Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Di Pengadilan Hubungan Industrial
Settlement of Employment Relations Disputes Based on Maritime Employment Agreements in the Industrial Relations Court
Keywords:
Pelaut; Awak Kapal; Perjanjian Kerja Laut
Abstract
Pasal 337 UU Pelayaran memiliki implikasi penting bagi awak kapal yang bekerja di kapal-kapal niaga dan pengusaha di sektor pelayaran, termasuk mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja, standar kerja, perlindungan tenaga kerja, serta penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan. Penulisan ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pelaut yang dipekerjakan sebagai awak kapal merupakan pekerjaan yang bersifat tetap dan merupakan bagian dari pekerjaan bisnis inti (core business) menurut UU Ketenagakerjaan dan persoalan yurisdiksi relatif dalam gugatan perselisihan hubungan industrial bagi pelaut. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sehingga dapat memberikan preskripsi berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja laut di Pengadilan Hubungan Industrial.
References
Abdul Hakim, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 2014, Bandung, PT. Citra Adirya Bakti.
Aloysius Uwiyono, dkk. Asas-Asas Hukum Perburuhan, Edisi Kedua, 2018, Depok, Rajawali Press
Fitriana, Memahami Perjanjian Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,2021, Depok, Gema Insani Press.
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 4, 2008, Jakarta, Raja Grafindo Persada
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2007, Jakarta, Kencana Prenada Group.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 2020, Jakarta, Rajawali Pers.
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, 2021, Jakarta, Sinar Grafika
Gajimu.com. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-kerja-1/perjanjian-kerja/perjanjian-kerja-waktu-tertentu
Hukum Ketenagakerjaan dan Outsourcing - Penerbit Deepublish, diakses dari situs https://deepublishstore.com/produk/buku-hukum-outsourcing/
Jenis Pekerjaan yang Bisa Di-Outsourcing, Klinik Hukumonline, diakses dari situs https://www.hukumonline.com/klinik/a/tafsir-penjelasan-psl-66-ayat-1-uu-13-2003-lt4ff693451e35e/
Nurmiati Muhidin, Efektivitas Perjanjian Kerja Laut Terhadap Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal (ABK), Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan, Vol. 5, No.1, 2016.
Maria Isabel Tarigan, Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, diakses dari situs https://pn-pontianak.go.id/wp-content/uploads/2024/04/Kewenangan-Absolut-dan-Relatif-Maria-Isabel-Tarigan.pdf
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/ Pdt.Sus-PHI/2022.
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1821 K/Pdt.Sus-PHI/2022.
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023.
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1232 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1150 K/Pdt.Sus-PHI/2024.
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bjm Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1128 K/Pdt.Sus-PHI/2023.
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bjm Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1406 K/Pdt.Sus-PHI/2020.
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bjm.
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1143 K/ Pdt.Sus-PHI/2022.
Undang-Undang Dasar 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Aloysius Uwiyono, dkk. Asas-Asas Hukum Perburuhan, Edisi Kedua, 2018, Depok, Rajawali Press
Fitriana, Memahami Perjanjian Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,2021, Depok, Gema Insani Press.
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 4, 2008, Jakarta, Raja Grafindo Persada
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2007, Jakarta, Kencana Prenada Group.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 2020, Jakarta, Rajawali Pers.
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, 2021, Jakarta, Sinar Grafika
Gajimu.com. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-kerja-1/perjanjian-kerja/perjanjian-kerja-waktu-tertentu
Hukum Ketenagakerjaan dan Outsourcing - Penerbit Deepublish, diakses dari situs https://deepublishstore.com/produk/buku-hukum-outsourcing/
Jenis Pekerjaan yang Bisa Di-Outsourcing, Klinik Hukumonline, diakses dari situs https://www.hukumonline.com/klinik/a/tafsir-penjelasan-psl-66-ayat-1-uu-13-2003-lt4ff693451e35e/
Nurmiati Muhidin, Efektivitas Perjanjian Kerja Laut Terhadap Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal (ABK), Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan, Vol. 5, No.1, 2016.
Maria Isabel Tarigan, Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, diakses dari situs https://pn-pontianak.go.id/wp-content/uploads/2024/04/Kewenangan-Absolut-dan-Relatif-Maria-Isabel-Tarigan.pdf
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/ Pdt.Sus-PHI/2022.
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1821 K/Pdt.Sus-PHI/2022.
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023.
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1232 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1150 K/Pdt.Sus-PHI/2024.
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bjm Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1128 K/Pdt.Sus-PHI/2023.
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bjm Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1406 K/Pdt.Sus-PHI/2020.
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bjm.
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1143 K/ Pdt.Sus-PHI/2022.
Undang-Undang Dasar 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
