Program Strategis Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Di Indonesia
Strategic Bureaucratic Reform Program as an Effort to Transform Governance in Indonesia
Abstract
Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual program strategis reformasi birokrasi sebagai upaya transformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia, dengan penekanan pada penguatan kompetensi aparatur sipil negara dan digitalisasi pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang menelaah berbagai sumber sekunder seperti dokumen kebijakan, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan peraturan perundangan terkait reformasi birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia telah mengarah pada perubahan paradigma dari pola kerja administratif menuju tata kelola berbasis kinerja yang memanfaatkan teknologi digital melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Program strategis reformasi birokrasi berperan penting dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan akuntabel, serta mendorong integrasi kebijakan lintas sektor untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan partisipatif. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kesenjangan infrastruktur digital, dan resistensi budaya birokrasi terhadap perubahan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya kepemimpinan digital, evaluasi berbasis hasil, serta pemerataan literasi teknologi sebagai kunci keberhasilan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang modern, inovatif, dan berkelanjutan.
References
Analisis Tingkat Efektifitas Digitalisasi Pelayanan Administrasi di Kecamatan Medan Amplas. (2024). Jurnal Metansi, 2(3). https://journal.metansi.unipol.ac.id/index.php/jurnalmetansi/article/view/320
Dwiyanto. (2006). Reformasi pelayanan publik dan birokrasi: Tantangan dan hambatan. Kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
Dwiyanto, D., dkk. (2008). Reformasi birokrasi nasional: Kendala budaya birokrasi hirarkis, ketidakpastian layanan, dan lemahnya insentif. Reformasi birokrasi.
Hariadi, B. (2023). Birokrasi reformasi di masa pandemi Covid-19. JAPan: Jurnal Administrasi dan Pemerintahan, 1(1). https://ejournal.stisipimambonjol.ac.id/index.php/JAPan/article/download/70/30/255
Iqbal, M., & Mirza, T. (2024). Digitalisasi pelayanan publik dalam sektor pelayanan kependudukan. Prosiding IAPA, 2024. https://journal.iapa.or.id/proceedings/article/download/1042/448/
Ishak, I. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ASN di Kecamatan Luwuk. Jurnal Metansi, 2(3). https://journal.metansi.unipol.ac.id/index.php/jurnalmetansi/article/view/320
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). (2023, September 19). Keterbukaan informasi dorong peran masyarakat dalam pembangunan. https://menpan.go.id/site/berita-terkini/keterbukaan-informasi-dorong-peran-masyarakat-dalam-pembangunan
Maulana, A., Nurdin, N., & Andhika, A. (2018). Open government sebagai instrumen memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Syntax-Literate: Jurnal Ilmu Sosial. https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/download/11469/7026
Mursalin, M. (2024). Efektivitas reformasi birokrasi dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik. Social Research Journal, 3(2), 45–60. https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/srj/article/view/1426
Nurdin, I. (2024). Strategi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dalam upaya mewujudkan birokrasi modern di Indonesia. Wahana Bina Pemerintahan, 6(2). https://jurnal.stipan.ac.id/index.php/wahana-bina-pemerintahan/article/download/181/214
Nurdin, N. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur sipil negara. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 101–118. https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/jbk/article/download/3084/1407/6054
Pemerintah Kabupaten Banyumas. (n.d.). Nilai budaya keterbukaan dalam pelayanan publik dan good governance. https://www.banyumaskab.go.id/read/15681/single.html
Presiden Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010.
Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182.
Purnomo, A. S., Nurkumalawati, I., Wiraputra, A. R., Bawono, S. K., Ponco Aji, K., & Ryanindityo, M. (2024). How the Role of Digital Leadership and Public Service Reform on Bureaucratic Revitalization? An Empirical Study of E-Government Implementation. Journal of Infrastructure, Policy and Development, 8(8): 6746. https://systems.enpress-publisher.com/index.php/jipd/article/viewFile/6746/3640
Rasyid, S. B. A. (2021). Implikasi reformasi birokrasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. JISH (Jurnal Ilmu Sosial & Humaniora), 10(1). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/35375
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.
Trajectories Research Team. (2024). Studi literatur tentang integrasi digital dalam optimalisasi pelayanan publik berkelanjutan. Trajectories Journal, 1(1). https://trajectories.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/35
Zuraida, N. A. (2023). Digitalisasi pelayanan publik melalui program KALIMASADA di Kota Surabaya. JAPI (Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Politik), 8(2). https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/japi/article/view/4909
