Kesiapan Profesi Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Etika Dan Profesionalisme Di Era Globalisasi Digital (Perspektif Asn Di Sekretariat Bawaslu)
The Preparedness Of The Legal Profession In Facing Ethical And Professionalism Challenges In The Era Of Digital Globalization (A Perspective From Civil Servants At The Bawaslu Secretariat)
Abstract
Pada era digitalisasi dan globalisasi, sistem pemerintahan telah mengalami perubahan yang signifikan termasuk dalam bidang hukum dan sistem pemilu. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bawaslu memiliki tanggung jawab mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang adil, jujur, dan bermartabat. Pada ASN Melekat tanggung jawab moral dan hukum untuk menyeimbangkan keterbukaan informasi publik dan menjaga dengan melakukan perlindungan informasi yang dikecualikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan etika jabatan. Tujuan penelitian ini untuk meneliti permasalahan etika dan profesionalisme ASN di lingkungan Bawaslu di era digital, terutama terkait pengelolaan informasi yang dikecualikan, seperti laporan pelanggaran, berita acara pemeriksaan, dan hasil seleksi penyelenggara pemilu. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif-kualitatif dan berfokus pada analisis regulasi, teori etika, dan praktik birokrasi digital. Kajian menunjukkan bahwa ASN Bawaslu menghadapi dilema etis antara menunjukkan kepada publik apa yang mereka lakukan dan memenuhi tanggung jawab keamanan data. Dalam situasi seperti ini, standar etika digital harus diperkuat, pengetahuan hukum harus ditingkatkan, dan kebijakan kelembagaan harus dibuat yang menyeimbangkan transparansi dan perlindungan data lembaga.
References
Buku dan Karya Ilmiah Non-Jurnal
Bertens, K. (2011). Etika. Gramedia Pustaka Utama.
Febriano, A. (2017). Profesionalisme kerja pegawai dalam pelayanan publik (Studi kasus pengurusan pelayanan kartu tanda penduduk di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru). Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
Kant, I. (1993). Groundwork of the metaphysics of morals. Cambridge University Press.
Mas’udi-Sisono, F. (1999). Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral. Kanisius.
B. Jurnal Ilmiah
Ngazis, M. (2024). Tantangan hukum terkait regulasi kampanye di media sosial dalam pemilihan umum 2024. Al-Adl: Jurnal Hukum, 16(2), 181–190.
Prawesti, A. S., & Cahayani, A. (2025). Etika administrasi publik dalam era digital: Tantangan dan solusi. Trikarma: Jurnal Ilmu Sosial, 6(12), 71–80.
Rustiwardi, D. (2010). Pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Al-Ulum, 2(3), 300–309.
Rezkia Pasha, K., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2024). Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(7). Diambil dari https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/640
-Rahmathoni, L. Y. (2024). PERBEDAAN MAKNA RESTORATIVE JUSTICE PASCA PERMA NO.1 TAHUN 2024 PADA SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.567
Lutfi Yusup Rahmatoni Dkk. Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016 https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PIUOK/article/view/16117. DOI: http://dx.doi.org/10.31602/piuk.v0i0.16117
Akhmad Munawar, Lutfi Yusup Rahmathoni, 2024. DKK Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Bullying Di Sma Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar, Jurnal Pengabdian Al-Iklas https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/AIJP/article/view/16829
Sari, A. P., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2023). Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(7). Diambil dari https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/791
Noor, M. S., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2025). Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(12). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.821
Munawar, A., Rahmathoni, L. Y., DKK. (2025). Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Desa Lok Lahung: Strategi Menghadapi Intimidasi Hukum dan Menempuh Jalur Prosedural yang Tepat. Interdisciplinary Explorations in Research Journal, 3(3), 897–912. https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1397
Rahmathoni, L. Y., & Herlina, S. (2025). Konsep Presidensial Threshold terhadap Demokrasi di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(8). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8.1791
-Rahmathoni, L. Y., Herlina, S., Sudiyono, S., & Rizqi, A. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Delik Aduan dalam Penegakan Hukum Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1801
Herlina, S., Rahmathoni, L. Y., Sudiyono, S., & Gayeta, M. G. (2025). Application of the Principle of Reverse Burden of Proof in the Criminal Justice System in Money Laundering Cases in Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1805
Muhammad Asy-Syifa Anshari, DKK. (2025). Kajian Prinsip Business Judgement Rule Dalam Hukum Perusahaan Study of the Principles of Business Judgment Rule in Corporate Law. https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7901. DOI: https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7901
-Lutfi Yusup Rahmathoni., Sudiyono., Ahmad Rizqi. (2025) Dinamika Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perlindungan Hukum Dan Ancaman Kebebasan Berekspresi.Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 1 (1): 85-93. https://batuahjurnal.my.id/index.php/cjish/article/view/36.
-LY Rahmathoni, S Herlina, S Sudiyono - Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Penyuluhan Hukum Dalam Perkembangan Informasi Dan Teknologi Serta Penyalahgunaan Bagi Pengguna Sosial Media Pada Remaja Siswa-Siswi Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Hidayatullah Martapura. DOI: http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v11i2.20278
S Herlina, LY Rahmathoni,- Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Remaja Di Smk Negeri 1 Martapura. DOI: http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v11i3.20896
-Munawar, A. ., Rahmathoni, L. Y. ., Sudiyono, S., Zalila, Z., Saputri, H. ., Irpani, A. ., Durgawatie, E, & Hariadi, E. . (2025). Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Desa Lok Lahung: Strategi Menghadapi Intimidasi Hukum dan Menempuh Jalur Prosedural yang Tepat. Interdisciplinary Explorations in Research Journal, 3(3), 897–912. https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1397
C. Peraturan Perundang-undangan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2021). Keputusan Bawaslu Nomor 0043/HK.01.00/K1/04/2021 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Daftar informasi yang dikecualikan (PPID Bawaslu RI).
Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
