ANALISIS YURIDIS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

  • Maisa Maisa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
DOI: https://doi.org/10.56338/mlj.v2i2.773

Abstract

In order to realize the welfare of the people that is just and prosperous in accordance with the mandate of the constitution, the government needs to make efforts to meet the needs of people's lives. one form of government policy to meet the needs of the community is the formation and application of the People's Business Credit (KUR) program. Distribution of People's Business Credit (KUR) conducted by the implementing bank accompanied by collateral in the form of land certificates, house certificates or Motorized Vehicle Ownership Books (BPKB), not in accordance with the Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 13 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of People's Business Credit which stated that the People's Business Credit without collateral and To overcome the losses suffered by the implementing bank, the government established a KUR credit guarantee policy. 70 (seventy) percent to 80 (eighty) percent charged to state credit guarantee institutions such as PT (Persero) Indonesian Credit Insurance (PT Askrindo) and the Indonesian Credit Guarantee General Company (Perum Jamkrindo)

 

Keyword : Juridical Analiysis. Credit Business.

References

  1. A. Buku-Buku
  2. Anton Eka Saputra. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Terhadap Kerugian Bank Pelaksana Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Ditinjau Dari Peraturan Perbankan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara,Sumatera Utara, Oktober 2011
  3. Abdurrachman, Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan. Jakarta, Pradnya Paramita, 1993
  4. Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005
  5. Budi Rochadi, Kajian Akademik Peringkat Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Indonesia, Lembaga Peringkat Kredit, Bank Indonesia, 2011
  6. Fransisca Claudya Mewoh, dkk, “Analisis Kredit Macetâ€, Jurnal Administrasi Bisnis, 2010
  7. Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013
  8. Karel Sihombing, Kajian Peranan KUR Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di Sumatera Utara, Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara,Sumatera Utara, Oktober 2015
  9. Krisna Wijaya, Analisis Kebijakan PerBankan Nasional, PKomputindo, Jakarta, 2010
  10. Kristiyanti dan Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar. Grafika. 2008
  11. Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Jakarta, Rajawali Pers, 2008,
  12. Lili Rasyidi dan otje Salman, Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi, bandung
  13. Lukman Dendawijaya, ,Manajemen PerBankan, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001
  14. Marulak Pardede. Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta. 2008
  15. Martono Johari, Ringkasan Eksekutif Kajian Dampak Program KUR. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Jakarta, 2015
  16. Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
  17. M. Bahsan, Hukum jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
  18. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
  19. Ridwan Halim, Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
  20. Rahmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
  21. Purbacaraka, Perihal Keadah Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2010
  22. Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Jakarta, 2003
  23. Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
  24. Shidarta, Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000
  25. S. Budi Rochadi, “Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesiaâ€. Lembaga Pemeringkat Kredit bagi UMKM di Indonesia, 2010
  26. Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2012
  27. Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
  28. A. Peraturan Perundang-Undangan
  29. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  30. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
  31. B. Jurnal Hukum
  32. Aidil, Analisis Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank Bri Kanca Tebing Tinggi Unit Sei Rampah. Jurnal Ilmiah Accounting Changes April 2014, Volume 2, No. 1, 26-38
  33. C. Situs Internet
  34. Admin. BRI Luncurkan Kredit Usaha Rakyat. http://www.ugm.ac.id. Diakses tanggal 10 Mei 2017
  35. Agung Suryono, Syarat Dan Cara Mengajukan KUR di BRI, di akses di http://www.bank-bri-bca-mandiri.info/2016/01/syarat-cara-mengajukan-kur-bri-terbaru.html tanggal 12 Oktober 2016
  36. Beritasatu.com. Bank dan Pembiayaan, di akses di http://www.beritasatu.com/bank-dan-pembiayaan/342412-dikaji-sistem-agunan-untuk-kur.html tanggal 10 Mei 2017
  37. Elvina Oktavrida, “Sebutkan Apa Saja Prinsip Perbankanâ€, di akses di brainly.co.id, URL :http://brainly.co.id/tugas/1707783, diakses tanggal 14 Mei 2017
  38. Erwin Aksa, Terkait KUR, Bankir Keluhkan Penanganan Klaim oleh Askrindo. Di akses di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b83baf72cb7a/terkait-kur-bankir-keluhkan-penanganan-klaim-oleh-askrindo tanggal 10 Mei 2017
  39. Ridwan, Berhati-Hatilah Dengan Kredit Macet, di akses di http://urusduit.id/berhati-hatilah-dengan-kredit-macet-kur/ tanggal 10 Mei 2017
  40. Muh. Nur Murtadi, Komite KUR. Di akses di http://komite-kur.com/index.php?pilih=hal&id=16, pada tanggal 10 Mei 2017
Published
2019-09-24
Issue
Vol. 2 No. 2 (2018): Oktober 2018
Section
Articles