The Implementation of Social Assistance Policies for Poor Communities in Kalora Village, Poso North Coastal District, Poso Regency
Abstract
This research aims to determine the implementation of social assistance policies for the poor in Kalora Village, North Poso Coastal District, Poso Regency. Data for this research comes from two sources: primary data, collected directly through observation and interviews, and secondary data, which is in the form of papers from organizations involved in the research. The data obtained was then analyzed qualitatively. This study uses Edward III's theory, namely Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure, as a reference indicator in conducting research. The results of the study show that the implementation of social assistance policies for the poor in Kalora Village, North Poso Coastal District, Poso Regency, regarding the reach of the community in obtaining services, has been largely achieved, but there is a need to improve human resources with driving factors in terms of political leadership commitment and organizational capacity to help alleviate the burden of the community in the scope of operational work, especially in the delivery of programs to the community. Inhibiting factors in terms of the many players (actors) involved and the complexity inherent in the program itself will lead to overlapping policies that will confuse the issue of unclear regulations, and become the basis of misunderstanding between the village government and the community who will access the PKH assistance due to limited understanding.
References
Abdul Wahab, Solichin, (2015),”analisis kebijakan, dan formulasi ke implementasi kebijakan negara”. Bumi Aksara, Jakarta.
Amelia, Ridha Fitri. (2022),”dampak bantuan sosial terhadap kesejahteraan Masyarakat miskin”. Tangerang
Anita, F. (2023). pemanfaatan hasil riset dalam form ulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan (Studi Pada Formulasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 Oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung).
Edwards III, G.C. 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.
Guntur, Setiawan. (2004). implementasi dalam birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
lba,S.A.P.,M.A.P., A., & Kurniawan, Sos.,M.A.P.,R. (2019). kebijakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin. Lhokseumawe: Unimal Press.
Leo Agustino, P. (2016). dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: ALFABETA, cv.
Moleong, L. (2014). metodologi penelitian kualitatif, Edisi Revisi. Jakarta: Remaja Rosdakarya
Mulyadi, D. (2016). studi kebijakan dan pelayanan publik. Bandung: Alfabeta
Nugroho, R. (2008). public policy: teori kebijakan-analisis kebijakan proses. kebijakan, perumusan, implementasi, evaluasi. Jakarta: Alex Media Komputindo
Solichin, Wahab. (2008). analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara. Jakarta: Bumi Aksara
Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. (2023). implementasi kebijakan dinas perhubungan kota medan dalam menanggulangi parkir liar di tepi jalan umum kecamatan medan marelan. Warta Dharmawangsa, 17(2), 922-942.
Djaenal, R., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (bpnt) dinas sosial dalam menanggulangi kemiskinan di kelurahan tosa kecamatan tidore timur kota tidore. Governance, 1(2).
Maharsani, T. H. (2022). implementasi kebijakan sosial pemberian dana hibah dan bantuan sosial daerah melalui dinas sosial p3akb kabupaten klaten sebagai upaya menekan kemiskinan. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 8(2), 129-140.
Mukhamad, B. S. (2018). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kabupaten ponorogo (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
Noerkaisar, N. (2021). efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk mengatasi dampak covid-19 di indonesia. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 2(1), 83-104.
Praja, D. T. A. (2020). pengaruh implementasi kebijakan penyaluran bantuan pangan non tunai (bpnt) terhadap kinerja tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (tksk) dalam mewujudkan efektivitas program bantuan pangan non tunai (bpnt) di kabupaten garut. Jurnal Publik, 14(2), 49-55.
Pramusyia, Muhamad Arisnanda.(2022),”implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19”. Bogor
Rahayu, S. L. (2012). analisis efektivitas alokasi anggaran program kemiskinan pada kementerian negara/lembaga. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 16(3), 55-88.
Supriyanto, A. (2023). implementasi kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di kabupaten bojonegoro. Soetomo Magister Ilmu Administrasi, 597-608.
Syuaib, M. R. (2023). implementasi kebijakan tunjangan profesi dalam menunjang kinerja guru pada sekolah menengah pertama di poso. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(1), 394-405.
Winarta, I. W. T., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2020). evaluasi kebijakan penyaluran dana bantuan sosial di pemerintah kabupaten gianyar. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5(1), 28-42.
Kompas.com.(2024,Januari 02) “Daftar Bansos Yang Masih Diberikan Pemerintah diTahun2024”https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/29/090000765/daftar-bansos-yang-masih-diberikan-pemerintah-di-tahun-2024
Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023 – Badan Pusat Statistik Indonesia https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html
Document
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial.
Copyright (c) 2025 Mohammad Rusly Syuaib
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
