Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Huntulohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo)
Community Participation in Village Development (Study in Huntulohulawa Village, Bongomeme District, Gorontalo Regency)
Abstract
Pembangunan desa yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, tingkat, serta faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Huntulohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, serta warga desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan masih tergolong terbatas dan cenderung bersifat konsultatif, sementara pada tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat relatif tinggi melalui kegiatan gotong royong dan keterlibatan langsung dalam pembangunan fisik. Pada tahap pengawasan, partisipasi masyarakat masih bersifat informal dan belum terorganisasi secara sistematis. Faktor pendorong partisipasi meliputi kuatnya budaya gotong royong, kepemimpinan desa yang terbuka, serta adanya program pemberdayaan dan digitalisasi desa. Adapun faktor penghambatnya antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembangunan desa, keterbatasan waktu akibat aktivitas ekonomi, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya keterlibatan perempuan dalam forum pengambilan keputusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan sangat diperlukan melalui penguatan kapasitas masyarakat, transparansi informasi, serta optimalisasi peran seluruh kelompok sosial guna mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan berkeadilan.
References
, uud N. 6 T. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dwiyanto, A. (2015). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
m.fachri adnan. (2013). Reformasipemerintahandaerah. Ilmu Sosial Politik, XII(no.2).
Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset.
Nugraha, J. T., Orbawati, E. B., Fadlurrahman, F., Mukti, A., & Ikhtiara, S. (2024). Public Service Quality dan Customer Satisfaction: Mengeksplorasi Atribut Kualitas Pelayanan Pada Sektor Publik. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 9(2), 167–174. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3653
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality. Journal of Marketing, 41–50.
Ratminto, & Winarsih. (2013). Manajemen Pelayanan. Pustaka Pelajar.
Sedarmayanti. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Refika Aditama.
Sinambela, L. P. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Bumi Aksara.
Sinambela, L. P. (2014). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Bumi Aksara.
Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. (1990). Delivering Quality Service. Free Press.
