Sistem Politik Berkeadilan Pancasila: Upaya Nyata Peningkatan Ketahanan Hukum Nasional
Pancasila Just Political System: Real Efforts to Increase National Legal Resilience
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem politik berkeadilan berdasarkan Pancasila dan upaya peningkatan ketahanan hukum nasional di Indonesia. Menggunakan metode literatur review, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk undang-undang dan kebijakan pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik sangat penting untuk mencapai keadilan sosial, dengan sila kedua yang menekankan hak asasi manusia dan sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sistem politik berkeadilan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, yang diatur dalam berbagai peraturan hukum, seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peningkatan ketahanan hukum nasional memerlukan reformasi yang mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penguatan pengawasan serta akuntabilitas, sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendidikan hukum berbasis Pancasila dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat ketahanan hukum nasional. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dan berbagai peraturan hukum yang relevan merupakan langkah kunci dalam menciptakan sistem politik yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.
References
Ailani Pramana, S. and Trisnila, F. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan pada kasus 698/pid.sus/2023/pn blb berdasarkan persfektif judicial pardon. KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan, 2(1), 12-19. https:/doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.38
Alexandro Diliyanto Tanur, Y., Sudjiarto, T., & Hutahaean, A. (2024). Penegakan hukum lalu lintas melalui e-tilang dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas studi kasus kepolisian negara republik indonesia resor badung bali. Syntax Idea, 6(5), 2106-2118. https:/doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3255
Arfiani, A., Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I. (2023). Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di indonesia. Pagaruyuang Law Journal, 6(2), 212-234. https:/doi.org/10.31869/plj.v0i0.4067
Bagus Padmanegara, I. P. (2024). Kedudukan pemegang saham minoritas dalam penentuan kebijakan dan perlindungan sebagai pemegang saham perseroan terbatas terbuka. Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan, 14(11). https:/doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4305
Barus, E., Pardede, K. M., & Putri Br. Manjorang, J. A. (2024). Transformasi digital: teknologi cloud computing dalam efisiensi akuntansi. Jurnal Sains Dan Teknologi, 5(3), 904-911. https:/doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2862
Citrawan, A. L., Jaya, B. P. M., Ahdad, A., Hernata, I. G., & Muyassaroh, M. (2022). Penerapan prinsip persamaan di depan hukum dalam penangangan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan negeri serang. Masalah-Masalah Hukum, 51(2), 171-178. https:/doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178
Cvetkovi?, V. M., Tanasi?, J., Öcal, A., Kešetovi?, Ž., Nikoli?, N., & Dragaševi?, A. (2021). Capacity development of local self-governments for disaster risk management. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(19), 10406. https:/doi.org/10.3390/ijerph181910406
Disemadi, H. S. and Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan corporate social responsibility (csr) sebagai strategi hukum dalam pemberdayaan masyarakat di indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 4(1), 1. https:/doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328
Febriani, S. P. and Mintarsih, M. (2023). Penegakan hukum dalam kebijakan zero overdimension dan overloading terhadap pengangkutan barang. Reformasi Hukum, 27(1). https:/doi.org/10.46257/jrh.v27i1.603
Fitria, D. and Sarianti, B. (2024). Penguatan ketahanan ekonomi dan keluarga melalui penyuluhan hukum perlindungan perempuan dan anak di kelurahana sumur meleleh kota bengkulu. Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS, 2(1), 204-209. https:/doi.org/10.59407/jpki2.v2i1.483
Gofani, A. F. (2023). Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3(8). https:/doi.org/10.56393/decive.v3i8.2047
Gunawan, G. H., Listari, Z. P., & Apsari, N. C. (2021). Peran save the children sebagai lembaga internasional dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak. Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial, 2(2), 113. https:/doi.org/10.52423/jkps.v2i2.18650
Hamzani, A. I., Rahayu, K., Haryadi, T., Khasanah, N., & Aravik, H. (2021). Review of the political direction of national legal development law. Jurnal Cita Hukum, 9(2), 355-370. https:/doi.org/10.15408/jch.v9i2.20352
Hanifah, A. M., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature review: pengaruh sistem pengendalian internal, peran audit internal, komitmen manajemen terhadap good corporate governance. Jurnal Economina, 2(6), 1318-1330. https:/doi.org/10.55681/economina.v2i6.605
Hawing, H. and Hartaman, N. (2021). Politik uang dalam demokrasi di indonesia. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 3(1), 45-53. https:/doi.org/10.24076/jspg.v3i1.533
Irawan, D., Agung, I. G. A. N., & Pranacitra, R. (2024). Analisis hukum terhadap tindak pidana money politic dalam undang-undang pemilihan umum. Postulat, 2(1), 34-39. https:/doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1460
Irdiansyah, A. R. (2021). Reproduksi pengetahuan untuk kekuasaan: analisis wacana kritis pada artikel ilmiah dan pidato megawati soekarnoputri. Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis, 5(2), 223. https:/doi.org/10.24853/pk.5.2.223-237
Kaban, G. G. S. (2023). Penggunaan cita hukum (rechtsidee) pancasila sebagai mercusuar bagi politik hukum pidana di indonesia. Soedirman Law Review, 5(2). https:/doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.2.212
Kornitasari, Y. (2023). Sosialisasi laporan keuangan pmi kabupaten blitar: transparan, akuntabel dan kepercayaan publik. Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(03), 288-296. https:/doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8742
Kurniawaty, I., Faiz, A., & Purwati, P. (2022). Strategi penguatan profil pelajar pancasila di sekolah dasar. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(4), 5170-5175. https:/doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3139
Lira, A. (2023). Penyuluhan hukum perdata dan pidana bagi aparat kelurahan. Journal of Training and Community Service Adpertisi (Jtcsa), 3(3), 33-38. https:/doi.org/10.62728/jtcsa.v3i3.504
Maryanti, N. S., Rumintan, S. D., Riris, S. O., Pramija, Y., & Yunita, S. (2022). Penerapan demokrasi kepemimpinan dalam organisasi kecil berlandaskan pancasila. Jurnal Pendidikan Indonesia, 3(12), 1084-1090. https:/doi.org/10.36418/japendi.v3i12.1306
Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H. (2023). Pengelolaan keuangan desa dan sistem akuntansi keuangan desa dalam rangka meningkatan kinerja pemerintah desa sibito. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, &Amp; Akuntansi (MEA), 7(3), 95-111. https:/doi.org/10.31955/mea.v7i3.3307
Purwendah, E. K. (2019). Justice ecology and social justice as a basis of protection and preservation of the sea environment in indonesia's legal system. Ganesha Civic Education Journal, 1(1), 1-11. https:/doi.org/10.23887/gancej.v1i1.59
Putri, N. S. E., Setiani, F., & Al Fath, M. S. (2023). Membangun pendidikan karakter berbasis kurikulum merdeka menuju era society 5.0. Pedagogik: Jurnal Pendidikan, 18(2), 194-201. https:/doi.org/10.33084/pedagogik.v18i2.5557
Rahayu, N. D. (2023). Kesadaran hukum masyarakat pada kegiatan pertambangan batu bara di desa kerta buana tenggarong seberang. De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3(11), 398-403. https:/doi.org/10.56393/decive.v3i11.2055
Rizal, C., Zen, M., Hendry, & Fakhruddin Nasution, A. (2023). Rancang bangun sistem informasi desa (sid) untuk meningkatkan pelayanan publik desa sei limbat. Jurnal Komputer Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi (JUKTISI), 2(2), 433-438. https:/doi.org/10.62712/juktisi.v2i2.134
Sabir, R. I., Hajar, S., & Kaharuddin, K. (2024). Pembentukan karakter peserta didik melalui projek penguatan profil pelajar pancasila. Jurnal Riset Dan Inovasi Pembelajaran, 4(1), 674-683. https:/doi.org/10.51574/jrip.v4i1.1436
Santy, S. (2024). Exploring the intersection of pancasila and human rights in indonesian law. Sinergi International Journal of Education, 2(2), 26-37. https:/doi.org/10.61194/education.v2i2.142
Sapriadi, S., Arhan, H., Alauddin, A., & Zihrana, S. N. (2022). Sistematika hukum islam di indonesia. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 4(2), 150-159. https:/doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1216
Sari, L. p. and Wibowo, A. (2023). Perpanjangan kewenangan mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik yang korupsi di indonesia. Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 53-58. https:/doi.org/10.58705/jpm.v2i1.97
Setiawan, R., Esti, M., & ???????, ?. ?. (2020). Islam and politics in indonesia. RUDN Journal of Political Science, 22(4), 731-740. https:/doi.org/10.22363/2313-1438-2020-22-4-731-740
Setiyaningsih, S. and Wiryanto, W. (2022). Peran guru sebagai aplikator profil pelajar pancasila dalam kurikulum merdeka belajar. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 8(4). https:/doi.org/10.58258/jime.v8i4.4095
Siahaan, T. and Subroto, M. (2023). Optimalisasi aksesibilitas kursi roda di lapas: penjaminan hak kesehatan dan rehabilitasi narapidana penyandang disabilitas. Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora, 7(3), 799. https:/doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.799-803
Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi pembangunan ekonomi indonesia. Jurnal Hukum Sasana, 6(2), 144-165. https:/doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385
Situmorang, C. I. and Triadi, I. (2024). Reformasi kekuasaan kehakiman di indonesia: meningkat, independensi, dan kualitas. Journal Customary Law, 1(2), 9. https:/doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2429
Soeseno, A., Wibowo, B. R., Suganda, A., & Maryano (2024). A new paradigm in the application of criminal sanctions against corruption (legal and political studies to find effective criminal sanctions for corruption eradication in indonesia, especially about the application of death penalty). Revista De Gestão Social E Ambiental, 18(5), e05763. https:/doi.org/10.24857/rgsa.v18n5-110
Sriwidodo, J. (2021). The efforts to resolve criminal cases based on the restorative justice concept by attorney offices. Substantive Justice International Journal of Law, 4(1). https:/doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i1.121
Suargana, L. and Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai pancasila dalam wawasan kebangsaan di era globalisasi. Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 10(2), 49-58. https:/doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5584
Syihabuddin, M. A., Nugroho, R., Dewi Fitriana, A. R., & Ilahiyyah, I. (2024). Optimalisasi e-government dalam pemberantasan korupsi. Jurnal Kebijakan Publik, 15(1), 1. https:/doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8416
Taopik, O. (2023). Application of pancasila values in human resource management with the development of technology and information. Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference, MIC 2023, 28 October 2023, Jakarta, Indonesia. https:/doi.org/10.4108/eai.28-10-2023.2341821
Triwulandari, A. M. (2020). Problematika pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural kaitannya dengan asas equality before the law. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(3), 539. https:/doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.539-552
Wibowo, A. S. P., Assyifa, A. E., & Amiarti, M. (2024). Pentingnya pendidikan pancasila untuk membangun karakter siswa dalam menghadapi masalah hoax. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 1(3), 11. https:/doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.482