola Sistem Rujukan puskesmas di Kabupaten Konawe Utara Terdapat hubungan yang sedang antara pelaksanaan (Actuating) dengan Tata Kelola Sistem Rujukan puskesmas di Kabupaten Konawe Utara Terdapat hubungan yang lemah antara pengawasan (Controlling) dengan Tata Kelola Sistem Rujukan puskesmas di Kabupaten Konawe Utara perlunya pihak pemangku kebijakan di wilayah masing masing hingga ke tingkat desa dalam mensosialisasikan pentingnya layanan kesehatan dan pemanfaatan layanan kesehatan dengan menekankan layananan wajib terhadap 144 penyakit yang harus di tangani.
Kesimpulan: Studi ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara perencanaan, pengorganisasian, pengorganisasian, dan terdapat hubungan yang lemah antara pengawasan dengan Tata Kelola Sistem Rujukan puskesmas di Kabupaten Konawe Utara.
References
BTKLPP. RENCANA AKSI KEGIATAN BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MANADO TAHUN 2015-2019. J Chem Inf Model. 2019;53(9):1689–99.
Dahlan M, Setyopranoto I, Trisnantoro L. Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Pasien Stroke di RSUP Dr. Sardjito. J Kebijak Kesehat Indones JKKI. 2017;6(2):73–82.
Peraturan Menteri Kesehatan RI. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2014. Vol. 55, Tetrahedron Letters. 2014. p. 3909.
Oktavia SS. Hubungan Peran Stakeholders Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Sodality J Sosiol Pedesaan. 2015;1(3):231–46.
Ramdhani A. (PDF) Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. https://www.researchgate.net/publication/313842407_Konsep_Umum_Pelaksanaan_Kebijakan_Publik. 2017;11:12.
Purwoastuti TE. Mutu Pelayanan Kesehatan & Kebidanan. Pustakabaru Press; 2015.
BPJS. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan. Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan. 2013. 2, 5-6. p.
Marwis M, Firdawati F, Erkadius E. Analisis Sistem Rujukan Kelainan Refraksi dari Puskesmas ke Rumah Sakit di Kota Pariaman Tahun 2018. J Kesehat Andalas. 2019;8(3):565.
Kementrian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia 2020. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. 139 p.
Mayapia M, Chairin Nor ARA, Kamaludin M. Evaluation of Health Information Systems in the Health Medical Record Birobuli Palu. Promot J Kesehat Masy. 2017;6(1).
Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara. Asera; 2021.
BPJS Kesehatan. Panduan Praktis Sistem Rujukan Berjenjang. 2014. 9 p.
Peraturan Mentri Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014. Vol. 5, Kementrian Kesehatan RI. 2014. p. 171–85.
Kristijono A. Capaian Indikator Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada Puskesmas di Kota Semarang. J Rekam Medis dan Inf Kesehat. 2020;3(1):1–6.
Alawi M, Junadi P, Latifah SN. Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingginya Rujukan Kasus Non Spesialistik Pasien Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Sukabumi Tahun 2015. Ilmu Kesehat Masy Fak Kesehat Masy Univ Indones. 2016;1(1):7.
Kementrian Kesehatan RI. Pedoman Sistem Rujukan. 2012. 139 p.
Oktamianti P, Pebrina A. Kajian Kebutuhan Pengembangan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kelas B di Provinsi Sulawesi Utara. J ARSI. 2019;5(2):59–71.
Heryana A. Bahan Ajar Sistem Rujukan Berjenjang pada Pelayanan Kesehatan. Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul |. 2020. 13 p.
Risky S. Upaya Penataan Sistem Rujukan Kesehatan yang Efektif dan Terstruktur. 1st ed. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia; 2022. 425 p.
Bancin LJ, Putri NA, Rahmayani N, Kharisma R, Purba SW. Gambaran Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute) Di RSUD Dr. RM Djoelham Binjai Tahun 2019. J Ilm Perekam dan Inf Kesehat Imelda. 2019;5(1):16–9.
Kemenkes RI. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN. Vol. 26, Kemenkes RI. 2019. p. 41.
Ramadhani SN. Studi Literatur : Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Rujukan di Puskesmas Pada Era JKN Analysis of Factors Causing High Referral Rates at Primary Health Center in the JKN Era : A Literature Review. Media Gizi Kesmas. 2020;9(2).
Kementrian PPN/Bappenas. Bedah Anggaran Kesehatan. 2020. 1–88 p.
Setiawati ME, Nurrizka RH. Evaluasi pelaksanaan sistem rujukan berjenjang dalam program jaminan kesehatan nasional. 2019;08(01):35–40.
Authors who publish with Journal of Public Health and Pharmacy retain the copyright of their work. The journal applies a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0), which grants the following rights:
-
Copyright Retention: Authors retain the copyright of their work, maintaining full control over their intellectual property without restrictions.
-
Right of First Publication: Authors grant the journal the right of first publication of their work. This ensures that the work is initially published and credited in Journal of Public Health and Pharmacy.
-
License to Share and Reuse: The work is licensed under CC BY-SA 4.0, allowing others to copy, distribute, remix, and build upon the work for any purpose, even commercially, as long as proper credit is given to the authors, and any new creations are licensed under the same terms.
