Negosiasi Kekuasaan di Pantai Lasiana: Studi Atas Tiga Model Pengelolaan Lahan (Pemerintah, Tokoh Lokal, dan Swasta)

Power Negotiations on Lasiana Beach: A Study of Three Land Management Models (Government, Local Leaders, and the Private Sector)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis negosiasi kekuasaan antara pemerintah, tokoh lokal, dan pihak swasta dalam pengelolaan lahan di Kawasan Wisata Pantai Lasiana, Kota Kupang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan melibatkan informan dari pemerintah daerah, pengelola kawasan, tokoh lokal, pihak swasta, serta pelaku UMKM. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan kerangka analisis teori Power Cube dari John Gaventa yang mencakup dimensi bentuk kekuasaan, ruang kekuasaan, dan level kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lahan di Pantai Lasiana merupakan hasil dari negosiasi kekuasaan yang kompleks dan multipolar antara ketiga aktor, di mana pemerintah memiliki kekuasaan formal melalui regulasi dan kebijakan namun tidak sepenuhnya dominan karena dibatasi oleh kekuasaan tersembunyi dan tidak terlihat yang dimiliki oleh tokoh lokal dan pihak swasta; tokoh lokal memanfaatkan legitimasi sosial dan historis untuk mempertahankan kontrol atas lahan, sementara pihak swasta menggunakan kekuatan modal dan akses perizinan untuk memperkuat posisinya dalam pengelolaan kawasan. Dalam dimensi ruang kekuasaan, interaksi antara ruang tertutup, ruang undangan, dan ruang klaim menjadi arena utama negosiasi antaraktor, sedangkan pada level kekuasaan, praktik pengelolaan menunjukkan bahwa dinamika lokal sangat memengaruhi implementasi kebijakan pemerintah daerah. Interaksi antaraktor cenderung berlangsung dalam bentuk kompromi, toleransi, dan penyesuaian kepentingan dibandingkan konflik terbuka. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Lasiana tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh relasi sosial, praktik informal, dan strategi aktor dalam mempertahankan kepentingannya, sehingga kawasan ini menjadi arena politik lokal di mana kekuasaan terus dinegosiasikan dalam praktik pengelolaan ruang wisata pesisir.

ABSTRACT

This study aims to analyze power negotiation among the government, local figures, and private actors in land management within the Lasiana Beach Tourism Area, Kupang City, using a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving informants from local government, site managers, local figures, private sector actors, and MSME participants. Data analysis employed the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data display, and conclusion drawing, guided by John Gaventa’s Power Cube theory, which consists of dimensions of forms of power, spaces of power, and levels of power. The findings reveal that land management in Lasiana Beach is the result of complex and multipolar power negotiations among the three actors, where the government holds formal authority through regulations and policies but is not entirely dominant due to the presence of hidden and invisible power exercised by local figures and private actors; local figures rely on social and historical legitimacy to maintain control over land, while private actors utilize capital strength and licensing access to reinforce their position in managing the area. In terms of spaces of power, the interaction between closed spaces, invited spaces, and claimed spaces becomes the main arena of negotiation, while at the level of power, local dynamics significantly influence the implementation of regional government policies. Actor interactions tend to occur through compromise, tolerance, and adjustment of interests rather than open conflict. Therefore, this study concludes that the management of the Lasiana Beach Tourism Area is not solely determined by formal policies but is also shaped by social relations, informal practices, and actor strategies in maintaining their interests, positioning the area as a local political arena where power is continuously negotiated in the practice of coastal tourism space management.