Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Pakaian Anak Tidak Memenuhi SNI Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindugan Konsumen
Supervision of the Circulation of Children's Clothing Products Does Not Meet SNI in Terms of the Consumer Protection Law
Abstract
Penggunaan pakaian anak yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah hal yang pentinng untuk menjaga kesehatan dan keselamatan anak. Standar Nasional Indonesia merupakan parameter yang digunakan sebagai tolak ukur kelayakan suatu produk dapat beredar pada masyarakat, sehingga penerapan peraturan Standar Nasional Indonesia pada produk pakaian anak diperlukan untuk melindungi keamanan dan keselamatan konsumen. Ironisnya hal tersebut masih belum mejadi suatau kesadaran yang penting tehadap pihak pelaku usaha. Realitanya masih ditemukan peredaran pakaian anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia sehingga timbul pertanyaan bagaimanakah pengawasan terhadap peredaran pakaian anak yang tidak memenuhi SNI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis (social legal approach) melalui wawancara, dan diskusi dengan para pihak. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi peredaran produk yang dimasyarakat menjelaskan kurangnya pengetahuan konsumen maupun pelaku usaha serta faktor ekonomi konsumen yang termasuk dalam cluster menengah kebawah yang menjadi alasan utama masih beredarnya produk pakaian anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
The use of children's clothing that meets the Indonesian National Standard (SNI) is important to maintain children's health and safety. The Indonesian National Standard is a parameter used as a benchmark for the feasibility of a product to circulate to the public, so the application of Indonesian National Standard regulations on children's clothing products is needed to protect consumer security and safety. Ironically, this is still not an important awareness of business actors. The reality is that there is still the circulation of children's clothing that does not meet the Indonesian National Standard, so the question arises how to supervise the circulation of children's clothing that does not meet SNI in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in this study is qualitative with a sociological approach (social legal approach) through interviews and discussions with the parties. The Department of Industry, Trade, Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Pontianak City, the party responsible for supervising the circulation of products in the community, explained the lack of knowledge of consumers and business actors as well as consumer economic factors included in the lower middle cluster, which is the main reason for the circulation of children's clothing products that do not meet the Indonesian National Standard (SNI) .
References
Ana Putri Wahyuni, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Haknya Dirugikan Dalam Event Flash Sale Tiap Bulan Melalui Transaksi Online E-Commerce di Situs Belanja Shopee. Jurnal Pengabdian Cendikia, 2(6), 136–147. https://doi.org/10.5281/zenodo.8395156
Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 145–160. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160
Fauzan Zein, M. (2023). Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 3(2), 71–75. https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489
Febryka Nola, L. (n.d.). ADVOKASI HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) LEGAL ADVOCACY BY THE NON-GOVERNMENTAL CONSUMER PROTECTION AGENCY (LPKSM). http://www.centroone.com/news/2012/1y/jumlah-bpsk-
Ginting, B., & Siregar, M. (2022). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN STANDAR NASIONAL INDONESIA. Locus; Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 2(1). https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3764816/kemendag-temukan-171-
Ikhwansyah, I., & Sirait, R. A. M. (2020). Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Beras Yang Beredar Pada Masyarakat Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. Recital Review, 2(1), 26–38. www.bsn.go.id.,
Muhamad, L. F., & Rilvani, E. (2021). Systematic Review: Perlindungan Konsumen Transaksi Online. Smart Management Journal, 1(1). https://doi.org/10.18533/ijbsr.v4i6.519
Nasir, C. (2017). Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit Supervision of Government Policy Through the mechanism of Citizen Lawsuit. Jurnal Konstitusi, 14(4), 907–925.
Nurcahyo, E. (2018). Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(3), 402. https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p10
Satriwiguna, Di. (2009). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen) The Legal Protection of Debitor in Case of The Increasing of Credit Interest (a Review of The Law of Consumer Protection). Risalah Hukum, 5(2).
Siti Widyastuti, E., Rissa Kamila, T., & Adam Agus Putra, P. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi e-Commerce: suatu Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 43–50. https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.161
Susila, F. C., Hukum, A. B., & Negara, A. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. In Online Administrative Law & Governance Journal (Vol. 2).
Syafri Hariansah. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. KRTHA BHAYANGKARA, 16(1), 121–130. https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000
Wahyuni, N. A. L., & Yunita. (2018). TANGGUNG JAWAB PENJUAL PAKAIAN BAYI YANG TIDAK BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP KONSUMEN (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). JIM Bidang Hukum Keperdataan, 2(3). http://disbun.jabarprov.go.id/artikel.02
