TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Abdul Rahman Tibahary(1*), Haerani Husainy(2), Maisa Maisa(3)


(1) Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu
(2) Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu
(3) Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu
(*) Corresponding Author

DOI : 10.31934/jom.v1i1.508

Abstract


Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan angin segar bagi konsumen untuk mempertahankan haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Konsumen dapat melakukan gugatan melalui peradilan umum atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen, baik dengan secara konsiliasi, mediasi, ataupun arbitrase. Studi ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang oleh data empiris. Sebagai bahan analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan statuta. Dalam pembahasan dipergunakan teori legal sistem dari Friedman dan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baru dibentuk 27 BPSK yang berkedudukan di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dengan demikian usaha perlindungan konsumen belum sesuai dengan yang diharapkan karena belum semua di kabupaten atau kota di tempat tinggal konsumen dibentuk BPSK sehingga apabila konsumen mau menggugat harus ke BPSK terdekat di luar tempat tinggal konsumen.


Full Text:

PDF

References


Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Undang- Undang Dasar 1945, amandemen tahun 1999 dan tahun 2000.

Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.


Article Statistic

Abstract view : 841 times
PDF views : 100 times

Dimensions Metrics

Refbacks

  • There are currently no refbacks.