Konsep Nafkah Seperlunya dalam Instrumen Perlindungan Harta Bersama pada Perkawinan yang Suami Telah Memiliki Anak Biologis
The Concept of Alimony as Necessary in the Instrument of Protection of Joint Property in a Marriage Where the Husband Already Has a Biological Child
Abstract
Penelitian ini mengkaji kekaburan norma yang terkandung dalam frasa "nafkah seperlunya" berdasarkan Pasal 867 KUHPerdata dan implikasinya terhadap perlindungan harta bersama dalam perkawinan yang suami telah memiliki anak biologis di luar perkawinan yang sah. Latar belakang penelitian ini didasari oleh dua putusan Mahkamah Konstitusi yang saling berkaitan, yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas hubungan perdata anak luar kawin hingga mencakup ayah biologisnya, serta Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan selama masa perkawinan berlangsung melalui akta notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), bertipe doktrinal dan bersifat preskriptif. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perlindungan Anak serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa frasa "nafkah seperlunya" dalam Pasal 867 KUHPerdata mengandung kekaburan norma yang dapat diisi melalui penerapan prinsip proporsionalitas secara kumulatif melalui tiga sub-prinsip, yaitu kesesuaian (suitability), kebutuhan (necessity), dan keseimbangan (balancing). Nafkah anak biologis wajib dipenuhi dari harta pribadi ayah biologis setelah kewajibannya kepada keluarga sah terpenuhi, dan tidak boleh membebani harta bersama tanpa persetujuan istri sah. Notaris berperan strategis secara preventif melalui pembuatan perjanjian perkawinan, penyuluhan hukum, fungsi legal filter, penciptaan kepastian hukum melalui akta otentik, serta publisitas melalui pencatatan resmi, dengan batasan bahwa Notaris tidak dapat meniadakan hak nafkah anak biologis sepenuhnya karena bertentangan dengan norma imperatif Pasal 867 KUHPerdata.
ABSTRACT
This study examines the normative ambiguity contained in the phrase "maintenance as necessary" under Article 867 of the Civil Code (KUHPerdata) and its implications for the protection of joint marital property in marriages where the husband already has a biological child outside of a legal marriage. The background of this research is based on two interrelated decisions of the Constitutional Court, namely Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 which expands the civil relationship of children born out of wedlock to include their biological father, and Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 which allows the creation of marriage agreements during the marriage period through a notary deed. This research employs a normative legal research method with a legislative approach (statute approach) and a conceptual approach, doctrinal and prescriptive in nature. Primary legal materials include the Civil Code, the Marriage Law, the Notary Law, the Child Protection Law, and relevant Constitutional Court decisions. This study concludes that the phrase "maintenance as necessary" in Article 867 of the Civil Code contains a normative vagueness that can be resolved through the cumulative application of the proportionality principle via three sub-principles: suitability, necessity, and balancing. Biological child support must be fulfilled from the biological father's personal assets after his obligations to the legal family are met, and must not burden the joint marital assets without the consent of the legal wife. Notaries play a strategic preventive role through the drafting of marriage agreements, legal counseling, serving as a legal filter, ensuring legal certainty through authentic deeds, and publicity through official registration, with the limitation that Notaries cannot completely negate the biological child's maintenance rights as this would contravene the imperative norm of Article 867 of the Civil Code.
References
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.
Adjie, H. (2018). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jakarta: Refika Aditama.
Alexy, R. (2002). A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press.
Barak, A. (2012). Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations. Cambridge: Cambridge University Press.
Erliyani, R., & Surah, F. (2016). Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan. Yogyakarta: K-Media.
Erliyani, R. (2020). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
Hernoko, A. Y. (2021). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana.
Kelsen, H. (1945). General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press.
Marzuki, P. M. (2023). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mertokusumo, S. (2016). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Satrio, J. (2005). Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Subekti. (2005). Hukum Keluarga dan Hukum Waris. Jakarta: Intermasa.
Witanto, D. Y. (2012). Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan. Bandung: Pustakaraya.
Amalia, B. (2024). Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Oleh Notaris. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
Astuti, D. (2017). Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Kedudukan Harta Bersama Atas Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkhamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
Azizah, E. N., & Hayatudin, A. (2022). Kedudukan Hukum Anak Hasil Incest Menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Vol. 2(1). https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.902
Firdausi, U. S., et al. (2024). Harta Benda Dalam Perkawinan. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora, Vol. 1(4), pp. 230–240. https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1372
Ma'arif, T. (2025). Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern. Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam, Vol. 7(2). https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669
Nasution, M. I. (2025). Rekonstruksi Penetapan Anak Biologis dari Hasil Perkawinan Tidak Sah Dalam Putusan Pengadilan Agama. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 31(3). http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art9
Nelli, J. (2017). Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama. Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2(1). https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195
Panie, N. P. D., et al. (2025). Analisis Yuridis Perjanjian Pranikah di Indonesia Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Petitum Law Journal, Vol. 3(1). https://doi.org/10.35508/pelana.v3i1.22453.
Payuyu, A. C. K., et al. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian. Lex Administratum, Vol. 12(4). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55724
Pratama, M. A., et al. (2024). Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal, Vol. 3(3). https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.297
Pratitis, S. A., et al. (2023). Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum. Jurnal Politeknik Pratama, Vol. 2(2). https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1593
Ridwansyah, M. (2015). Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs. Jurnal Yudisial, Vol. 8(1). https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/44.
Roring, F. V. C. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perjanjian Perkawinan. Lex Privatum, Vol. 2(3). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/6155
Salsabila, V., et al. (2025). Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 8(1). https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.20024
Sulastri, et al. (2025). Penguatan Literasi Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Warga Kelurahan Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat. Jurnal Abdi Masyarakat (JAMSI), Vol. 5(4). https://doi.org/10.54082/jamsi.2042
Usman, R. (2014). Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak di Luar Perkawinan. Jurnal Konstitusi, Vol. 11(1). https://doi.org/10.31078/jk1119.
