Tantangan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan di Sektor Publik

Challenges to Public Participation in Decision-Making in the Public Sector

Authors

  • Maria Sarah Doko Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto – Kupang – NTT
  • Desilian Anjelika Putri Sngain Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto – Kupang – NTT

DOI:

https://doi.org/10.56338/jks.v9i7.11637

Keywords:

Partisipasi, Pengambilan Keputusan, Sektor Publik, Participation, Decision-Making, Public Sector

Abstract

Partisipasi Masyarakat adalah bagian penting dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik karena membantu meningkatkan legitimasi, transparansi, akuntabilitas serta kualitas kebijakan yang dihasilkan. Faktanya di lapangan, partisipasi masyarakat masih mengalami berbagai kesulitan yang bisa menurunkan tingkat keberhasilan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat berbagai hambatan yang menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan di sektor publik dan dampak dari hal tersebut terhadap kualitas kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yaitu dengan memeriksa berbagai buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman tentang cara mengambil keputusan, tingkat politik yang rendah, akses terbatas terhadap informasi publik, perbedaan sosial dan ekonomi yang ada, pengaruh besar dari kelompok elite, kurangnya kejelasan dari pemerintah, adanya partisipasi palsu, serta ancaman dan tekanan yang dialami masyarakat yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Hambatan-hambatan itu membuat partisipasi masyarakat sering kali belum bisa berdampak maksimal terhadap isi kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dengan cara memperkuat pemahaman politik, meningkatkan akses informasi publik, menyediakan ruang partisipasi yang mencakup semua kalangan, serta memperbaiki transparansi dan tanggung jawab pemerintah.

ABSTRACT

Public participation is a crucial component of the decision-making process in the public sector because it helps enhance legitimacy, transparency, accountability, and the quality of the resulting policies. In practice, however, public participation still faces various challenges that can reduce the success of public engagement in decision-making. This study aims to examine the various barriers that prevent the public from participating in decision-making in the public sector and the impact of these barriers on the quality of public policy. This study employs a qualitative approach using a literature review method, specifically by examining relevant books, journals, scientific articles, and policy documents. The results indicate that public participation still faces several barriers, such as a lack of understanding of the decision-making process, low levels of political engagement, limited access to public information, existing social and economic disparities, the significant influence of elite groups, a lack of clarity from the government, the presence of token participation, as well as threats and pressure experienced by citizens involved in the policymaking process. These barriers often prevent public participation from having a maximum impact on the content of the policies themselves.Therefore, efforts are needed to improve the quality of public participation by strengthening political literacy, increasing access to public information, providing opportunities for participation that include all segments of society, and improving government transparency and accountability.

References

Irhamdhika, G., Iman, N., Hidayah, E., Ariska, Y., Ningtyas, A., & Sari, A. (2025). Krisis Kepercayaan Publik: Fenomena #Kaburajadulu Dan Peran Humas Pemerintah Dalam Merespons Cancel Culture (Vol. 6).
Juk, B., Shaw, F. R., Alaydrus, A., & Hastira, Muh. F. (2024). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Tentang Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. International Journal Demos, 6.
Mozin, S. Y., Patuti, V. I., Hasan, H., Mahmud, Z., & Sampara, M. P. (2025). DEMOKRASI PARTISIPATIF DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK: TANTANGAN DAN PELUANG DI INDONESIA. Journal of Publicness Studies (JPS), 02.
Nelly, S. (2024). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK. 6(1).
Putri, N. E. (2017). DAMPAK LITERASI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU. Jurnal Agregasi, 5. http://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi
Qhotimah, H. N., Dani, R., Khatta, J. A., & Santoso, R. (2026). Transformasi Sistem Politik Indonesia dalam Bayang-Bayang Sentralisasi Kekuasaan dan Politik Elit. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA), 3(2), 1174–1187. https://doi.org/10.61722/jmia.v3i2.9729
Quick, K. S., Bryson, J. M., Torbing, J., Ansell, C., & Elgar, E. (2016). Theories of Governance. Edward Elgar Press.
Ramda, E. E. (2025). Deliberative Public Policy of Village Governance: Legal-Historical Notes During the Implementation of Regional Autonomy. Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies, 5(1), 67–78. https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.5.1.67-78
Simarmata, N. I. P., Purba, B., Purba, S., Silalahi, M., Raynoto, M. Y., Sudarso, A., Handiman, U. T., Hidayatulloh, A. N., Karwanto, Samosir, K., Putri, D. M. B., Djufri, I., & Yuswardi. (2021). Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan. Yayasan Kita Menulis.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Wahmina, N. H., Rahmania, R. Y., & Maula, S. L. (2025). DEMOKRASI TANPA PARTISIPASI: STUDI KRITIS TERHADAP KETERLIBATAN PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN NASIONAL. 1. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15914473

Published

2026-08-13