PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

Ami Agustina(1*), Akbar Akbar(2), Ardin Ardin(3)


(1) Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu
(2) Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu
(3) Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu
(*) Corresponding Author

DOI : 10.31934/jom.v1i1.459

Abstract


Proses pemberian hukuman disiplin atas Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu proses pemanggilan, proses pemeriksaan proses penjatuhan hukuman, proses penyampaian keputusan dan proses keberatan terhadap penjatuhan hukuman. Proses tersebut belum dilaksanakan secara optimal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.Kendala yang dihadapi dalam pemberian hukuman di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu adalah ketidakpatuhan bawahan terhadap perintah pimpinan dan kurangnya pengetahuan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan serta rendahnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil akan pentingnya arti tanggung jawab dan disiplin. Harus adanya ketegasan seorang pemimpin terhadap bawahannya sehingga bawahan tidak dapat melakukan suatu pelanggaran disiplin  serta tidak mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.

Full Text:

PDF

References


Teguh Sulistiyani, Ambar. 2004. Memahami Good Governance Dalam Perspektif SumberDaya Manusia. Penerbit Gaya Media: Yogyakarta.

Unaradjan, Dolet. 2003. Manajemen Disiplin. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


Article Statistic

Abstract view : 1 times
PDF views : 19 times

Dimensions Metrics

Refbacks

  • There are currently no refbacks.