Implementasi Digitalisasi di DPMPTSP Kabupaten Rembang
Implementation of Digitalization at DPMPTSP Rembang Regency
Abstract
Pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang prima adalah dengan mengambil sikap salah satunya ialah dengan melakukan reformasi birokrasi. Salah satu aspek dari reformasi birokrasi ialah terkait digitalisasi layanan publik. Langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut, merupakan upaya dalam menjawab tantangan global di era VUCA saat ini serta tuntutan dari masyarakat akan pentingnya penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Penelitian ini memberikan gambaran tentang implementasi penerapan digitalisasi layanan pemerintah di DPMPTSP Kabupaten Rembang yang dilihat dari enam komponen, diantaranya content development, competency building, connectivity, cyber laws, citizen interfaces, dan capital. Berdasarkan enam komponen tersebut, peneliti melihat penerapan digitalisasi di DPMPTSP Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang menjadi studi kasus dari penelitian ini, karena pasca pandemi covid-19, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Rembang mulai melakukan langkah-langkah dalam upaya melakukan reformasi birokrasi, yakni dengan mulai melakukan inovasi-inovasi dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan.
References
Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik (p. 122). Alfabeta, CV.
Anggara, S. (2016). Ilmu Adminsitrasi Negara. In Cv Pustaka Setia. CV. Pustaka Setia.
Asropi. (2008). Budaya Inovasi dan Reformasi Birokrasi. 5(10), 265–275. https://www.stialanbandung.ac.id/jia/index.php/jia/article/view/451
Bappeda Kab. Rembang. (2022a). Musrenbangkab , Digitalisasi Jadi Poin Penting. 1–4.
Bappeda Kab. Rembang. (2022b). Pemkab Rembang Genjot Inovasi Daerah. Bappeda.Rembangkab.Go.Id. https://bappeda.rembangkab.go.id/pemkab-rembang-genjot-inovasi-daerah/
Dewi, D. S. K. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik (Proses, Implementasi dan Evaluasi). In Samudra Biru.
DPMPTSP Kab. Rembang. (2023). DPMPTSP Rembang Gelar Sosialisasi dan Bimtek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) kepada Aparatur Pemerintah Desa dan Pelaku Usaha. Dpmptsp.Rembangkab.Go.Id. https://dpmptsp.rembangkab.go.id/dpmptsp-rembang-gelar-sosialisasi-dan-bimtek-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-oss-rba-kepada-aparatur-pemerintah-desa-dan-pelaku-usaha/
Fauzi, A. R. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Pemerintah Provinsi Bali. 4, 1–19. https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/86/120
Fauzi, A. R., Istania, R., & Giyanto, B. (2023). Adaptasi Sistem Kerja Baru Pada Masa Pandemi Dalam Pelayanan Publik. PUBLIKAUMA: Jurnal Administrasi Publik UMA, 11(2), 89–99. https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/10277%0Ahttps://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/download/10277/5355
Herzegovina, S. M. H., Edwinarta, C. D., & Fauzia, M. E. (2022). Implikasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Tanjung Perak. Jurnal Mediasosian?: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara, 6(2), 277. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i2.3181
KemenPANRB. (2020). Strategi Sistem Pelayanan Publik Hadapi Era VUCA. Menpan.Go.Id. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/strategi-sistem-pelayanan-publik-hadapi-era-vuca
KemenPANRB. (2023). Reformasi Birokrasi Tematik Jadi Perhatian Presiden pada Rakornas Kepala Daerah. Menpan.Go.Id. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/reformaasi-birokrasi-tematik-jadi-perhatian-presiden-pada-rakornas-kepala-daerah
Munawar, Z. (2021). Manfaat Teknologi Informasi di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Sistem Informasi, 03(02), 9. https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/j-sika/article/view/692
Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Pertama). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
Nugroho, A., Riswandy, S. R., & Widiastiwi, Y. (2021). Teknologi dan Informasi di Masa Pandemi COVID-19. Senamika, September, 214–220.
Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Media Sahabat Cendikia.
Pemerintah Kab. Rembang. (2022). Dinkominfo “Tempa” Lima OPD Untuk Pengelolaan Konten Media. Rembangkab.Go.Id. https://rembangkab.go.id/berita/dinkominfo-tempa-lima-opd-untuk-pengelolaan-konten-media/#
Pemkab Rembang. (2022). Pemkab Rembang Teken MoU Menuju Smart City Dengan Kementerian Kominfo.
Prasodjo, T. (2023). Pelayanan Publik Era Digital (L. Murdi (ed.); Issue 2001). CV. Literasi Nusantara Abadi.
Rokhim, A. (2022). Dinas Penanaman Modal Rembang Canangkan Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih. https://radarkudus.jawapos.com/rembang/691646542/dinas-penanaman-modal-rembang-canangkan-wilayah-bebas-korupsi-dan-birokrasi-bersih
Sari, M. E. P. (2018). Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik. Jurnal Trias Politika, 2(1), 1–12. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1678011&val=18206&title=Peran Pemerintah dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. In D. Mariana & C. Paskarina (Eds.), Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) (Vol. 5, Issue 1). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung. https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa
Thoha, M. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Prenada Media.
Wastuhana, Y., & Werdiningsih, R. (2021). Reformasi Birokrasi Era Informasi Teknologi. Jurnal Media Administrasi, 3(1), 8–15.
Yasti, D. N. (2020). Kualitas Pelayanan Melalui Penerapan Elektronic Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019. Universitas Muhammadiyah Mataram.
