KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

  • Hartono Hartono Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia Parigi Moutong
DOI: https://doi.org/10.56338/mlj.v4i1.1072

Abstract

One form of presidential power mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) is to give the President exclusive authority in the field of legislation to establish Government Regulations in lieu of Laws, hereinafter referred to as Perpu, whose procedures and procedures differ from the establishment legal products at normal times. Such a situation gives the President the authority to enact a Perpu, a regulation which in terms of content should be determined in the form of a law, but because of a state of urgency that is forced to be determined in the form of a government regulation.

 

Kata Kunci : Kewenangan. Presiden.

References

  1. DAFTAR PUSTAKA
  2. A. Buku-Buku
  3. A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990
  4. Achmad Ruslan, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta, 2011
  5. Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Cetakan Ketiga (Edisi Revisi), FH UII Press, Yogyakarta, 2006
  6. ¬¬¬¬¬___________, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta, FH.UII Press. 2004
  7. Chrisdianto Eko Purnomo, “Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesiaâ€, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010.,
  8. C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia: pengertian hukum tata negara dan perkembangan pemerintahan Indonesia sejak perkembangan kemerdekaan 1945, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
  9. Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007
  10. Dahlan Thaib, Jaiz Hamidi dan N’imatul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
  11. Ismail Hasani dan A. Gani Abdullah, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006
  12. Jimly Asshidiqie. Hukum Tata Negara Darurat. RajaGrafindo Persada, Jakarta.2007
  13. ____________. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
  14. Lili Rasyidi dan otje Salman, Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi, bandung, 2003,
  15. Mohammad Laica Marzuki, Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
  16. Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1, Cetakan kelima, Kanisius, Yogyakarta, 2009
  17. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
  18. Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.2005
  19. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
  20. Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
  21. B. Jurnal dan Makalah
  22. Chrisdianto Eko Purnomo, “Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesiaâ€, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010
  23. Malik, “Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MKâ€, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013
  24. Rukmana Amanwinata, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jurnal Sosial Politik “Dialektikaâ€, Vol. 2 No. 2 Tahun 2001
  25. Ni’matul Huda, “Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusiâ€, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013
  26. C. Situs Internet
  27. Moh. Mahfud MD., MK dan Politik Perundang-Undangan Di Indonesia. Makalah di akses situs web www.mahfudmd.com pada tanggal 2 Juli 2015
  28. Wahyu Jafar, Bahaya Otoritarianisme Perpu, diakses , http://www,primaironline.com/interaktif/detail.php?catid=Opini&artid=bahaya-otoritarianisme-perpu, diakses 20 Juli 2015
  29. http://innajunaenah.wordpress.com/2009/06/01/fungsi-peraturan-perundang-undangan/ Di akses pada tanggal 10 Juli 2015,
  30. http://rudini76ban.wordpress.com/2009/03/21/fungsi-peraturan-perundang-undangan/ Diakses pada tanggal 11 juli 2015,
  31. D. Peraturan Perundang-Undangan
  32. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  33. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Published
2020-04-16
Issue
Vol. 4 No. 1 (2020): April 2020
Section
Articles