Analisis Kebijakan Regulasi Pedagang Kaki Lima Terhadap Upaya Penataan Kawasan Lingkungan Kota Kupang

Abstract

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima ( PKL ) merupakan bagian internal dari sektor ekonomi informal yang menjadi solusi bagi masyarakat perkotaan dengan keterbatasan modal dan keahlian. Secara teoritis, PKL memanfaatkan ruang-ruang publik untuk melakukan aktivitas perdagangan demi menyambung hidup dan menggerakan ekonomi skala kecil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang berfokus pada analisis literatur dan fenomena sosial. Berbasis  teori Grindle ( 1980 ) yang menganalisis tentang isi kebijakan (content of policy) dan  lingkungan implementasi (context of implementation). Implementasi regulasi penataan PKL di Kota Kupang belum berjalan optimal akibat lemahnya koordinasi antarinstansi dan ketiadaan penetapan lokasi usaha resmi, sehingga penertiban yang dilakukan sering kali hanya bersifat sementara. Secara sosial, kebijakan ini memicu ketegangan dan konflik antara pedagang dan aparat karena dianggap kurang memperhatikan rasa keadilan dan kondisi ekonomi masyarakat kecil. Secara ekonomi, kebijakan relokasi sering kali berdampak pada penurunan omzet mingguan akibat hilangnya akses strategis penjualan terhadap pelanggan. Meskipun pedagang  melakukan strategi adaptasi melalui diversifikasi produk dan promosi digital, keberhasilan penataan ruang di Kota Kupang tetap sangat bergantung pada kebijakan yang mampu menyeimbangkan fungsi estetika kota dengan pemberdayaan ekonomi PKL yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Street vendors (PKL) form an integral part of the informal economic sector, providing a solution for urban communities with limited capital and skills. In theory, street vendors utilise public spaces to carry out trading activities in order to make a living and drive the small-scale economy. This study employs a qualitative approach using a descriptive research design, focusing on literature analysis and social phenomena. It is based on Grindle’s (1980) theory, which analyses the content of policy and the context of implementation. The implementation of regulations governing street vendors in Kupang City has not been optimal due to weak inter-agency coordination and the lack of designated official trading locations, meaning that enforcement measures are often only temporary. Socially, this policy has triggered tension and conflict between traders and officials as it is perceived as failing to take into account a sense of justice and the economic conditions of the underprivileged. Economically, relocation policies often result in a decline in weekly turnover due to the loss of strategic sales access to customers. Although traders  have adopted adaptation strategies through product diversification and digital promotion, the success of urban planning in Kupang City remains heavily dependent on policies capable of balancing the city’s aesthetic function with the sustainable economic empowerment of street vendors.