Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Tahun 2021-2023
Effectiveness of Land and Building Tax Revenue in North Lolu Village, East Palu District in 2021-2023
Keywords:
Pajak Bumi dan Bangunan, Efektivitas, Penerimaan Pajak, Kelurahan Lolu Utara, Kesadaran Masyarakat
Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, dilatarbelakangi pentingnya PBB sebagai sumber pendapatan daerah dan fluktuasi penerimaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dengan petugas dan wajib pajak, observasi langsung proses pelayanan, serta analisis dokumen terkait. Data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penerimaan PBB di wilayah tersebut dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas yang belum optimal, dengan rata-rata realisasi hanya 63% dari target. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain kurangnya kesadaran wajib pajak, prosedur pembayaran yang belum sepenuhnya efektif, potensi dampak kenaikan NJOP, dan kondisi ekonomi masyarakat. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan kesadaran melalui sosialisasi, perbaikan prosedur pembayaran, penegakan hukum yang adil, kebijakan responsif terhadap kondisi ekonomi, dan pembenahan data piutang.
References
Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak
Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. KAMPUA?: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1, 72–78.
Anggoro, D. D. (2023). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan
Keuangan Pusat dan Daerah. Universitas Brawijaya Press.
Anggraeni, V., & Ramdan, A. (2024). Pengaruh Penyesuaian Kenaikan NJOP Setiap Tahun dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak untuk PBBP2 di UPPRD Wilayah Kecamatan Kemayoran. 4(3), 230–235.
Ansfridho, A. X., & Setyawan, D. (2019). Efektivitas Pencapaian Kinerja Program Pelatihan
Bagi Penyandang Disabilitas. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, viii(2), 55–63.
Ariska, W. A., Handoko, V. R., & Novaria, R. (2024). TRANSFORMASI SISTEM
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. 10(2), 49–59.
Aufina, A., & Airawaty, D. (2023). Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sosromenduran Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2022. Jurnal Pendidikan
Tambusai, 7, 16373–16380. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/8962%0Ahttps://jptam.org/index.php/jpta m/article/download/8962/7316
Belananda, & Regita, M. (2024). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan ( PBB P2 ) Kabupaten Batang. 3(5), 2069–2077.
Binambuni, D. (2013). Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di
Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. Jurnal EMBA, 1(4), 2078–2087.
BPS. (2022). Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Sulawesi Tengah Jumlah. Bps.Go.Id, 19(27), 1–5. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruhsebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di
Indonesia. Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, 15(1), 149–163. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360
Hidayat, T., Permatasar, M. D., & Aeni, P. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Jawa Barat.
9(1), 105–115.
Indonesia, P. R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Iriani, D., & Margayaningsih. (2015). Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian desa dalam rangka otonomi daerah. Jurnal Publiciana, 8(1), 164–191.
https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/48
Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan
Syariah, 4(1), 82–103. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1158
Karianga, H. (2017). Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah.
Prenada Media.
Khoiroh, N. (2017). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandaria
Kabupaten Tangerang. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1–117. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37101
Kusriyah, S. (2019). Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Perspektif Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Unissula Press.
Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah edisi 2. Sekolah Tinggi
Ilmu Manajemen. http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=3258&pRegionCode=STIESIA&pClie ntId=706
Mahmudi. (2021). Akuntansi Sektor Publik.
Mardiasmo, M. B. A. (2016). Perpajakan. Penerbit Andi.
Maulana, T., Firdaus, & Guslendra. (2024). Perancangan Sistem Informasi Pembokingan Dan Keuangan Berbasis Web Pada Pict Story Wedding Fotografer Dengan Menggunakan
Bahasa Pemrograman Php dan Database Mysql. Jurnal Sains Informatika Terapan, 3(1),
20–25. https://doi.org/10.62357/jsit.v3i1.230
Mustika, W. P., Kumalasari, J. T., Fitriani, Y., & Abdurohim, A. (2021). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIASIK) Pada Kelurahan Berbasis Web. Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI, 5(1), 230–240.
Peraturan Presiden Rebuplik Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2000 (Issue 1).
Rosalina, N. (2014). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Indonesia. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah.
Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). Arus Jurnal Sosial
Dan Humaniora, 1(2), 1–10. https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i2.6
Sari1, I. P., Lubis, F. A., & Tambunan, K. (2023). Analisis Efektivitas Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. Reslaj?:
Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(1), 512–521. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i1.4575
Sutedi, A. (2022). Hukum pajak. Sinar Grafika.
Tambingon, A. I. N. K., Gobel, L. Van, & Kadir, J. (2024). Efektivitas Pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan (Pbb) Melalui Pelayanan Pajak (Yanjak) Online di Badan Keuangan Kota Gorontalo. Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(3), 9796– 9802.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2024). In Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia
(Vol. 3, Issue 1, pp. 8–14). https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855
Yahya, A. (2020). Peran Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dipengaruhi Oleh
Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi. ACCOUNTHINK?: Journal of Accounting and Finance, 5(02), 113.
Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. KAMPUA?: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1, 72–78.
Anggoro, D. D. (2023). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan
Keuangan Pusat dan Daerah. Universitas Brawijaya Press.
Anggraeni, V., & Ramdan, A. (2024). Pengaruh Penyesuaian Kenaikan NJOP Setiap Tahun dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak untuk PBBP2 di UPPRD Wilayah Kecamatan Kemayoran. 4(3), 230–235.
Ansfridho, A. X., & Setyawan, D. (2019). Efektivitas Pencapaian Kinerja Program Pelatihan
Bagi Penyandang Disabilitas. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, viii(2), 55–63.
Ariska, W. A., Handoko, V. R., & Novaria, R. (2024). TRANSFORMASI SISTEM
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. 10(2), 49–59.
Aufina, A., & Airawaty, D. (2023). Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sosromenduran Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2022. Jurnal Pendidikan
Tambusai, 7, 16373–16380. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/8962%0Ahttps://jptam.org/index.php/jpta m/article/download/8962/7316
Belananda, & Regita, M. (2024). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan ( PBB P2 ) Kabupaten Batang. 3(5), 2069–2077.
Binambuni, D. (2013). Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di
Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. Jurnal EMBA, 1(4), 2078–2087.
BPS. (2022). Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Sulawesi Tengah Jumlah. Bps.Go.Id, 19(27), 1–5. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruhsebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di
Indonesia. Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, 15(1), 149–163. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360
Hidayat, T., Permatasar, M. D., & Aeni, P. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Jawa Barat.
9(1), 105–115.
Indonesia, P. R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Iriani, D., & Margayaningsih. (2015). Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian desa dalam rangka otonomi daerah. Jurnal Publiciana, 8(1), 164–191.
https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/48
Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan
Syariah, 4(1), 82–103. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1158
Karianga, H. (2017). Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah.
Prenada Media.
Khoiroh, N. (2017). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandaria
Kabupaten Tangerang. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1–117. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37101
Kusriyah, S. (2019). Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Perspektif Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Unissula Press.
Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah edisi 2. Sekolah Tinggi
Ilmu Manajemen. http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=3258&pRegionCode=STIESIA&pClie ntId=706
Mahmudi. (2021). Akuntansi Sektor Publik.
Mardiasmo, M. B. A. (2016). Perpajakan. Penerbit Andi.
Maulana, T., Firdaus, & Guslendra. (2024). Perancangan Sistem Informasi Pembokingan Dan Keuangan Berbasis Web Pada Pict Story Wedding Fotografer Dengan Menggunakan
Bahasa Pemrograman Php dan Database Mysql. Jurnal Sains Informatika Terapan, 3(1),
20–25. https://doi.org/10.62357/jsit.v3i1.230
Mustika, W. P., Kumalasari, J. T., Fitriani, Y., & Abdurohim, A. (2021). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIASIK) Pada Kelurahan Berbasis Web. Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI, 5(1), 230–240.
Peraturan Presiden Rebuplik Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2000 (Issue 1).
Rosalina, N. (2014). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Indonesia. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah.
Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). Arus Jurnal Sosial
Dan Humaniora, 1(2), 1–10. https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i2.6
Sari1, I. P., Lubis, F. A., & Tambunan, K. (2023). Analisis Efektivitas Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. Reslaj?:
Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(1), 512–521. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i1.4575
Sutedi, A. (2022). Hukum pajak. Sinar Grafika.
Tambingon, A. I. N. K., Gobel, L. Van, & Kadir, J. (2024). Efektivitas Pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan (Pbb) Melalui Pelayanan Pajak (Yanjak) Online di Badan Keuangan Kota Gorontalo. Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(3), 9796– 9802.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2024). In Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia
(Vol. 3, Issue 1, pp. 8–14). https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855
Yahya, A. (2020). Peran Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dipengaruhi Oleh
Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi. ACCOUNTHINK?: Journal of Accounting and Finance, 5(02), 113.
