IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PRAKTEK KESEHATAN DI PARIGI MOUTONG
Abstract
Implementasi peraturan Bupati Parigi Moutong nomor 11 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Praktek Kesehatan di Parigi Moutong masih menjadi permasalahan utama terutama koordinasi antar dinas terkait, perizinan yang diberikan oleh badan perizinan terpadu tidak dilanjuti dengan laporan dan pengawasan praktik rumah sakit, klinik maupun praktik dokter / bidan / perawat.. Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya implementasi peraturan Bupati Parigi Moutong nomor 11 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Praktek Kesehatan di Parigi Moutong. Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dengan jumlah 4 informan, dengan menggunakan Content analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa Sebagian besar tenaga kesehatan sudah mengetahui proses perizinan praktik kesehatan dan fasilitas sudah memiliki izin praktik termasuk tenaga kesehatan sudah memiliki izin praktik, Regulasi tentang proses perizinan sudah dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada keluhan yang dirasakan oleh tenaga kesehatan dalam pengurusan proses perizinan praktik tenaga kesehatan dan yang berwewenang melakukan pengawasan ada yang mengatakan belum ada dan ada yang sebagian menyatkan sudah ada namun hanya melakukan koordinasi dengan masing-masing profesi dan Proses pengawasan tentang izin praktik belum dilaksanakan dengan baik Saran dalam penelitian ini adalah Diharapkan bagi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong untuk lebih memaksimalkan pelayanan proses perizinan, koordinasi antar instansi terkait dan proses pengawasan terhadap tempat-tempat pelayanan kesehatan dan praktik mandiri tenaga kesehatan sehingga mutu pelayanan kesehatan dapat lebih maksimal
Kata Kunci: Peraturan Bupati, Praktik Kesehatan
References
Agnes, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Praktik Mandiri Bidan Di Kota Makassar (Berdasarkan Permenkes No. 28 tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan), Skripsi Hukum Admistrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassr.
Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, 2018, Laporan Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tempat Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong. Seksi SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
Endang Rahayu, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/menkes/per/x/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
Mahmudi. 2014. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Moleong, Lexy. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
Nafsiah Mboi, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2014 Tentang Klinik, Kemenerian Kesehatan RI, Jakarta.
Nila Farid M, 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenerian Kesehatan RI, Jakarta.
Parialis Akbar, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
Rachmadi. 2008. “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat inap Kelas III di RSUD Kabupaten Karimunâ€. Tesis, Universitas Terbuka
Samsurizal Tombolotutu, 2017, Peraturan Bupati Kabuoaten Parigi Moutong nomor 11 tahun 2015,
Sinambela, 2013. Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Bumi Aksara, Jakarta
Sianipar. 2009. Manajemen Pelayanan Publik. LAN, Jakarta.
Sri Praptianingsih. 2012. Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. PT Raj-aGrafindo Persada. Jakarta
Subarsono, AG, 2012, Analsis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar, Yagyakarta
Widodo, 2011, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik. Bayu Media, Malang.
