TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA APOTEK BUMI TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN VAKSIN TIDAK MEMENUHI STANDAR FARMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLIDUNGAN KONSUMEN

  • Karen Liora (Rizky SH Mkn) Antonio Universitas Prima Indonesia
Keywords: Business actors, consumers, pharmacies, vaccines do not meet pharmaceutical standards

Abstract

Vaccine circulation not only does not meet pharmaceutical standards, but is also an act that endangers human life if the contents of the vaccine are inappropriate or unclear. Using juridical normative. The nature of descriptive analytical research. Data analysis obtained qualitatively. Based on the results of the study, the regulation regarding restrictions on drug sales on vaccine circulation does not meet pharmaceutical standards in Indonesia, it has been stated in various laws and literature that have been set by the government. As stipulated in Article 1504 – 1512 of the Civil Code, in addition to Article 7 and  8 paragraph 3 and Article 24 UUPK, then Article 196 of Law Number 36 of 2014, Article 7, and finally Article 31 No. 9 of 2017 concerning Pharmacies. The legal responsibility of the Bumi pharmacy business actor for the distribution permit of vaccines in an effort to cure disease, this has been done by compensating consumers according to the value and price set. Obstacles and solutions to the responsibility of Bumi's pharmacy business to consumers including the poor control carried out by each product line that wants a distribution permit. It's easy to get vaccines as pharmacies that have been traded to the public. As a result, consumers feel disadvantaged because the vaccines obtained do not have pharmaceutical standards. The government's incompetence in supervising vaccines is increasingly selling freely without a permit so that consumers feel they don't get an official vaccine, because there are people who provide false and untrue information.

References

Buku:
Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Pemalsuan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001
Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen. Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
Ahmadi Miru dan Sutarman. Yono, Hukumn Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2010,
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta :Penerbit Rajawali Pers, 2012
Basuki Rahmat, Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), Jakarta, 2019
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003
Iqbal Triadi Nugraha. . Farmasi,Medis,dan Kesehatan. Nuansa Cendekia, Bandung, 2016
Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta. 2011
Suharjo & Cahyono, Vaksin Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi, Kanisius, Yogyakarta, 2010
Syarifah Liza Munira, Penyediaan Obat, Vaksin Dan Alat Kesehatan, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 2019
Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2014
Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, HukumTentang Perlindungan Konsumen, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Undang-Undang:
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Jurnal :
Eveline Wijaya, Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Pembelian Barang Adanya Cacat Tersembunyi Oleh Konsumen (Studi Putusan Nomor Perkara 77/PDT/2018/PT.DKI), Jurnal hukum Volume 4 Nomor 1, Juni 2021
I Komang Kertiyasa I Made Pujawan, Pengaturan Ganti Rugi Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Vaksin Palsu, Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 No.4 (Oktober), 2019
Luthvi Febryka Nola, Gugatan Perdata Korban Vaksin Palsu, Majalah Info Hukum Singkat, Vol. VIII, No. 14/II/P3DI/Juli/2016
Muhamad Safri Ramadoan, Perlindungan konsumen dari Peredaran Vaksin Palsu Dalam Perspektif Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Ilmiah. Universitas Mataram 2017
Ni Komang Ayu Noviyanti, I Wayan Wiryawan & Dewa Gede Rudy, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Penggunaan Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat, Vol.4 No.8 (2019)
Nurhalis, Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Jurnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember 2015
Internet :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210209163904-20-604308/pemilik-apotek-sebut-helena-lim-divaksin-karena-mitra-usaha, diakses tanggal 11 Desember 2021
https://metro.tempo.co/read/1431297/heboh-vaksinasi-covid-19-helena-lim-polisi-datangi-apotek-bumi/full&view=ok.htnl, diakses tanggal 11 Desember 2021
https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--kasus-helena-lim-ombudsman-ada-potensi-pemalsuan-dokumen-dari-apotek. html, diakses tanggal 11 Desember 2021
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen.html diakses tanggal 12 Desember 2021
Kevin Adrian, Manfaat Vaksin Penting untuk Mencegah Penularan Penyakit, terdapat dalam https://www.alodokter.com/manfaat-vaksin-penting-untuk-mencegah-penularan-penyakit.html, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 19.00 WIB
Published
2022-10-10