Urgensi Pendidikan Pengawasan Pemilu Demi Mewujudkan Pemilu Jujur, Adil Serta Berintergritas di Kota Pontianak
The Urgency of Election Supervision Education to Realize Honest, Fair and Integrated Elections in Pontianak City
Abstract
Pemilu menjadi keniscayaan di negara dengan Sistem Demokrasi. Penyelenggaraan Pemilihan umum sendiri didasarkan pada pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum, sangat jelas bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Badan Pengawas Pemilu Daerah bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab mutlak untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu yang demokratis. Pemilu demokratis juga membutuhkan peran aktif dari kalangan Masyarakat. Pemilu yang berkualitas, transparan, dan adil merupakan landasan utama bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat sangatlah berperan penting dalam memastikan proses pemilu yang berintegritas dan mengedepankan asas luber jurdil dan berintegritas. Artikel ini membahas pentingnya pendidikan pengawasan pemilu dan implikasinya dalam mewujudkan asas luber jurdil serta integritas pemilu.
Abstract: Elections are a necessity in countries with a democratic system. The implementation of general elections itself is based on article 22E of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 concerning the holding of general elections, it is very clear that the Central Election Supervisory Board (Bawaslu) and the Regional Election Supervisory Agency are not the only parties who are absolutely responsible for carrying out the function of democratic election supervision. Democratic elections also require an active role from among the community. Quality, transparent, and fair elections are the main foundation for the survival of a healthy democracy. To achieve this, election supervision education for the public plays an important role in ensuring an election process with integrity and prioritizing the principles of luber jurdil and integrity. This article discusses the importance of election supervision education and its implications in realizing the principle of luber jurdil and election integrity.
References
Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Andriyani, Y. (2021). Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelengaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas. Colas FH Universitas PGRI Madiun . http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Arrsa, R. C. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. Jurnal Konstitusi, 11(3). http://www.ppotoda.orgNaskahditerima:4/8/2014revisi:18/8/2014disetujui:29/8/2014
Aryojati Ardipandanto. (2019). Permasalahan Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Info Singkat, IX(11).
Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), 477. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496
Fahmi, K. (2016). MEnelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945. Jurnal CIta Hukum, 4(2), 167–186.
Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi Hukum, 1(1).
Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. Jurnal Media Hukum, 21(2).
Priyono, E., & Dihan, F. N. (2010). E-Voting: Urgensi Transparansi da Akuntabilitas. Seminar Nasional Informatika , 55–62.
Rivandi, S. (2018). Partisipasi Politik dan Partai Politik.
Toni Parlindungan S, G., & Munarof Gultom, M. (2023). Pendidikan Pengawasan Pemilu Bagi Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas. Ensiklopedia Education Review, 5(1). http://jurnal.ensiklopediaku.org
