Pendampingan dalam BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) Desa Ampera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah
Assistance in BUMdes (Village Owned Enterprises) Ampera Village, Palolo District, Sigi Regency, Central Sulawesi Province
Abstract
Dalam pelaksanaannya prioritas permasalahan yang dihadapi BUMDes Desa Ampera adalah kurang tepatnya tenaga SDM (sumber daya manusia) yang ditempatkan sebagai Pengurus atau Pengelola BUMDes. Kegiatan awal yang akan dilakukan adalah membangun koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat di lokasi KKLP STIE Panca Bhakti Palu. Koordinasi ini sangat penting agar pada saat pelaksanaan kegiatan sinergitas dapat tercapai. Kemudian perencanaan disusun secara bersama antara masyarakat pemerintah, pendamping KKLP STIE, dan pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Koordinasi perencanaan ini dilakukan dalam rangka melakukan rekruitmen para Dosen, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan pendampingan manajemen BUMDes. Hasi dari penelitian ini pengurus/Pengelola inti BUMDes belum ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang duimiliki. Bagi hasil atau pertanggung jawaban Pengurus/Pengelola BUMDes ke kepala Desa Ampera juga belum jelas. Belum terampilnya Pengurus/Pemgelola BUMDes terhadap teknologi komputer yang bisa digunakan di kantor BUMDes, sehingga menghambat kelancaran input data.
References
Mutiarni, R., Utomo, L. P., & Zuhroh, S. 2017. Pendampingan Pencatatan Transaksi Keuangan Pada Koperasi Bunga Harapan Desa Ceweng. Comvice. Journal of Community Service, 1(1), 33-38.
Mutiarni, R. 2017. Implementasi Electronic Data Processing Pada Koperasi Wanita.
Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 12(2), 135-148.
Rudy Suryanto, 2018, Peta Jalan BUMDES SUKSES, Cetakan Pertama, PT. Syncore Indonesia, Yogyakarta.
Sari, Harmita. & Hafid Anita. 2019. Pengembangan Usaha Kerupuk Amplang Bandeng untuk Memberdayakan Masyarakat Desa Polejiwa Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Panrita Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 161-169.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
