DOI : https://doi.org/10.56338/jsm.v6i2.863

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palu

Guasmin Guasmin (1), Dasa Febrianti (2)
(1) Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu
(2) Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu
Fulltext View | Download
How to cite :
Guasmin, G., & Febrianti, D. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palu. Jurnal Sinar Manajemen, 6(2), 129–134. https://doi.org/10.56338/jsm.v6i2.863
Citation Format :
Dari hasil perhitungan, dengan menggunakan analisis model regresi linear berganda menunjukan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau simultan dan signifikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan nilai F-hitung sebesar 41,317 pada tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa nilai F-hitung tersebut lebih besar dari nilai F-tabel yaitu 41,317 > 3,122. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh persial dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan nilai t-hitung sebesar 2,206 pada tingkat signifikansi sebesar 0,031 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa nilai t-hitung tersebut lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 2,206 > 1,993. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh simultan dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan nilai t-hitung sebesar 4,558 pada tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa nilai t-hitung tersebut lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 4,558 > 1,993.
  1. Arikunto, Suharsimi. 2009 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta :PT. Reneka Cipta.
  2. Bastian ,2007 “Analisis Kemandirian Otonomi Daerahâ€, Joernal ESP Vol.1.
  3. Denisky, 2007 “ Konsep dan Pengukuran Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah†Penerbit Erlangga Jakarta
  4. Diamond, Jack, 2007, “Performance Budgeting – Is Accrual Accounting Required?â€. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department.
  5. Erik Wibowo,2007 “Penggunaan instrumen yang valid dan riliabel dalam pengumpulkan data†Penerbit Erlangga Jakarta
  6. Ghozali, Imam, 2005, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSSâ€, Edisi 3, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
  7. Ghozali, Imam, 2007, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSSâ€, Edisi 3, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
  8. Governmental Accounting Standard Board, 2010, “Governmental Accounting and FinancialReporting Standardsâ€.GASB, Norwalk, Conn.
  9. Hadi, Sumarsono, 2007, “Analisis Kemandirian Otonomi Daerahâ€, JESP Vol.1. Hanim, Sustika, 2009, Pengaruh Penyajian LaporanKeuangan Daerah Terhadap Transparansidan Akuntabilitas Pengelolaan KeuanganDaerah (Studi Kasus Pada Pemerintah KotaLangsa, Skripsi, Jurusan Ekonomi.
  10. Halim, Abdul, 2007, “Akuntansi Keuangan Daerahâ€, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
  11. Hanim, Sustika, 2009, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah†(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Langsa, Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
  12. Harahap,2007 Pengaruh Penyajian LaporanKeuangan Daerah Terhadap Transparansidan Akuntabilitas Pengelolaan KeuanganDaerah (Studi Kasus Pada Pemerintah malang, Skripsi, Jurusan Ekonomi.
  13. Istijanto,2008. Riset Sumber Daya Manusia. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
  14. Jones, D. B 2007.†The Needs of Users of Governmental Financial Reportsâ€. Government Accounting Standards Board.
  15. Jones, Rowan dan Maurice Pendlebury, 2007, Public Sector Accounting, 5th Edition, Prentice Hall, London
  16. Kuncoro, Mudrajad, 2006, “Metoda Riset Untuk Bisnis dan Ekonomiâ€, Penerbit Erlangga, Jakarta.
  17. Mardiasmo, 2005, “Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerahâ€, Penerbit Andi, Yogyakarta
  18. Mardiasmo, 2006, “Akuntansi Sektor Publik†Penerbit Andi, Yogyakarta.
  19. Mardiasmo 2007, “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publikâ€: Suatu Sarana Good Governace, Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No.1, Mei 2006.
  20. Mulyana 2006 ““Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah†(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Langsa, Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
  21. Nordiawan ,2011 “ Peningkatan Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dalam Lingkungan Sektor Publik “ Penerbit Refika Aditama, Bandung.
  22. Perwujudan Akuntabilitas Publik “(Studi Kasus di Provinsi Daerah Sulawesi Tengah)â€,
  23. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  24. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  25. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
  26. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  27. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  28. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  29. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2002 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
  30. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  31. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  32. Republik Indonesia.Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung- jawaban Keuangan Daerah.
  33. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
  34. Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata UsahaKeuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  35. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  36. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  37. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  38. Ridwan dkk,2007 “Konsep dan Pengukuran Akuntabilitasâ€. Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
  39. Rohman, Abdul, 2009, “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerahâ€. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 9 No. 1. Universitas Diponegoro Semarang.
  40. Ryan, Christine; Trevor Stanley dan Morton Nelson. 2002. “Accountability Disclosure by Queensland Local Government Councils: 1997-1999.†Financial Accountability & Management. Vol. 18 (3).
  41. Safitri, Ratna Amalia, 2009, Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Semarang), Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
  42. Sekaran, 2006 ““Metoda Riset Untuk Bisnis dan Ekonomiâ€, Penerbit Erlangga, Jakarta.
  43. Shende, Suresh dan Tony Bennet, 2007, Concept Paper 2: “Transparency and Accountability in Public Financial Administrationâ€, UN DESA.
  44. Sopamah dan Mardiasmo, 2007, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengatahuan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerahâ€, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI di Surabaya.
  45. Steccolini, Ileana, 2009, “Local Government Annual Report: an Accountability Medium?. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reformsâ€, Dublin, September 2009.
  46. Sugiyono, 2006, Metoda Penelitian Bisnis, Cetakan kesembilan, CV Alfabeta, Bandung.
  47. Sugiyono, 2007, Metoda Penelitian Bisnis, Cetakan kesembilan, CV Alfabeta, Bandung.
  48. Sumardi, SH .2012 : Selaku Kepala Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) , dalam sambutannya, Tentang Menjalin Kerja Sama Pemerintah Daerah BPK secara Elektronik dengan Audit yang disebut Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) Palu Sulawesi Tengah.
  49. Sumber data Badan Pusat Statistik Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah “Rencana Anggaran Pendapatan Daerah 2013â€
  50. Sumber data Bagian Humas Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu “Populasi Penelitian†Sumber data tahun 2009-2013
  51. Sumber data Baskesbang Kota Palu “Populasi Penelitian†Sumber data tahun 2011-2013
  52. Sumber data Dewan Standar Akuntansi Keuangan “Penyajian Laporan Mkeuangan Sektor Publikâ€
  53. Sujana , 2010 “Metoda Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnisâ€, PT Raja Grafindo Persada, Bandung.
  54. Ullum, 2007 “Perwujudan Good Governance†Penerbit Universitas Gajah Mada. yogyakarta
  55. Umar, Husein, 2007, Metoda Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
This article is distributed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). This license supports open dissemination, sharing, adaptation, and responsible reuse while preserving author ownership and requiring appropriate attribution.