ANALISIS YURIDIS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
Abstract
In order to realize the welfare of the people that is just and prosperous in accordance with the mandate of the constitution, the government needs to make efforts to meet the needs of people's lives. one form of government policy to meet the needs of the community is the formation and application of the People's Business Credit (KUR) program. Distribution of People's Business Credit (KUR) conducted by the implementing bank accompanied by collateral in the form of land certificates, house certificates or Motorized Vehicle Ownership Books (BPKB), not in accordance with the Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 13 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of People's Business Credit which stated that the People's Business Credit without collateral and To overcome the losses suffered by the implementing bank, the government established a KUR credit guarantee policy. 70 (seventy) percent to 80 (eighty) percent charged to state credit guarantee institutions such as PT (Persero) Indonesian Credit Insurance (PT Askrindo) and the Indonesian Credit Guarantee General Company (Perum Jamkrindo)Â
Keyword : Juridical Analiysis. Credit Business.
References
A. Buku-Buku
Anton Eka Saputra. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Terhadap Kerugian Bank Pelaksana Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Ditinjau Dari Peraturan Perbankan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara,Sumatera Utara, Oktober 2011
Abdurrachman, Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan. Jakarta, Pradnya Paramita, 1993
Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005
Budi Rochadi, Kajian Akademik Peringkat Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Indonesia, Lembaga Peringkat Kredit, Bank Indonesia, 2011
Fransisca Claudya Mewoh, dkk, “Analisis Kredit Macetâ€, Jurnal Administrasi Bisnis, 2010
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013
Karel Sihombing, Kajian Peranan KUR Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di Sumatera Utara, Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara,Sumatera Utara, Oktober 2015
Krisna Wijaya, Analisis Kebijakan PerBankan Nasional, PKomputindo, Jakarta, 2010
Kristiyanti dan Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar. Grafika. 2008
Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Jakarta, Rajawali Pers, 2008,
Lili Rasyidi dan otje Salman, Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi, bandung
Lukman Dendawijaya, ,Manajemen PerBankan, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001
Marulak Pardede. Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta. 2008
Martono Johari, Ringkasan Eksekutif Kajian Dampak Program KUR. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Jakarta, 2015
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
M. Bahsan, Hukum jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
Ridwan Halim, Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
Rahmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
Purbacaraka, Perihal Keadah Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2010
Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Jakarta, 2003
Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
Shidarta, Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000
S. Budi Rochadi, “Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesiaâ€. Lembaga Pemeringkat Kredit bagi UMKM di Indonesia, 2010
Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2012
Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
A. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
B. Jurnal Hukum
Aidil, Analisis Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank Bri Kanca Tebing Tinggi Unit Sei Rampah. Jurnal Ilmiah Accounting Changes April 2014, Volume 2, No. 1, 26-38
C. Situs Internet
Admin. BRI Luncurkan Kredit Usaha Rakyat. http://www.ugm.ac.id. Diakses tanggal 10 Mei 2017
Agung Suryono, Syarat Dan Cara Mengajukan KUR di BRI, di akses di http://www.bank-bri-bca-mandiri.info/2016/01/syarat-cara-mengajukan-kur-bri-terbaru.html tanggal 12 Oktober 2016
Beritasatu.com. Bank dan Pembiayaan, di akses di http://www.beritasatu.com/bank-dan-pembiayaan/342412-dikaji-sistem-agunan-untuk-kur.html tanggal 10 Mei 2017
Elvina Oktavrida, “Sebutkan Apa Saja Prinsip Perbankanâ€, di akses di brainly.co.id, URL :http://brainly.co.id/tugas/1707783, diakses tanggal 14 Mei 2017
Erwin Aksa, Terkait KUR, Bankir Keluhkan Penanganan Klaim oleh Askrindo. Di akses di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b83baf72cb7a/terkait-kur-bankir-keluhkan-penanganan-klaim-oleh-askrindo tanggal 10 Mei 2017
Ridwan, Berhati-Hatilah Dengan Kredit Macet, di akses di http://urusduit.id/berhati-hatilah-dengan-kredit-macet-kur/ tanggal 10 Mei 2017
Muh. Nur Murtadi, Komite KUR. Di akses di http://komite-kur.com/index.php?pilih=hal&id=16, pada tanggal 10 Mei 2017
