EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BUNTUNA KECAMATAN BAOLAN KABUPATEN TOLITOLI
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengeksplorasi efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa buntuna, kabupaten baolan, kabupaten tolitoli. (2) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa buntuna, kabupaten baolan, kabupaten tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan dana desa belum dilakukan secara efektif karena tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan dana desa dengan memprioritaskan transparansi informasi kepada masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan, (2) ada faktor yang menghambat efektivitas dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa buntuna, kabupaten baolan, kabupaten tolitoli yaitu sumber daya manusia dan teknologi informasi yang tidak memadai.
Â
References
Aldy, Riko. 2012, Tinjauan Yuridis Efektifitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011.
Danu Wisakti, Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, Magister Ilmu Administrasi Negara, UNDIP, 2008.
Fattah, Nanang.(2013). Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung :Remaja RosdaKarya
Haris, Dian Rasdiyanah, 2015. Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Halu Oleo.
Hargono, DS. 2010.Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali.
Hernowo, Basah. 2010 Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan .Dalam www.Bappenas.go.id.
Http://www.Landasanteori.com/2015/07.Pengertian Anggaran Menurut Definisi.
html.Diakses pada maret 2017
Mardiasmo, 2004.Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta, Andi
Muljana, B.S. Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V. Jakarta: UI-Press. 2001
Muntahanah,Siti.Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.jurnal ekonomi.
Ndraha, Taliziduhu, 2004, Dimensi-Dimensi PemerintahanD esa, Jakarta : PT. Bina Aksara.
Peraturan Bupati Kabupaten Tolitoli No. 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Muna
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Prasetyanto PP ,Eko. 2012. Dampak Alokasi Dana Desa Pada Era Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah di Indonesia.Disertasi. IPB, Bogor.
Raum Abu, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Krayan Makmur. E journal ilmu pemerintahan 2015 : 3 (4) 1623- 1636,di akses pada 1 mei 2016.
Saputra I Wayan .2014.Efektivitas Pengelolaan alokasi dana DesaPada Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.Jurnal Pendidikan Ekonomi Sujarto, Djoko. 1986. Perencanaan Kota. Bandung, Penerbit ITB.
Sukanto,Azwardi.2014.Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di
Provinsi Sumatera Selatan.Journal Economic Development.
Suksesi.2007.Efektifitas Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Perekonomian Desa di Kabupaten Pacitan.Dikutip dalam http://journalfe.unitomo.ac.id./wp
Sumiati. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.Diakses Pada 13 mei 2016
Suparno, A.Suhaenah. 2001.Pembangunan Desa.Jakarta Erlangga.
Suwandi, Ari Warokka. 2013. Fiscal Decentralization And Special Local Autonomy: Evidence From An Emerging Market.Journal of Southeast Asian Research.Vol.2013 (2013).IBIMA Publishing.
Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun1999 Tentang Pemerintahan Desa
Welsch, Hilton, Gordon. 2000. Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba. Diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw.Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
Widjaja, HAW.(2001). Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah daerah.
