Analisis Pengawasan Pemerintahan terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Kasus Korupsi Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo: Perspektif Good Governance
Analysis of Government Oversight Regarding Abuse of Authority in the BAKTI Kominfo 4G BTS Project Corruption Case: A Good Governance Perspective
Abstract
Kasus korupsi Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo menjadi salah satu contoh penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan dan belum optimalnya penerapan prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan pemerintahan terhadap penyalahgunaan wewenang pada kasus korupsi Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo berdasarkan perspektif good governance. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi, dan berita dari media kredibel. Analisis dilakukan menggunakan teori pengawasan G.R. Terry serta empat prinsip good governance, yaitu transparency, accountability, rule of law, dan effectiveness and efficiency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintahan dalam proyek BTS 4G BAKTI Kominfo belum berjalan secara optimal. Hal tersebut tercermin dari rendahnya transparansi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek, lemahnya akuntabilitas penyelenggara, tidak tercapainya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp8,032 triliun, serta penegakan hukum yang lebih berorientasi pada penindakan setelah terjadinya pelanggaran daripada pencegahan. Selain itu, setiap tahapan pengawasan menurut G.R. Terry belum dilaksanakan secara efektif sehingga penyimpangan berlangsung dalam waktu yang cukup lama tanpa tindakan korektif yang memadai. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan pemerintahan dan penerapan prinsip good governance secara konsisten merupakan langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang pada proyek-proyek strategis nasional.
References
Alifyadi, M. (2023). THE EFFECT OF THE STRUCTURAL OFFICIALS’ SUPERVISORY FUNCTION ON THE EMPLOYEES’ PERFORMANCE IN THE REGIONAL GENERAL HOSPITALS IN SOUTH SULAWESI PROVINCE. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/29306/2/K052212007_tesis_15-08-2023%20bab%201-2.pdf
Angiela Chantiequ. (2026, July). PPK proyek BTS 4G dituntut tujuh tahun penjara. Antara News Kepri; ANTARA Kepri. https://kepri.antaranews.com/berita/190173/ppk-proyek-bts-4g-dituntut-tujuh-tahun-penjara
Anindya Febriani, T., Nurul Ikhsani, A., Rahmawati, P., & Agustin Rahayu, H. (2025). ANALISIS FRAUD TRIANGLE PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS DIGITAL (STUDI KASUS PROYEK BTS 4G KOMINFO). Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2(4), 172–181. https://doi.org/10.69714/5a1q9
BBC News. (2023, November 8). Vonis Johnny G Plate: Mantan Menkominfo ajukan banding usai divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxr17w4yrdvo
Corry, B. H., Yennie, K. M., & Antoni, H. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G Yang Dilakukan Oleh Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2024/Ptdki) - Repository Universitas Pakuan. Unpak.ac.id. http://eprints.unpak.ac.id/9072/1/Cover.jpg
Di, K., Ujungbatu, K., Ujung, K., Kabupaten, B., Hulu, R., Setiawan, K., & Rauf, R. (2026). EVALUASI FUNGSI LURAH DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN UJUNGBATU KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU . JKP) Journal of Government, Social and Politics, 12(12).
INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2022 - Transparency International Indonesia. (2023, January 31). https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/
Kejati Jatim. (2023, May 17). JGP, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Ditetapkan sebagai Tersangka dalam Perkara BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. https://kejati-jatim.go.id/menteri-komunikasi-dan-informatika-ri-ditetapkan-sebagai-tersangka
Kemhan. (2018). PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018. https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2018/12/Perpres-No-16-Tahun-2018.pdf
Kominfo. (2021). PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020-2024. https://postel.go.id/downloads/40/20220811141228-permen_2021-02_Renstra_Kominfo_2020-2024.pdf
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. (n.d.). KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Retrieved 2025, from https://jdih.lkpp.go.id/regulation/download/keputusan-kepala-lkpp-nomor-49-tahun-2025/1
Mulia Budi. (2023, November 9). Daftar Vonis Terdakwa Kasus BTS, Semua Sesuai Tuntutan Kecuali 2 Orang. Detiknews; detikcom. https://news.detik.com/berita/d-7028335/daftar-vonis-terdakwa-kasus-bts-semua-sesuai-tuntutan-kecuali-2-orang
Narda Chaterine, R., & Rastika, I. (2023, December 25). Kaleidoskop 2023: Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo, 16 Orang Jadi Tersangka Sepanjang Tahun Ini Halaman all. KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2023/12/25/20010471/kaleidoskop-2023-kasus-korupsi-bts-4g-kominfo-16-orang-jadi-tersangka?page=all
Peraturan Bupati (Perbup). (2026). PERBUP Kab. Sleman No. 61 Tahun 2012. Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38719/uu-no-30-tahun-2014?utm_source=chatgpt.comhttps://peraturan.bpk.go.id/Details/38719/uu-no-30-tahun-2014
PERDA Kab. Kapuas No. 4 Tahun 2005. (2026). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/85314
PERPRES No. 16 Tahun 2018. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018
Pietersz, J. (2017). Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang. 23(2).
Rumondang Naibaho. (2023, February 14). Kejagung Telusuri Peran Jhonny Plate Terkait Penggunaan Anggatran BTS 4G. News.detik.com. https://news.detik.com/berita/d-6569034/kejagung-telusuri-peran-johnny-plate-terkait-penggunaan-anggaran-bts-4g/amp
Taliziduhu Ndraha. (2011). BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR 2.1 Studi Kepustakaan. https://repository.uir.ac.id/3880/4/bab2.pdf
UU No. 14 Tahun 2008. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008
UU No. 20 Tahun 2001. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001
UU No. 30 Tahun 2014. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014
UU No. 31 Tahun 1999. (2025). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350
Yohanes Maharso, & Iqbal Muhtarom. (2024, July 18). Kasus Korupsi BTS 4G, Eks Pejabat Pembuat Komitmen Kominfo Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar. Tempo. https://www.tempo.co/hukum/kasus-korupsi-bts-4g-eks-pejabat-pembuat-komitmen-kominfo-dituntut-7-tahun-penjara-dan-denda-rp-1-miliar-38732
Yulia, R., & Widagdo, D. A. (2025). View of Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi Dan Viktimologi. Proceedingaphtnhan.id. https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/80/76
