TINJAUAN HUKUM FUNGSIONALISASI PERTANAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TATA GUNA TANAH
Abstract
Allotment and use of land in a regional area has been determined in such a way as to spatial planning, both regional areas at the level of Regency / City, Province and national level. But along with the development developments carried out in all fields, land functionalization is often carried out which is no longer appropriate to its designation and use, causing damage or other impacts, law enforcement and land use implementation have not really been done or implemented, because other than the equipment -the rules of law that are not yet available, are also caused by inconsistencies of the relevant government officials. The designation and use of the land should remain consistent with the established land use, and the need for the application of strict sanctions to those who violate the provisions in the land use.Â
Keyword: Land Functionalization, Law Enforcement, Land UseReferences
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria, Alumni, Bandung. 1983.
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta. 1996.
Ahyuni Yunus, Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan, Pustaka Refleksi, Makassar. 2018.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta. 1999.
Bruggink J.J.H., Alih Bahasa Arief Sudharta, Refleksi Tentang Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996.
Friedmann Lawrence M., 1985. A History of American Law, Simon & Schuster, Inc, New York, USA.
Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruktsi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Majalah KHN Newsletter, Jakarta. 2003.
Kartasapoetra Dkk, Hukum Tanah-Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Bina Aksara, Jakarta. 1985.
Nurahmin MF, Syafaat MR. Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu. J Kolaboratif Sains. 2021;4(6):330–6.
Mbeki AH, Husainy H, Maisa M. PERTIMBANGAN HUKUM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALU. J Kolaboratif Sains. 2019;2(1).
Maisa. Objek Atas Tanah dalam Perspektif Pendaftaran Tanah. J Ilm Sains dan Teknol. 2013;(Lembaga Penelitian Universitas Muhammad):1–15.
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung. 2002.
Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis-Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003.
Pound, Roscoe, An Introduction to the Philosophy of Law, Yale University Press, New Haven and London. 1994.
Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Kepatuhan Terhadapnya, Majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 1978.
____________, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum - Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 1983,
Sudjito, 1987. PRONA-Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis, Liberty, Yogyakarta.
Sufirman Rahman, Hukum Pengadaan Tanah dan Problematika Hak Asasi Manusia Pemegang Hak Atas Tanah, Pustaka Refleksi, Makassar. 2017.
