PRINSIP KEWAJIBAN MINIMUM CORE DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA
Abstract
The Obligation Core Principles of Minimum Obligation are the answer to the challenges faced by the government / local government regarding the fulfillment of economic, social and cultural rights. The Principle of Minimum Obligation Core functions as a guarantor for the basic needs of the people and as a first step for local governments in carrying out the progressive obligations that have been required by the Covenant, Ecosoc The lack of budgets for fulfillment of the ESC rights in the regions has made the author propose that the Minimum Principles of Core Obligations be used as law in the management of regional finances in Indonesia. In the research, the writer uses normative legal science research with a conceptual approach and legislation, and stratifies the areas that are the target of the author; that is; Bangka Belitung Islands Province, South Kalimantan Province, Denpasar City, Malang City and Palu City. In this study, the authors focus on the right to, especially the rights to education, health, housing and food.
Keywords; ESC Rights, Minimum Core Obligation, Regional Budget, Indonesia.
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buk-Buku
Ansar. Doctoral Student, Faculty Of Law, Hasanuddin University and Lecturer, Faculty Of Law, Tadulako University.Indonesia Legal Analysis of the Implementation of the Principle of Progressive Realization Obligations in Regional Finansial Management In Indonesia. Journal of Law, Policy and Globalization ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.100, 2020.
FITRA dan The Ford Foundation. Laporan Analisis Anggaran Daerah 2016 Hasil Penelitian di 70 Kabupaten/Kota
Human Rights Budget Work: what, Whay, How: Briefing Briefing Paper 6: The Budget Process and Human Rights Procedural Principles, Published September 2019.
Hien Bui, Human Rights Budgeting: Making Governments Accountable for Economic, Social and Cultural Rights, (2015) QMHRR 2(1), ISSN 2059-8092.
Ida Elisabeth Koch, Human Rights as Indivisible Rights The Protection of Socio-Economic Demands under the European Convention on Human Rights (Martinus Nijhoff Publishers 2009).
Katharine G. Youngt, The Minimum Core of Economic and Social Rights: A Concept in Search of Content, Article.
Queen’s University Belfast, School of Law, Budget Analysis Project, Budgeting for Economic and Social Rights: A Human Rights Framework.
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, ‘Human Rights Budget Monitoring, Analysis and Advocacy (2010), OHCHR, 4, para 1.
Radhika Balakrishnan, Diane Elson, James Heintz, Nicholas Lusiani. Center for Women Global Leadership, Maximum Avialable Resourse. Analitical report, Rutgers The state University of New Jersey, June 2011.
B. Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahah Daerah
International Commission of Jurists (ICJ), Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, 26 January 1997.
Komentar Umum 13 (1999) Hak untuk Menikmati Pendidikan, Komentar Umum 14 1999) Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum No. 12, Hak Atas Bahan Pangan yang Layak
Komentar Umum Nomor. 3 Sifat-Sifat Kewajiban Negara anggota Komite Persatuan Bangsa-bangsa untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1994).
Komentar Umum NO. 11 (1999) Rencana tindakan bagi pendidikan dasar (Pasal 14 Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
Komentar Umum No. 12, Hak Atas Bahan Pangan Yang Layak, Komite Persatuan Bangsa-bangsa untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya E/C.12/1999/5
Komentar Umum 15, Hak Atas Air, Komite Persatuan Bangsa-bangsa untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, E/C.12/2002/11 26 November 2002.
Komentar Umum 15, Hak Atas Air, Komite Persatuan Bangsa-bangsa untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, E/C.12/2002/11 26 November 2002.
Hak Atas Pekerjaan, Komentar Umum 18, Diadopsi pada 24 November 2005, Artikel 6 dari Kovenan Internasional Hak-Hak ekonomi, Sosial dan Budaya.
Komentar Umum No. 12 Hak Atas Bahan Pangan Yang Layak, Komite Persatuan Bangsa-bangsa untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. E/C.12/1999/5 Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Peraturan pemerintah Nomor 02 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2018.
Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2019.
Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2020.
Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.
Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.
Peraturan daerah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.
Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018
Peraturan daerah Nomor 18 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019
Peraturan daerah Nomor 18 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019
Peraturan daerah Nomor 09 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2017
Peraturan daerah Nomor 06 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2019
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018
Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2018
Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2019
Peraturan daerah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2020
