PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (Studi di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)
Abstract
This research is to analyze the authority of Police of Kepri in Corruption Crime Investigation. Method of approach used is normative juridical research that is analyze the law in writing, literature and document study used as the main material. Field data was obtained through structured interviews that were used as supporting data / auxiliaries to police officers / investigators at Polda Kepri, Barelang Police and Tanjungpinang Police. This research was conducted at the Riau Islands Regional Police especially the Special Criminal Investigation Directorate of Riau Islands Police, Barelang Police and Tanjungpinang Police. The results of the study found that the investigation of corruption in Polda Kepri was carried out in accordance with the authority possessed by Polri investigators. The investigation of criminal acts of corruption, in addition to prove the perpetrators' actions, also to the maximum extent possible to restore the state financial losses. In its implementation, corruption criminal investigation is influenced by legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities supporting law enforcers, community factors, and) cultural
References
Dayat Hadijaya, dkk. “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidupâ€, Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, Vol. 1 No. 2 (2014), Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Agus Rahardjo dan Sunaryo, “Pendayagunaan Teknologi Informasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengawasi Bekerjasanya Sistem Peradilan Pidana Di Jawa Tengahâ€, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, September 2010, Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.
http://nasional.kini.co.id/2017/01/25/20203/peringkat-korupsi-indonesia-menurun-kpk-tetap-apresiasi diakses Tanggal 4 Februari 2017
Mugiman, “Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Studi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tingkat Penyidikan Di Polres Purbalingga)â€, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 2, 3 Mei 2010, Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.
Sahuri Lasmadi, Tumpang tindih kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan pidana, Makalah, Fakultas Hukum Jambi.
Romli Atmasasmita,1999. Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar, 25 September. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.Brawijaya.
Syamsuddin Pasamai, 2009. Sosiologi & Sosiologi Hukum; Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan. Makassar, Umitoha Ukhuwah Grafika.
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung, Angkasa, 1986), hal 11 116 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat.
Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat III/ Pidana Korupsi & WCC, Jakarta : Maret 2005
