ANALISIS YURIDIS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

Maisa Maisa(1*)


(1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
(*) Corresponding Author

Abstract


In order to realize the welfare of the people that is just and prosperous in accordance with the mandate of the constitution, the government needs to make efforts to meet the needs of people's lives. one form of government policy to meet the needs of the community is the formation and application of the People's Business Credit (KUR) program. Distribution of People's Business Credit (KUR) conducted by the implementing bank accompanied by collateral in the form of land certificates, house certificates or Motorized Vehicle Ownership Books (BPKB), not in accordance with the Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 13 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of People's Business Credit which stated that the People's Business Credit without collateral and To overcome the losses suffered by the implementing bank, the government established a KUR credit guarantee policy. 70 (seventy) percent to 80 (eighty) percent charged to state credit guarantee institutions such as PT (Persero) Indonesian Credit Insurance (PT Askrindo) and the Indonesian Credit Guarantee General Company (Perum Jamkrindo)

 

Keyword : Juridical Analiysis. Credit Business.


Full Text:

PDF

References


A. Buku-Buku

Anton Eka Saputra. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Terhadap Kerugian Bank Pelaksana Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Ditinjau Dari Peraturan Perbankan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara,Sumatera Utara, Oktober 2011

Abdurrachman, Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan. Jakarta, Pradnya Paramita, 1993

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005

Budi Rochadi, Kajian Akademik Peringkat Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Indonesia, Lembaga Peringkat Kredit, Bank Indonesia, 2011

Fransisca Claudya Mewoh, dkk, “Analisis Kredit Macet”, Jurnal Administrasi Bisnis, 2010

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013

Karel Sihombing, Kajian Peranan KUR Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di Sumatera Utara, Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara,Sumatera Utara, Oktober 2015

Krisna Wijaya, Analisis Kebijakan PerBankan Nasional, PKomputindo, Jakarta, 2010

Kristiyanti dan Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar. Grafika. 2008

Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Jakarta, Rajawali Pers, 2008,

Lili Rasyidi dan otje Salman, Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi, bandung

Lukman Dendawijaya, ,Manajemen PerBankan, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001

Marulak Pardede. Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta. 2008

Martono Johari, Ringkasan Eksekutif Kajian Dampak Program KUR. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Jakarta, 2015

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

M. Bahsan, Hukum jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Ridwan Halim, Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988

Rahmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Purbacaraka, Perihal Keadah Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2010

Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Jakarta, 2003

Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Shidarta, Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000

S. Budi Rochadi, “Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia”. Lembaga Pemeringkat Kredit bagi UMKM di Indonesia, 2010

Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2012

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

B. Jurnal Hukum

Aidil, Analisis Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank Bri Kanca Tebing Tinggi Unit Sei Rampah. Jurnal Ilmiah Accounting Changes April 2014, Volume 2, No. 1, 26-38

C. Situs Internet

Admin. BRI Luncurkan Kredit Usaha Rakyat. http://www.ugm.ac.id. Diakses tanggal 10 Mei 2017

Agung Suryono, Syarat Dan Cara Mengajukan KUR di BRI, di akses di http://www.bank-bri-bca-mandiri.info/2016/01/syarat-cara-mengajukan-kur-bri-terbaru.html tanggal 12 Oktober 2016

Beritasatu.com. Bank dan Pembiayaan, di akses di http://www.beritasatu.com/bank-dan-pembiayaan/342412-dikaji-sistem-agunan-untuk-kur.html tanggal 10 Mei 2017

Elvina Oktavrida, “Sebutkan Apa Saja Prinsip Perbankan”, di akses di brainly.co.id, URL :http://brainly.co.id/tugas/1707783, diakses tanggal 14 Mei 2017

Erwin Aksa, Terkait KUR, Bankir Keluhkan Penanganan Klaim oleh Askrindo. Di akses di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b83baf72cb7a/terkait-kur-bankir-keluhkan-penanganan-klaim-oleh-askrindo tanggal 10 Mei 2017

Ridwan, Berhati-Hatilah Dengan Kredit Macet, di akses di http://urusduit.id/berhati-hatilah-dengan-kredit-macet-kur/ tanggal 10 Mei 2017

Muh. Nur Murtadi, Komite KUR. Di akses di http://komite-kur.com/index.php?pilih=hal&id=16, pada tanggal 10 Mei 2017


Article Statistic

Abstract view : 4 times
PDF views : 5 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 
 

Flag Counter