Small Claim Court as a Refund State Losses Due to Corruption Crime By State Attorney
Abstract
This study aims: (1) To find out the legal remedies taken by the prosecutor against the return of state losses in the crime of corruption. (2) The Effectiveness of the Prosecutors' Efforts as State Lawyers in Recovering State Losses Due to Corruption Crimes. The method that the researcher uses in writing this thesis is using a normative juridical research approach. Research Results: (1). The settlement of civil cases through the small claim court at the District Court is very helpful for the community to resolve their cases in a simple, fast, and low cost way. Perma No. 2 of 2015 and Perma No. 4 of 2019 is a new breakthrough and fills the legal vacuum to resolve simple cases that were previously resolved normally. (2). The limitation on the material value of the lawsuit is Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah) for example, which means that if the lawsuit filed exceeds this value, the lawsuit will not be accepted for settlement through a simple lawsuit process. Research Suggestions: (2) For litigants, it is hoped that they will be able to comply with and follow all the regulations in the Court, especially during the case examination process. Because the litigants actually also have an important role in the creation of a judiciary that is simple, fast, and low-cost as expected. (2). The Court must provide legal counseling by cooperating with related agencies (kelurahan and city governments) to the general public, so that public awareness of the law can be realized. So as a result it does not become one of the obstacles in the judicial process which is simple, fast, and low cost.
References
Ariani, N.V. (2016). Small claim courtDalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN, 1410, 5632
Achmad Busro, (2011). Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Keuangan Dan Atau Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Maupun Atas Dasar Kerugian Keperdataan. Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum,2012,Raja Grafindo Persada Jakarta.hal 118
Bernadeta Maria Erna, Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan,Bandung 26 Oktober 2013, hlm2.
Djufri, D., Kesuma, D. A., & Afriani, K. (2020). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 120-132.
Erman Rajagukguk, “Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi†Jurnal Hukum Bisnis Vol 6, No ii hlm 114.
Hiariej, E. O. (2013). Pengembalian Aset Kejahatan. Jurnal Opinio Juris, 13, 2-3.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Psl 1 angaka 1
Lawrence M. Friedman,1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel Sage Foundation, New York
Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Warta Dharmawangsa, 13(1).
Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Referensi, Tahun 2012, hlm. 132.
Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakata: Pustaka Pelajar. Hlm 25
Priyanto, Waris. (2015). Pemeriksaan Gugatan Sederhana, PN Lampung.
Putri, S. A. (2018). Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Small claim courtBerdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(12), 1047-1050.
Romli Atmasasmita, Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangannya Dewasa Ini, Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm5
Ridwan Mansyur, Small claim courtTeori Praktek dan Permasalahannya, Pustaka Dunia, Jakarta: 2017, hlm. 46-47.
Sutrisno, S. (2018). Efektifitas Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Negara/Daerah Sebagai Akibat Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Jurnal Idea Hukum, 4(2).
Suhariyono AR, Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014, hlm 3
Sutrisno, S. (2018). Efektifitas Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Negara/Daerah Sebagai Akibat Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Jurnal Idea Hukum, 4(2).
Soejono soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal. 13.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Wahyuningsih, S.,Ilham, L., & Dahri, I. (2018). Penerapan sistem small claim court(small claim court) dalam penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan negeri makassar. Jurnal Tomalebbi, (1), 86-98.
After the manuscript is accepted for publication, authors will be required to sign a copyright transfer form. Copyright will be transferred to Universitas Muhammadiyah Palu, Postgraduate Program in Master Program of Legal Studies, via e-mail. A copyright form will be sent to you via e-mail after the accepted manuscript has been submitted.
