IMPLEMENTATION OF THE SUPERVISION FUNCTIONS OF VILLAGES CONSULTANCY AGENCY IN OPTIMIZING VILLAGE DEVELOPMENT ACCORDING TO REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS NUMBER 110 OF 2016 (Study at Lumbe, Nambo District, Banggai Regency)
Abstract
Implementation of the supervisory function of the Lumbe Village Consultative Body, Nambo District, Banggai Regency on the performance of the Lumbe village head which was carried out in a monitoring and evaluation manner and the results were not in accordance with the provisions of Article 46 paragraph (3) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 concerning Village Consultative Councils. So that it has not supported the administration of Lumbe village government to achieve legal goals. Several factors become obstacles, namely the limited human resources of BPD, low financing, low community culture and lack of BPD institutional facilities and infrastructure. Even so, there are supporting factors, namely harmonious coordination between the PBD and the village head and strong community support for the implementation of the supervisory function carried out by BPD Lumbe. It is recommended that the Ministry of Home Affairs issue guidelines for monitoring and evaluating the performance of village heads, strengthen support for BPDs and increase BPD budgets including increasing the availability of facilities and infrastructure for BPD Lumbe. Supervision functions are carried out effectively in supporting the implementation of village governance in a sustainable manner.
References
Al Chaidar, Salahudin, 2000. Zulfikar dan Sahrasad, Herdi. Federasi atau Disintegrasi, Telaah Awal Wacana Unitaris versus Federalis dalam Perspektif Islam, Nasionalisme dan Sosial Demokrasi Madani, Madani Press, Jakarta.
Abu Daud Busroh. Ilmu Negara. 2014.Cetakan kesepuluh. Bumi Aksara. Jakarta.
Abdul Ghafar Karim,. Kompleksits Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Cahyadi, A. dan EF Manullang,2008. Pengantar ke Filsafat Hukum. Cet.2., Kencana Prenada Group, Jakarta.
Widjaja, A.W., 2010. Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Tanya, BL., Dkk. 2010. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Cet. 3. Yogyakarta: Genta Publishing, Yogyakarta.
Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, 200. Ilmu Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
Santoso, HMA, Hukum, Moral, dan Keadilan, 2004. Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Hans Kelsen. 2006. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara.Cetakan pertama. Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia. Bandung.
Juanda, 2004. Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung.
Jimly Asshiddiqie, 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM. Jakarta: Penerbit KonPress, Jakarta.
_______________. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-lembaga Negara PascaReformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK, Jakarta.
_______________, 2010. Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Jakarta: FHUI, 13 Juni, 2010
_______________, Pengatar Ilmu Hukum Tata Negara, cet. III, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
_______________, 2004. Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
Kusuma, RM. AB. 2004. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, Jakarta.
La Ode Husen, 2009. Negara hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan, Umitoha, Makassar.
Mansyur Effendi, 2001. Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Majda El-Muhtaj, 2009. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Mariam Budiardjo, 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
Muhammad Yamin, 2001. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.
Notohamidjojo, O. 2010. Makna Negara Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Kristen. Jakarta.
Padmo Wahyono, 2011. Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Palguna, IDG. MK, 2008. Judicial Review, dan Welfare State, Sekjen MK, Jakarta
Philipus M.Hadjon, 2011. Perlindungan Huku m Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tenta ng Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, Surabaya.
Reza A. A. Wattimena, 2007. Melampaui Negara Hukum Klasik, Kanisius, Yogyakarta.
Suseno, 2002. FM. Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Cetakan Ke-12: Pustaka Filsafat, Yogyakarta.
Sutrisno Hadi, 1989. Metodologi Research Jilid I, Yogyakarta. Fak Psikology.UGM, Yogyakarta.
Sumadi Suryabrata, 1997.Metode Penelitian, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Suharsini Arikunto, 1990. Manajemen Penelitian, Jakarta , Rineka Cipta, Jakarta.
Soehino, 2004. Ilmu Negara, cet. VI, Liberty, Yogyakarta.
Widjaja, 2003. HAW. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
B. Journals and Papers
Andi Pangerang Moentha. Quo Vadis DPD di Indonesia (Mencari Format Ideal DPD Dalam Amandemen Kelima UUD 1945). Jurnal Ilmu Hukum Amana Gappa Volume 15 Nomor 1 tahun 2007
Christine Ayu Setyaningrum dan Fifiana Wisnaeni. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019
Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik , Volume I. No. 6. 2010
Kajian Balitbang Kompas, Konflik Vertikal dan Horizontal Dalam Impelementasi Otonomi Daerah, Terkait Dengan Perilaku DPRD. Kumpulan artikel, Januari sampai desember 2000
Ombi Romli dan Elly Nurlia. Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). Cosmogov; Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017
Sahrul Haidin. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Kabupaten Dompu). Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan, Universitas Mataram, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017.
Saiful, Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 2, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako Palu. 2014
Philipus M. Hadjon (I). Hak-Hak Dasar (fundamental rights; grondrechten) Dalam Peraturan Perundangan-undangan. Makalah dalam Diskusi di Mahkamah Militer III. Surabaya. 1993
Philipus M. Hadjon. Membangun Hukum Dalam Penyelenggaraan Negara Demokrasi. Makalah dalam Seminar Nasional di FH Darul Ulum Jombang. 2 Juni 1994
C. Internet Site
Banggai News.com. Warga Lumbe Segel Kantor Desa Tuntut Transparansi Dana Desa. Di akses di https://banggainews.com/warga-lumbe-segel-kantor-desa-tuntut-tranparansi-dana-desa/ tanggal 8 Mei 2022
After the manuscript is accepted for publication, authors will be required to sign a copyright transfer form. Copyright will be transferred to Universitas Muhammadiyah Palu, Postgraduate Program in Master Program of Legal Studies, via e-mail. A copyright form will be sent to you via e-mail after the accepted manuscript has been submitted.
