ANALISIS KOORDINASI CAMAT DI KECAMATAN BAMBALAMOTU KABUPATEN MAMUJU UTARA

Makmur Wangsyah(1*), Andi Irawan(2), Pariyati Pariyati(3)


(1) Bagian Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palu
(2) Bagian Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palu
(3) Bagian Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palu
(*) Corresponding Author

DOI : 10.31934/jom.v1i1.484

Abstract


Adapun rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana koordinasi camat di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara 2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan koordinasi camat di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. Pengambilan informan mempergunakan teknik Purpossive yaitu 5 orang. Dasar penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 1).  Observasi. 2). Wawancara 3). Dokumentasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut Terdapat 2 (dua) model koordinasi yang dilaksanakan pemerintah kecamatan Bambalamotu; yakni koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal dimana dari staf bawahannya berupa pemberian laporan-laporan, pemberian saran dan usulan, pemberian petunjuk dari hasil penelitian telah terlaksanakan dengan cukup baik. Sedangkan koordinasi horizontal dari hasil penelitian belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh minimnya kerjasama. Faktor yang mendukung dan menghambat koordinasi Camat di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. Faktor pendukung yaitu adanya undang-undang Otonomi Daerah yang lebih memberikan keluasan kepada pemerintah kecamatan Bambalamotu untuk lebih mengatur daerahnya juga menyangkut karena setiap wilayah atau daerah mempunyai tantangan dan problematik tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu camat selaku putra daerah dianggap mengetahui karakteristik dari masyarakat Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara sehingga dapar menempatkan perannya lebih baik. Adapun Faktor penghambat yaitu terkadang dalam rapat koordinasi terdapat kepala desa yang tidak sempat menghadiri rapat koordinasi tersebut, hal ini disebabkan terlambatnya surat yang ditunjukan kepada kepala-kepala desa untuk menghadiri rapat koordinasi tersebut tidak kontinyunya koordinasi antara camat dengan UPT dalam wilayah Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara.


Full Text:

PDF

References


Atmosudirjo, Prajudi. 1982. Ensiklopedia Administrasi. Gramedia. Jakarta.

Handayaningrat, Soewarno. 1980. Pengantar Administrasi Dan Manajemen. PT Masagung. Jakarta.

Kencana Inu, Jamaluddin S Supadan. 1997. Ilmu Administrasi Publik. Rika Cipta. Jakarta.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 30/1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat. CV Mini Jaya Abadi. Jakarta. 1994.

Soewarno Handayaningrat, 1991. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta.

Siagian Sondang P. 1996. Filsafat Administrasi. PT. Gunung Agung. Jakarta.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Article Statistic

Abstract view : 1 times
PDF views : 3 times

Dimensions Metrics

Refbacks

  • There are currently no refbacks.