Analisis Integrasi Konsep Green Economy dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029: Analisis Dokumen
Analysis of the Integration of Green Economy Concepts in the Banyumas Regency Medium-Term Development Plan (RPJMD) for 2025-2029: A Document Analysis
Abstract
Transisi menuju pembangunan berkelanjutan menuntut integrasi prinsip lingkungan dalam dokumen perencanaan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi konsep Green Economy dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis kebijakan berbasis dokumen dan analisis isi kualitatif untuk menilai integrasi pada dimensi normatif, strategis, dan operasional kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ekonomi hijau telah terintegrasi secara bertahap dalam RPJMD, tercermin dalam visi pembangunan yang berorientasi keberlanjutan, diterjemahkan dalam strategi kebijakan lingkungan, serta dioperasionalkan melalui program dan indikator kinerja lingkungan. Namun demikian, integrasi tersebut masih bersifat parsial karena belum sepenuhnya menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan secara lintas sektor. Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis struktural dokumen perencanaan dapat digunakan untuk menilai kesiapan pemerintah daerah dalam mengadopsi kerangka ekonomi hijau.
ABSTRACT
The transition toward sustainable development requires the integration of environmental principles into regional planning documents. This study aims to analyze the integration of the Green Economy concept within the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of Banyumas Regency for the period 2025–2029. The research employs a qualitative approach using document-based policy analysis and qualitative content analysis to examine the normative, strategic, and operational dimensions of policy integration. The findings indicate that Green Economy principles have been incorporated gradually within the RPJMD. Sustainability values are reflected at the normative level through development vision, translated into environmental-oriented strategies at the strategic level, and operationalized through programs and environmental performance indicators. However, the integration remains partial, as cross-sectoral linkage between economic growth and environmental sustainability is not yet fully systemic. This study contributes to the evaluation of regional development planning by demonstrating that structural document analysis can be used to assess the readiness of local governments in transitioning toward a Green Economy framework.
References
Antasari, D. W. (2019). Implementasi Green Economy terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Kediri. Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo, 5(2), 80-88.
Anwar, M. (2022). Green Economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 4(1S), 343-356.
Aryani, Z. U., & Nugroho, H. W. (2024). Perencanaan pembangunan Provinsi Riau dalam kerangka pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi, 7(1), 1-15.
Chaaben, N., Elleuch, Z., Hamdi, B., & Kahouli, B. (2022). Green Economy performance and sustainable development achievement: Empirical evidence from Saudi Arabia. Environment, Development and Sustainability.
Kristianto, A. H. (2020). Sustainable development goals (SDGs) dalam konsep Green Economy untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis ekologi. Journal Business Economics and Entrepreneurship, 4(1), 28-38.
Mubarok, D. (2023). Penerapan Green Economy dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bina Ummat, 6(2), 31-52.
OECD. (2019). Green growth policy review of Indonesia: Implementing green growth. OECD Publishing.
Xu, J., Zhao, J., She, S., & Liu, W. (2022). Green growth, natural resources and sustainable development: Evidence from BRICS economies. Resources Policy, 79, 103032.
Yenita, Y. Y., & Soegiarso, R. (2024). The implementation of green construction in IKN development by integrating sustainable triangle concept into sustainable development goals. Frontiers in Political Science, 6, 1489034.
