Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Pelayanan Publik Yang Berkualitas: Perspektif Keadilan Dan Kemanfaatan
Minimum Service Standards (SPM) in Fulfilling Citizens' Rights to Quality Public Services: A Justice and Benefit Perspective
Keywords:
Standar Pelayanan Minimal; Pelayanan Publik; Hak Warga Negara; Otonomi Daerah; Hukum Administrasi Negara
Abstract
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan instrumen hukum strategis yang ditetapkan oleh negara guna memastikan ketersediaan dan kualitas layanan dasar yang menjadi hak konstitusional warga negara. Meskipun SPM telah diatur dalam berbagai regulasi, praktik pelayanan publik di daerah masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan SPM dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta relevansinya sebagai instrumen pemenuhan hak warga negara atas pelayanan publik berkualitas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah; data implementasi merujuk pada Laporan Kepatuhan SPM Ombudsman RI Tahun 2023 sebagai data resmi terkini yang tersedia pada saat penelitian ini dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, pengaturan SPM membentuk hierarki regulasi yang kohesif dari UUD 1945 hingga Permendagri Nomor 100 Tahun 2018; kedua, terdapat gap implementasi yang substansial rata-rata hanya 57,4% daerah yang memenuhi standar minimal terutama di daerah tertinggal, yang mengindikasikan bahwa SPM belum sepenuhnya berfungsi sebagai jaminan hak warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme sanksi, peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan reformasi sistem pemantauan menjadi prasyarat bagi efektivitas SPM sebagai instrumen pemenuhan hak konstitusional.
References
Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. Penafsiran dan Konstruksi Hukum. Bandung: Alumni, 2018.
Arizona, Yance. Hak atas Pelayanan Publik dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 3 (2020): 567–589.
Arrianie, Lely. Standar Pelayanan Minimal sebagai Jaminan Hak Warga Negara. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 2 (2020): 312–315.
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Dwiyanto, Agus. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 2019.
Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Harapan, 2014.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2023.
Martosoewignjo, Sri Soemantri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: Alumni, 2016.
Ombudsman Republik Indonesia. Laporan Tahunan 2022: Potret Pelayanan Publik Indonesia. Jakarta: Ombudsman RI, 2023.
Ombudsman Republik Indonesia. Laporan Kepatuhan SPM Pemerintah Daerah 2023. Jakarta: Ombudsman RI, 2024. [Data terkini yang tersedia pada saat penelitian dilaksanakan].
Rawls, John. A Theory of Justice, Revised Edition. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
Rawls, John. Justice as Fairness: A Restatement. Cambridge: Harvard University Press, 2001.
Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press, 1996.
Mill, John Stuart. Utilitarianism. Oxford: Oxford University Press, 2008.
Prasojo, Eko dan Teguh Kurniawan. Reformasi Birokrasi dan Good Governance. Jurnal Makara Sosial Humaniora, Vol. 12 No. 1 (2018): 14–33.
Ratminto dan Winarsih, Atik Septi. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
Rezkia Pasha, K., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2024). Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(7). Diambil dari https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/640
Rahmathoni, L. Y. (2024). Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.567
Lutfi Yusup Rahmatoni Dkk. Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016 https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PIUOK/article/view/16117. DOI: http://dx.doi.org/10.31602/piuk.v0i0.16117
Akhmad Munawar, Lutfi Yusup Rahmathoni, 2024. DKK Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Bullying Di Sma Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar, Jurnal Pengabdian Al-Iklas https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/AIJP/article/view/16829
Sari, A. P., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2023). Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(7). Diambil dari https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/791
Noor, M. S., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2025). Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(12). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.821
Munawar, A., Rahmathoni, L. Y., DKK. (2025). Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Desa Lok Lahung: Strategi Menghadapi Intimidasi Hukum dan Menempuh Jalur Prosedural yang Tepat. Interdisciplinary Explorations in Research Journal, 3(3), 897–912. https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1397
Rahmathoni, L. Y., & Herlina, S. (2025). Konsep Presidensial Threshold terhadap Demokrasi di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(8). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8.1791
Rahmathoni, L. Y., Herlina, S., Sudiyono, S., & Rizqi, A. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Delik Aduan dalam Penegakan Hukum Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1801
Herlina, S., Rahmathoni, L. Y., Sudiyono, S., & Gayeta, M. G. (2025). Application of the Principle of Reverse Burden of Proof in the Criminal Justice System in Money Laundering Cases in Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1805
Muhammad Asy-Syifa Anshari, DKK. (2025). Kajian Prinsip Business Judgement Rule Dalam Hukum Perusahaan Study of the Principles of Business Judgment Rule in Corporate Law. https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7901. DOI: https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7901
Lutfi Yusup Rahmathoni., Sudiyono., Ahmad Rizqi. (2025). Dinamika Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perlindungan Hukum Dan Ancaman Kebebasan Berekspresi.Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 1 (1): 85-93. https://batuahjurnal.my.id/index.php/cjish/article/view/36.
LY Rahmathoni, S Herlina, S Sudiyono - Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Penyuluhan Hukum Dalam Perkembangan Informasi Dan Teknologi Serta Penyalahgunaan Bagi Pengguna Sosial Media Pada Remaja Siswa-Siswi Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Hidayatullah Martapura. DOI: http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v11i2.20278
S Herlina, LY Rahmathoni,- Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Remaja Di Smk Negeri 1 Martapura. DOI: http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v11i3.20896
Munawar, A. ., Rahmathoni, L. Y. ., Sudiyono, S., Zalila, Z., Saputri, H. ., Irpani, A. ., Durgawatie, E. ., & Hariadi, E. . (2025). Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Desa Lok Lahung: Strategi Menghadapi Intimidasi Hukum dan Menempuh Jalur Prosedural yang Tepat. Interdisciplinary Explorations in Research Journal, 3(3), 897–912. https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1397
Arizona, Yance. Hak atas Pelayanan Publik dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 3 (2020): 567–589.
Arrianie, Lely. Standar Pelayanan Minimal sebagai Jaminan Hak Warga Negara. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 2 (2020): 312–315.
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Dwiyanto, Agus. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 2019.
Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Harapan, 2014.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2023.
Martosoewignjo, Sri Soemantri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: Alumni, 2016.
Ombudsman Republik Indonesia. Laporan Tahunan 2022: Potret Pelayanan Publik Indonesia. Jakarta: Ombudsman RI, 2023.
Ombudsman Republik Indonesia. Laporan Kepatuhan SPM Pemerintah Daerah 2023. Jakarta: Ombudsman RI, 2024. [Data terkini yang tersedia pada saat penelitian dilaksanakan].
Rawls, John. A Theory of Justice, Revised Edition. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
Rawls, John. Justice as Fairness: A Restatement. Cambridge: Harvard University Press, 2001.
Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press, 1996.
Mill, John Stuart. Utilitarianism. Oxford: Oxford University Press, 2008.
Prasojo, Eko dan Teguh Kurniawan. Reformasi Birokrasi dan Good Governance. Jurnal Makara Sosial Humaniora, Vol. 12 No. 1 (2018): 14–33.
Ratminto dan Winarsih, Atik Septi. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
Rezkia Pasha, K., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2024). Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(7). Diambil dari https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/640
Rahmathoni, L. Y. (2024). Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.567
Lutfi Yusup Rahmatoni Dkk. Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016 https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PIUOK/article/view/16117. DOI: http://dx.doi.org/10.31602/piuk.v0i0.16117
Akhmad Munawar, Lutfi Yusup Rahmathoni, 2024. DKK Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Bullying Di Sma Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar, Jurnal Pengabdian Al-Iklas https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/AIJP/article/view/16829
Sari, A. P., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2023). Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(7). Diambil dari https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/791
Noor, M. S., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2025). Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(12). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.821
Munawar, A., Rahmathoni, L. Y., DKK. (2025). Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Desa Lok Lahung: Strategi Menghadapi Intimidasi Hukum dan Menempuh Jalur Prosedural yang Tepat. Interdisciplinary Explorations in Research Journal, 3(3), 897–912. https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1397
Rahmathoni, L. Y., & Herlina, S. (2025). Konsep Presidensial Threshold terhadap Demokrasi di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(8). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8.1791
Rahmathoni, L. Y., Herlina, S., Sudiyono, S., & Rizqi, A. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Delik Aduan dalam Penegakan Hukum Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1801
Herlina, S., Rahmathoni, L. Y., Sudiyono, S., & Gayeta, M. G. (2025). Application of the Principle of Reverse Burden of Proof in the Criminal Justice System in Money Laundering Cases in Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1805
Muhammad Asy-Syifa Anshari, DKK. (2025). Kajian Prinsip Business Judgement Rule Dalam Hukum Perusahaan Study of the Principles of Business Judgment Rule in Corporate Law. https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7901. DOI: https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7901
Lutfi Yusup Rahmathoni., Sudiyono., Ahmad Rizqi. (2025). Dinamika Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perlindungan Hukum Dan Ancaman Kebebasan Berekspresi.Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 1 (1): 85-93. https://batuahjurnal.my.id/index.php/cjish/article/view/36.
LY Rahmathoni, S Herlina, S Sudiyono - Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Penyuluhan Hukum Dalam Perkembangan Informasi Dan Teknologi Serta Penyalahgunaan Bagi Pengguna Sosial Media Pada Remaja Siswa-Siswi Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Hidayatullah Martapura. DOI: http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v11i2.20278
S Herlina, LY Rahmathoni,- Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Remaja Di Smk Negeri 1 Martapura. DOI: http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v11i3.20896
Munawar, A. ., Rahmathoni, L. Y. ., Sudiyono, S., Zalila, Z., Saputri, H. ., Irpani, A. ., Durgawatie, E. ., & Hariadi, E. . (2025). Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Desa Lok Lahung: Strategi Menghadapi Intimidasi Hukum dan Menempuh Jalur Prosedural yang Tepat. Interdisciplinary Explorations in Research Journal, 3(3), 897–912. https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1397
Published
2026-06-30
Section
Article
