Inovasi Smart Governance di Kota Palu
Smart Governance Innovation in Palu City
Abstract
Setiap segi eksistensi manusia telah tersentuh oleh kemajuan teknologi. Dengan demikian, tata kelola yang cerdas menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah telah mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan pelayanan publik melalui integrasi teknologi sistem informasi digital. Tim peneliti di balik proyek ini berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang inisiatif tata kelola cerdas yang dimulai oleh Departemen Informasi, Komunikasi, dan Statistik Palu, serta tantangan yang mereka hadapi selama ini. Giffinger (2007) mengidentifikasi pengambilan keputusan partisipatif, pemerintahan terbuka, layanan sosial dan publik, serta taktik dan sudut pandang politik sebagai indikator tata kelola cerdas yang digunakan dalam penelitian ini. Metodologi penelitian ini didasarkan pada strategi penelitian kualitatif deskriptif. Wawancara, observasi, dan catatan tertulis merupakan kumpulan data untuk penyelidikan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkot Palu sudah dipersiapkan dengan baik untuk melaksanakan sosialisasi yang tidak merata, dan masyarakat memiliki akses teknologi informasi yang optimal. Dibuktikan dengan peraturan walikota (Perwali) Kota Palu Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Kota Pintar Palu periode 2021-2024, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemkot Palu telah melakukan persiapan dengan baik dalam pelaksanaan smart governance. Namun, ada sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, antara lain normalisasi metode yang tidak efisien, kurangnya pemahaman masyarakat umum (gagap teknologi), dan perilaku KKN yang melanggar hukum (korupsi, kolusi, dan nepotisme).
References
Alawadhi, S., & J. Scholl, H. (2016). Smart governance: A cross-case analysis of smart city initiatives. In Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 2953–2963). https://doi.org/10.1109/HICSS.2016. 370
Cohen, B. (2012). Why Exactly Is A Smart City. . Fast Company.
Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., & Meijers, E. (2007). City-ranking of European medium-sized cities. Digital Agenda for Europe, 1–12. https://doi.org/10.1016/S0264- 2751(98)00050-X
Johnson, R. A., Kast, Fremont, & Rosenzweig, J. E. (2002). Organization and Management (Organisasi & Manajemen) Jilid 1 (I). Bumi Aksara.
Lewandowski, C. M. (2015). Collaboration Processes: Inside the Black Box. The Effects of Brief Mindfulness Intervention on Acute Pain Experience: An Examination of Individual Difference, 1(December).
Manda, M. I., & Backhouse, J. (2019). Smart governance for inclusive socioeconomic transformation in South Africa: Are we there yet? Public Administration and Information Technology, 34, 179–201. https://doi.org/10.1007/978-3-31989474-4_9
Margerum, R. D. (2008). A typology of collaboration efforts in environmental management. Environmental Management, 41 (4) 487–500. https://doi.org/10.1007/s00267-008- 9067-9
Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3.
Moleong, L. J. (2017). Gama Media. PT. Remaja Rosdakarya.
Ncamphalala, M. (2019). The role of ICT to promote smart governance in local governments. College of Business and Economics University of Johanneburg, August. https://core.ac.uk/download/pdf/24 5881137.pdf
Pereira, G. V. (2018). Smart governance in the context of smart cities: A literature review. In Information Polity (Vol. 23, Issue 2, pp. 143–162).
Tapscott, D., & Agnew, D. (1999). Governance in the digital economy. The Importance of Human Development.Finance & Development, 36, 34–37.
Willke, H. (2007). Smart Governance: Governing The Global Knowledge Society. Campus Verlag.
