Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah)

The Influence of Human Resource Competence, Implementation of Government Accounting Standards and Government Internal Control Systems on the Quality of Local Government Financial Reports (Study on BPKAD Central Sulawesi Province)

  • Irmawati Hamruna Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti Palu
  • Zakir Muhammad Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti Palu
  • Rahman Thaher Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti Palu
Keywords: Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan

Abstract

Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi akan meningkatkan produktivitas pegawai pemerintah sehingga diharapkan kualitas kerja yang dihasilkan lebih tinggi dan berujung pada puasnya masyarakat dan organisasi akan diuntungkan. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi dilakukan agar bisa memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian dari pengujian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM mempunyai pengaruh yang tidak signifikan Kualitas Laporan Keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya dari pengujian menunjukkan bahwa penerapan SAP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Dan dari pengujian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap  Kualitas Laporan Keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.

References

1. Sulistiani D. Good Government Governance Menuju Pemerintah yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). EL MUHASABA J Akunt. 2017;8(1):1–15.
2. Andini D. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. J Ekon KIAT. 2015;26(1):65–82.
3. Rahmanurrasjid A. Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah (Studi di Kabupaten Kebumen). Program Pascasarjana Universitas Diponegoro; 2008.
4. Diani DI. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). J Akunt. 2014;2(1).
5. Ghozali I, Iswati S, Adam S. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Organisasi di PT. Pertamina Lubricant Jakarta. J Ekonika J Ekon Univ Kadiri. 2020;5(2):211–23.
6. LISTYANI ERI. PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan). Universitas Mercu Buana Jakarta; 2019.
7. Arifin M. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG (Study Kasus Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2009-2013). STIE Widya Gama Lumajang; 2015.
8. Fathia N, Tanjung AR, Indrawati N. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hilir). PEKBIS. 2020;12(1).
9. Odekamaru JC, Ilat V, Sabijono H. Peralihan PP Nomor 24 Tahun 2005 Ke PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado. J Berk Ilm Efisiensi. 2015;15(02).
10. Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang. Standar Akunt Pemerintah. 2010;
11. Indonesia PR. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2008;
Published
2022-10-06
Section
Artikel Penelitian