Kelembagaan Pemerintahan Di Era Smart Governance: Strategi Reformasi Menuju Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

Government Institutions in the Smart Governance Era: Reform Strategies Towards Technology-Based Public Services

  • Sri Yulianty Mozin Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
  • Rahmatia Pakaya Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
  • Maya Anggraini Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
  • Ni Made Amanda Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
  • Dea Ayu Lestari Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
  • Moh Prayuda Sampara Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
  • Astri Hasniyantri Lanio Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9317
Keywords: Birokrasi; Pelayanan Publik; Reformasi Kelembagaan; Smart Governance; Teknologi Informasi

Abstract

Studi ini menekankan pada strategi reformasi institusi pemerintahan di Indonesia untuk memenuhi tuntutan era smart governance yang mengutamakan peningkatan pelayanan publik melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Makna studi ini terletak pada pentingnya reformasi birokrasi agar dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan digital yang mendorong terbentuknya pengelolaan pemerintahan yang terbuka, efisien, dan melibatkan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan dan praktik reformasi institusi dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan digital. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka mengenai kebijakan nasional, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang terkait. Analisis menunjukkan bahwa inisiatif seperti Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE), e-Government, dan kota cerdas terbukti meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi informasi, serta partisipasi masyarakat. Walaupun demikian, proses reformasi tetap menghadapi tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi pegawai, fragmentasi regulasi, dan penolakan budaya birokrasi. Penelitian ini menyatakan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengintegrasian sistem informasi antar lembaga, peremajaan regulasi yang fleksibel, serta pengembangan budaya inovasi merupakan langkah strategis menuju birokrasi yang responsif dan berfokus pada pelayanan publik digital yang berkelanjutan.

References

Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press. [Tautan akses PDF: https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/5157/4/KEPUSTAKAAN.pdf
Arsyi, A., Rahmawati, S., & Dwijayanti, A. (2024). Tata Kelola Pemerintahan Digital dan Efektivitas Birokrasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 12(2), 45–58. https://doi.org/10.21009/jiap.122.05
Aziz, M. (2024). Tantangan Implementasi Smart Governance di Era Digitalisasi Birokrasi. Jurnal Transformasi Pemerintahan, 5(1), 23–34. https://journal.ipdn.ac.id/index.php/jtp/article/view/544
Dwiyanto, A. (2008). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
Indrayani, R., Priyowidodo, G., & Yogatama, A. (2024). Smart Governance di Kota Yogyakarta: Analisis Jogja Smart Service (JSS). Jurnal Penelitian Terapan dan Kebijakan Publik, 8(1), 50–61. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jptn/article/view/60323
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). Reformasi birokrasi dan SDM aparatur. KemenPANRB.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). Laporan reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola. KemenPANRB.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). Roadmap Reformasi Birokrasi 2020–2025. https://www.menpan.go.id
Kurnia, D., dkk. (2023). Inovasi dan adaptasi organisasi di era digital. Jurnal Manajemen Publik.
Kwik Kian Gie. (2003). Birokrasi dan reformasi administrasi. Pustaka Sinar Harapan.
Lembaga Administrasi Negara. (n.d.). Draft Grand Design Reformasi Birokrasi. LAN RI.
Maharania, R., & Kencono, D. (2021). Kebijakan responsif dalam smart governance. Jurnal Kebijakan Publik.
Nadila, S., dkk. (2021). Pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik. Jurnal Administrasi Publik.
Priyowidodo, G., Indrayani, R., & Yogatama, A. (2024). Penguatan Kelembagaan dalam Implementasi Smart Governance di Indonesia. Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Digital, 9(1), 14–25. https://ejournal.bkn.go.id/jtgd/article/view/1125
Ramadhani, A., & Handoyo, E. (2022). Transparansi dan keterbukaan data dalam smart governance. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
Sedarmayanti. (2005). Good governance: Kepemerintahan yang baik dalam rangka otonomi daerah. Mandar Maju.
Sedarmayanti. (2013). Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan. Refika Aditama.
Siagian, S. P. (1982). Administrasi pembangunan. Gunung Agung.
Tomor, Z., et al. (2019). Collaborative governance in the digital era. Public Management Review.
Triyanto, B., dkk. (2024). Pengembangan kompetensi SDM aparatur digital. Jurnal Administrasi Negara.
UB Repository. (2021). Reformasi kelembagaan dan birokrasi di Indonesia. Universitas Brawijaya.
Wahid, F., Kusnadi, D., & Pramono, H. (2024). Kesiapan Digital Birokrasi Indonesia dalam Era Smart Governance. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 15(2), 88–101. https://jurnal.unpad.ac.id/jakp/article/view/6374
Published
2025-11-26
Issue
Vol. 8 No. 11: November 2025
Section
Article

Most read articles by the same author(s)