Dilema Legalitas Self-Defense di Timur Tengah: Menakar Batasan Pasal 51 Piagam PBB dalam Konflik Iran-Israel

Abstract

ABSTRAK

Eskalasi konflik bersenjata antara Iran dan Israel baru-baru ini menandai pergeseran dari perang proksi menuju konfrontasi langsung yang memicu perdebatan serius dalam hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas tindakan militer kedua negara melalui kacamata Pasal 51 Piagam PBB dan prinsip jus ad bellum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini membedah ketidaksinkronan antara norma hukum dengan praktik militer di eskalasi konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan klaim hak membela diri (self-defense) oleh kedua pihak telah mengalami pelebaran interpretasi yang melampaui batas-batas normatif, di mana tindakan tersebut lebih bersifat retaliasi punitif dan serangan preventif daripada pembelaan diri murni. Analisis menyimpulkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 51 dan kelumpuhan Dewan Keamanan PBB telah menciptakan dilema legalitas yang membahayakan kedaulatan negara dan stabilitas hukum internasional. Penelitian ini menyarankan perlunya definisi ulang ambang batas serangan bersenjata guna mencegah penyalahgunaan narasi pembelaan diri sebagai tameng agresi militer.

ABSTRACT

The recent escalation of armed conflict between Iran and Israel marks a shift from proxy war to direct confrontation, sparking serious debate in international law. This study aims to analyze the legality of both countries' military actions through the lens of Article 51 of the UN Charter and the principle of jus ad bellum. Using normative legal research methods with a legislative and conceptual approach, this study examines the inconsistency between legal norms and military practices in the escalating conflict. The results show that the use of self-defense claims by both parties has undergone a widening interpretation that goes beyond normative boundaries, with such actions being more punitive retaliation and preventive attacks than pure self-defense. The analysis concludes that the ambiguity in Article 51 and the paralysis of the UN Security Council have created a legal dilemma that endangers state sovereignty and the stability of international law. This study suggests the need to redefine the threshold for armed attacks to prevent the misuse of the self-defense narrative as a shield for military aggression.