Integrasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Keimigrasian
Integration of Information Technology in the Management of State Assets in the Immigration Environment
Abstract
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang mendukung fungsi pemerintahan termasuk dalam bidang keimigrasian. Di lingkungan keimigrasian, BMN di lingkungan keimigrasiaan sendiri berupa gedung kantor, perangkat teknologi layanan paspor, hingga kendaraan dinas memiliki peran vital dalam menunjang fungsi pelayanan publik, pengawasan, dan penegakan hukum. Namun, pengelolaan BMN sendiri masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti perbedaan data administrasi dengan kondisi fisik, aset yang tidak termanfaatkan, hingga kendaraan dinas yang hilang atau digunakan tidak sesuai ketentuan. Penelitian ini membahas integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan BMN di unit pelaksana teknis (UPT) keimigrasian sebagai solusi peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder dari laporan pemerintah, literatur akademik, dan berita terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi, seperti SIMAK-BMN dan SAKTI, serta inovasi teknologi berupa GPS tracking, QR code, dan dashboard monitoring mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan BMN. Meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan SDM, infrastruktur, dan resistensi budaya kerja di masa depan sangat potensial untuk memperkuat sistem manajemen aset negara di lingkungan keimigrasian.
References
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2023). Laporan Tahunan DJKN 2022. Kementerian Keuangan RI. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). SAKTI: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Kementerian Keuangan RI. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/medan1/id/sakti/mengenal-sakti/overview-sakti-web.html
Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). Apel Kendaraan Dinas di Lingkungan Kemenkumham. https://kepri.kemenkum.go.id/berita-utama/optimalkan-pengawasan-dalam-pemanfaatan-bmn-kanwil-hukum-kepri-selenggarakan-apel-kendaraan-dinas
RRI. (2024). BPK Temukan 840 Kendaraan Dinas Tidak Jelas di Pemkot Bekasi. https://rri.co.id/daerah/868500/ratusan-kendaraan-dinas-pemkot-bekasi-dilaporkan-raib
Kementerian PANRB. (2022). Indeks SPBE Nasional 2022. https://menpan.go.id/site/berita-terkini/indeks-spbe-nasional-meningkat-menteri-rini-penguatan-integrasi-pelayanan-publik-berbasis-digital?
Setiawan, B. & Nugroho, A. (2021). Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Perspektif Good Governance. Jurnal Manajemen Aset Negara, 7(2), 42-59.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Rohman, A. (2021). Penguatan tata kelola Barang Milik Negara melalui digitalisasi. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Aset Negara, 3(1), 55–67.
OECD. (2020). Digital Government Review of Slovenia: Leading the Digital Transformation of the Public Sector. OECD Digital Government Studies. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/4de9f5bb-en