Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kepolisian Resor (Polres) Poso
Implementation of the Police Certificate (SKCK) Service Policy at the Poso Police Resort (Polres)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kebijakan pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kepolisian Resor (Polres)Poso. Data untuk penelitian ini berasal dari data primer serta sekunder. Adapun data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui observasi dan wawancara, dan sedangkan untuk data sekunder, yang berupa data dari orgaisasi yang terlibat dalam objek penelitian. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi, sebagai indikator acuan dalam melakukan penelitian. Adapun untuk Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kepolisian Resor ( Polres) Poso adalah Implementasi proses pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kepolisian Resor Poso menurut hasil wawancara dengan informan penelitian dan yang telah dijelaskan dalam pembahasan dapat dikatakan belum maksimal. Serta untuk faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kepolisian Resor (Polres) Poso dari wawancara dengan informan penelitian dan yang telah dijelaskan dalam pembahasan maka faktor yang mempengaruhi adalah sumber daya manusia petugas dan pengurusan yang menggunakan system online.
References
Sugiyono, Prof. Dr. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif.. Bandung :Penerbit Alfabeta.
Wahab 2008, Implementasi Kebijkan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Subarsono, 2011, Implementasi Kebijakan. Jakarta : Raja Grafindo Persada
Surjadi, H, 2009. Pengembangan Kerja Pelayanan Publik, Bandung, Penerbit Refika Aditama.
Ibrahim Amin, 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya. Bandung, penerbit Mandar Maju.
Gibson L.J, dkk, 1999. Organisasi Perilaku-Struktur-Proses, Erlangga, Jakarta.
Moenir, H.A.S, 2001. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Jakarta, penerbit Bumi Aksara.
B. Dokumen
Undang – undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang – undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak.
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Skep Kapolri No. Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
Skep Kapolri No. Kep / 378 / X / 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Proja Akselerasi Transformasi Polri.
STR Kapolri No. ST / 1928 / VI / 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
STR Kabaintelkam Polri No. STR / 131 / I / 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang tetap mempedomani Peraturan dan Ketentuan yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (SKCK)
