Kedudukan Hukum Atas Kesepakatan Pengurus Daerah Terhadap Honorarium Notaris (Studi Kasus Di Kabupaten Kotawaringin Barat)

The Legal Status of Regional Board Agreements Regarding Notary Honoraria (A Case Study in West Kotawaringin Regency)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pembentukan kesepakatan honorarium notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI) Kabupaten Kotawaringin Barat guna menjaga profesionalitas dan menghindari persaingan honorarium yang tidak sehat. Namun, praktik tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai kewenangan Pengda INI dalam membentuk kesepakatan honorarium serta kedudukan hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dalam membentuk dan menindaklanjuti kesepakatan honorarium notaris serta menganalisis kedudukan hukum kesepakatan honorarium yang dibentuk oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki kewenangan normatif untuk menetapkan honorarium notaris karena kewenangannya terbatas pada fungsi pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan organisasi. Kesepakatan honorarium yang dibentuk melalui rapat anggota tidak memiliki kedudukan sebagai norma hukum yang mengikat secara yuridis, melainkan hanya merupakan gentlemen's agreement yang memiliki daya ikat moral dan sosiologis. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap kesepakatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum terhadap jabatan maupun akta Notaris, tetapi hanya menimbulkan konsekuensi etik dan organisasional dalam lingkungan Ikatan Notaris Indonesia.