Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bangkit Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli
Abstract
Penelitian ini di latarbelakangi adanya otonomi daerah yang berimplikasi pada pergeseran kekuasaan pemerintah pusat ke daerah. Pergeseran ini mengakibatkan banyaknya wewenang yang harus dikelola daerah dan berkurangnya pengawasan dari pemerintah pusat. Agar pelaksanaan pemerintah didaerah dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya tata kelola pemerintahan yang baik yang salah satu perwujudannya adalah perlunya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang akuntabel dan transparan.
Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap kegiatan atau tindakan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Alokasi Dana Desa adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ditingkat pedesaan. Alokasi Dana Desa berasal dari pendapatan transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Kota.
Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan KabupatenToli-Toli. Hasil deskripsi di dapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Pemendagri nomor 113 Tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya.
Hasil penelitian berdasarkan Pemendagri 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bangkir sudah akuntabel dan transparan pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Didukung pula dengan masyarakatnya yang cukup aktif dalam melakukan pembangunan desa.
Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas dan ADD
References
Al Quran da Terjemahannya
Adisasmita, rahardjo. 2006 Pengembangun Desa Aspiratif Grain Ilmu, Yogyakarta.
Adisubrata, Winana Surya 2003. Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. Aneka Ilmu Semarang
Andrianto, Nico 2007, Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Goverment.Malang; Bayumedia Publishing
Anwar Prabu Mangkunegara 2001 Manajemen SDM, Remaja Rosda Karya, Bandung.
Barata A. A. 2003. Dasar - dasar Pelayanan Prima Kompuimün Jakarta
Basrowi, Suwandi, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta Jakarta
Effendi Uchyana Onong, 1993, Human Publik Relation DalamManagement, Alumni Bandung
Dwiyanto, Agus 1995, Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik Ghalia Indonesia, Jakarta 2002,
................2002, Referensi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Yogyakarta
Hendry S, 2003 Manajemen SDM. YPKN Jakarta
Jalat Islamy. Irfan. 1984. Prinsip prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara,Bina Aksara. Jakarta
Joko Widodo, Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cendekia, Surabaya 2001
Lembaga Administrasi Negara, 1992, Sistem Administrasi Negara RI Lembaga Administrasi Negara
Meutia Ganie Rahman, Good Governance, Prinsip, Komponen dan Penerapan, dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik), Kimnas Gam Jakarta, 2000
Moleong, Lexy, J, 2002, Metodologi Penelitian Kuantitatlf, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung
Ndraha T, 2003. Kybernology IImu Pemerintahan 1. Rineka Cipta
Prawiro Sentono, Suryadi 1999. Kebijakan Kinerja Karyawa. BPFE Yogyakarta.
Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Fokus Media, Bandung, 2003
Saparin Sumber. 1986. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
Syafee. Inu Kencana. 2003. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Mandar Maju
Taliziduhu Ndraha, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Rineke Cipta, jakarta, 2003
The Liang Gie, 1997. Administrasi Perkantoran Modern, Gunung Agung
Umar H, 1999, Riset SDM dalam Organisasi. Pustaka Utama, Jakarta.
Wahab. Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijaksanaan. Bumi Aksara Jakarta
Yeremias Keban, 1995, Indikator Kinerja Pemda Pendekatan Manajemendan -Kebijakan Fisip UGM. Yogyakarta.