AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN TRANSPARANSI KEUANGAN PUBLIK

Abstract

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikaji
melalui penelitian ini dengan menghubungkannya pada penguatan transparansi keuangan
publik. Empat persoalan utama menjadi fokus kajian yaitu penerapan akuntabilitas
program serta pembukaan informasi keuangan kepada masyarakat kemudian kendala yang
muncul selama pelaksanaan dan sejauh mana akuntabilitas berfungsi sebagai alat kontrol
atas penggunaan dana negara. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif yang
dilandasi oleh pendekatan studi kepustakaan di mana seluruh data yang dianalisis
merupakan data sekunder sehingga informasi tidak didapatkan melalui wawancara atau
kuesioner serta observasi lapangan. Sumber data yang digunakan mencakup berbagai
regulasi dan petunjuk teknis kemudian publikasi resmi pemerintah serta dokumen anggaran
lalu informasi dari lembaga pengawas sedangkan artikel ilmiah dan literatur mengenai tata
kelola keuangan publik juga menjadi bagian dari sumber tersebut. Analisis dilaksanakan
dengan cara menelaah isi dokumen serta melakukan triangulasi sumber melalui
perbandingan informasi yang berasal dari regulasi dan dokumen anggaran kemudian
pedoman pelaksanaan dan juga publikasi lembaga pengawas. Temuan dari kajian ini
memperlihatkan bahwa akuntabilitas MBG paling utama tampak pada keberadaan landasan
hukum dan pedoman teknis lalu pembagian peran pelaksana serta pencatatan kegiatan
kemudian pelaporan dan pengawasan hingga evaluasi serta tindak lanjut. Transparansi
aspek finansial diwujudkan melalui penyebarluasan rencana anggaran serta keterbukaan
terhadap dokumen pengelolaan organisasi dan informasi mengenai realisasi kegiatan yang
juga melibatkan pengawasan dari pihak luar. Program ini tetap bergulat dengan berbagai
rintangan seperti jangkauan target yang sangat luas beserta jumlah pemangku kepentingan
yang beragam kemudian perbedaan kemampuan antar wilayah dan potensi terjadinya
penyelewengan dana sedangkan akses warga terhadap data belum tersebar secara setara.
Akuntabilitas yang terstruktur mampu memperkuat transparansi melalui pendokumentasian
penggunaan dana publik yang lebih rapi sehingga dapat ditelusuri serta terbuka untuk
pengawasan oleh pihak terkait.