POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN ERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA
Abstract
The threat to the existence of human rights can come from two axes, namely threats from abroad and from within the country. In the records and records of the mass and electronic media, it is evident that what sustained efforts are carried out by a number of human beings to destroy or oppose the existence of human rights itself. In this regard, the ratification of the anti-torture convention carries total political consequences in the field of human rights. This is very interesting to study, especially from the standpoint of Indonesian legal politics, which so far has been judged by legal political observers to always reflect the character of orthodox / authoritarian law during the thirty-two-year new order governmentÂ
Keyword: Political Law
References
Moh. Mahfud, MD. 1998. Politik Hukum di Indonesia, Cet. Pertama, LP3S, Jakarta. Mashur Effendi, 1994. Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Undang-Undang
UU Nomor 14 Tahun 2009, Tentang Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan AnakAnak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
Jurnal. Abd Hakim G. Nusantara, Penerapan hukum Internasional Dalam kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia , Jurnal Internasional Volume 1 Juli 2004 Deno Kamelus, 1998. Profil pelanggaran HAM dalam Rejim Hukum PerundangUndangan, Dalam Jurnal Hukum, UII, No. 10. Volume. 5
Maisa. Perkembangan Tindak Kekerasan DI lingkungan Keluarga dan Penegak Hukumnya di Kota Palu. In: Seminar Hasil-Hasil Penelitian Dosen Univ Muhammadiyah Palu. 2008. p. 27–38.
Seri Dokumen 10. Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia, Laporan Independen Komnas Perempuan Kepada komite Penentang Penyiksaan 2008, Publikasi Komnas HAM Perempuan
Syamsuddin Radjab, Perbedaan Rezim HAM dan Rezim Pidana, Jurnal Al Daudah, Volume 2 No. 3 Tahun 2014
Pranoto Sukandar, Tidak penyiksaan dan hukum internasional, Jurnal Pandecta Universitas Negeri semarang, Volume 6 Nomor 2 tahun 2011
Makalah. Daulat H. A. Pasaribu, 1998. Makalah Mekanisme HAM PBB, Seminar Nasional HAM di Ujung Pandang, Tgl. 17 Maret 1998. Satjipto Rahardjo, 1998. Makalah Implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan di Indonesia dan Kendalanya, Seminar Nasional HAM Tgl. 17 Maret 1998 di Ujung Pandang
