Corporate Criminal Responsibility for Corruption Crimes in Perspective Perma No. 13 of 2016
Abstract
Corporations as perpetrators of criminal acts can be criminally charged, because corporations are legal subjects and therefore can be held criminally responsible. PERMA Number 13 of 2016 dated December 21 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations, regulates matters namely corporate and management criminal liability, corporate group accountability, corporate responsibility in mergers, consolidations, separations and dissolution of corporations, corporate audit procedures, procedures for examining management, procedures for examining corporations and management, claims for compensation and restitution, handling of corporate assets, abolition of the authority to prosecute and carry out crimes, sentencing, criminal decisions, implementation of decisions and implementation of additional crimes or regulations against corporations.
References
2. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
3. Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
4. Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta; Permata Aksara, 2012
5. Dwija Priyatno, Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia, Bandung: CV. Utomo, 2004
6. E. Setiadi, Kriminalisasi Kebijakan dan Bekerjanya Hukum Pidana, Univeristas Islam Bandung, Bandung, 2010
7. Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT), Jakarta : Visimedia, 2009
8. Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT, Jakarta: Forum Sahabat, 2008
9. H.M.N. Purwosutjipto,“Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,. Djambatan, Jakarta,1979
10. Habib Adjie, Status Badan Hukum, Prisip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas,Bandung : Mandar Maju, 2008
11. Hanafi, Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997
12. Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
13. Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Penerbit Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkama Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
14. Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008
15. Moch Faisal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Bandung, Pustaka, 2004
16. Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
17. Muladi dan Dwidja Priyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, Kencana, 2010
18. Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Pustaka Setia, 1999
19. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua,Jakarta,Balai Pustaka,1997,Catatan ke IX
20. Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
21. Soedjono Dirjosisworo, “Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan badan usaha di Indonesia”, Mandar Maju, Bandung, 1997
22. Sudikno Mortokusumo,Mengenal hukum suatu pengantar, Yogyakarta: Liberty,1999
23. Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006
24. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
25. Zaeni Asyhadie, “Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
