Analisis Transformasi Digital Pelayanan Publik Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Implementasi Digital Governance di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan
Analysis of Digital Transformation of Public Services Digital Population Identity (IKD) in the Implementation of Digital Governance at the South Jakarta Population and Civil Registration Sub-Department
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi digital yang terjadi dalam segi pelayanan publik melalui implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini, fokus utama ditujukan pada evaluasi proses transisi dalam pelayanan yang dapat memberikan dampak kepada masyarakat dalam kerangka digital government. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementing Public Policy oleh George C. Edwards III karena relevan dalam menjawab pertanyaan terkait implementasi transformasi IKD dari konvensional menjadi digital dengan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Dalam hal ini, pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yakni dengan melakukan wawancara secara mendalam oleh Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan serta dengan studi literatur dari buku, jurnal, e-book, laporan, dan literatur relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD di Jakarta Selatan telah melampaui target nasional dengan capaian sekitar 33%. Keberhasilan ini juga didukung oleh strategi sosialisasi dan edukasi masyarakat yang diterapkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan dengan integrasi layanan secara langsung. Meski demikian, terdapat tantangan yang dihadapi seperti jaringan internet tidak memadai, rendahnya literasi digital, dan maraknya modus berbasis WhatsApp yang menjadi hambatan utama. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam penguatan edukasi keamanan data yang memerlukan kolaborasi untuk memastikan transformasi digital yang aman dan inklusif.
References
Azzahra, V., & Rudiana. (2024). Strategi Pemerintah Dalam Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Unes Law Review, 6(4), 10146–10157. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/un esrev.v6i4
Badruddin, S., Halim, P., & Ismowati, M. (2022). Transformasi digital dalam pelayanan publik. zahir publishing.
Cholik, C. A. (2021). Teknologi Informasi, ICT,. Jurnal Fakultas Teknik, 2(2), 39–46.
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Barat. (2024, 6 Juni). Dukcapil Terus Dukung Perkembangan IKD Menjadi INA-Pass. Diakses pada 10 April 2026, dari https://disdukcapil.bangkabaratkab.go.id/detail/dukcapil-terus-dukung-pengembangan-ikd-menjadi-ina-pass
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. (2024, 23 Desember). Apa manfaat kelebihan serta keuntungan identitas kependudukan digital (IKD)? Diakses pada 15 April 2026, dari https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/48_apa-manfaat-kelebihan-serta-keuntungan-identitas-kependudukan-digitan-ikd
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. (2024, 12 Januari). Identitas kependudukan digital wujudkan layanan publik yang inklusif. Diakses pada 15 April 2026, dari https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/identitas-kependudukan-digital-wujudkan-layanan-publik-yang-inklusif
Edwards, G. C., III. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
Elvia, V., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2025). Peran Teknologi dalam Mewujudkan Good Governance: Perspektif Teori Administrasi Publik. Journal of Practice Learning and Educational Development, 5(1), 199-206.
Humdiah, A. (2025). Peran identitas kependudukan digital (IKD) dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat dan mudah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat, 3(5), 227–233.
Nafiah, N., & Trenda, A. (2024). “Kompleksitas Penerapan Indentitias Kependudukan Digital (IKD) dalam Rangka Pencatatan Identitias Kependudukan di Kabupaten Nganjuk”, Jurnal Publika, (12)3, 706. https://doi.org/10.26740/publika.v12n3.p705-714
Ningrum, P. P. (2025). Strategi Pencegahan Penipuan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang Mengatasnamakan Dispenduk. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(2), 3837-3841.
Nuraeni, N., & Syahrudin, D. (2024). Efektivitas Pelayanan Pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. Karimah Tauhid, 3(11), 12653–12661.
Pradiptasari, Z. H., & Nur, D. I. (2025). Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik di Kecamatan Pakal. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala, 4(3), 1203-1212.
Putri, D. (2025). KUALITAS PELAYANAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL OLEH SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAKARTA SELATAN (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
Raharjo, M. M. I. (2022). Manajemen pelayanan publik. Bumi Aksara.
Ramadhan, R. B., Tauran, T., Prabawati, I., & Hilmi, A. N. (2026). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Mojokerto. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 3(7), 28-38.
Retnowati, N. D., & Retnowati, D. (2008). Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan. Seminar Nasional Informatika 2008 (SemnasIF 2008), 2008(semnasIF), 205–211.
Sawir, M. (2024). Optimalisasi teknologi informasi untuk mempercepat good governance dalam pelayanan investasi di papua. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 4(2), 30-41.
Sulfiani, A. N. (2021). Good governance penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan BPJS kesehatan di Kota Palopo. Jurnal Administrasi Publik, 17(1), 95-116.
Suryono, S.U., P. D. A. (2019). TEORI DAN STRATEGI PERUBAHAN SOSIAL. PT. Bumi Aksara.
Tambun, A. P., Damayanti, N., Sari, K. Y., & Darmawan, I. (2023). Pengaruh Perkembangan Teknologi Sebagai Bentuk Perubahan Sosial dalam Pelayanan Data Kependudukan (E-Ktp) di Indonesia Upaya Penerapan Prinsip Good Governance. JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora, 2(2), 203-218.
Tiwa, R. C., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2023). Implementasi kebijakan dalam menangani kekacauan antar desa di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Administrasi Publik, IX (3), 339-350.
Wicaksono, S. R. (2023). Konsep Dasar E-Government. Seribu Bintang. https://doi.org/10.5281/zenodo.8004026
Widanti, N. P. T. (2022). Konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. Jurnal Abdimas Peradaban, 3(1), 73-85.
Widiyarta, A., & Isni, H. (2023). “Implemetasi Aktivasi Identitias Kependudukan Digital (IKD) dalam Mendorong Digitalisasi di Kelurahan Jepara Kota Surabaya”. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, (9)18, 10.
Yasah, A. D., Ardiana, P., Aprilia, D. I., Gunawan, D. A. F., & Pertiwi, V. I. (2025). Evaluasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 3(2), 957-971.
Yulanda, A., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia. Jurnal Ilmu Humaniora, 7(2), 415–426.
Zahro, A. A., & Wahyuni, E. S. (2024). Transformasi E-KTP menjadi KTP Digital melalui Aplikasi Identitas. Governance: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 14(2), 63–71.
